Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 30 November 2021 | 11:40 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Minggu, 28 November 2021 | 19:45 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 26 November 2021 | 16:17 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY
Jum'at, 26 November 2021 | 16:13 WIB
UNIVERSITAS PARAHYANGAN
Reportase
Perpajakan.id

OECD: Kebijakan Pajak Pascapandemi Harus Tekan Ketimpangan

A+
A-
0
A+
A-
0
OECD: Kebijakan Pajak Pascapandemi Harus Tekan Ketimpangan

Ilustrasi.

PARIS, DDTCNews - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memandang kebijakan pajak untuk masa pascapandemi Covid-19 perlu dirancang ulang.

Pasalnya, pandemi Covid-19 telah memberikan tekanan terhadap postur fiskal di berbagai yurisdiksi. Hal ini tercermin pada peningkatan defisit dan utang pemerintah, peningkatan belanja, dan menurunnya penerimaan pajak.

OECD memandang penarikan utang secara terus menerus bisa menimbulkan risiko terhadap perekonomian. Kebijakan penarikan pinjaman ini semestinya, menurut OECD, tidak dijalankan secara terus-menerus.

Baca Juga: Aturan Penyusutan Aset Direvisi, Klaim Pajak Bisa Hingga Rp1,73 Miliar

"Meski biaya bunga utang di berbagai yurisdiksi masih terkendali, level utang yang tinggi dapat menimbulkan kenaikan suku bunga, perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan risiko debt rollover," tulis OECD dalam laporan Tax and Fiscal Policy after the Covid-19 Crisis, dikutip Jumat (15/10/2021).

OECD memandang bila pemerintah kembali ke kebijakan business as usual pada masa pascapandemi, maka masalah-masalah struktural seperti perubahan iklim, penuaan populasi, digitalisasi, perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan tak akan dapat ditindaklanjuti.

Bahkan, pandemi Covid-19 telah menunjukkan betapa banyaknya permasalahan struktural yang terdapat pada perekonomian. Hal ini terbukti dari meningkatnya ketimpangan, kurangnya perlindungan sosial, dan tidak meratanya akses terhadap pelayanan kesehatan.

Baca Juga: Konsumsi Makin Tinggi, Makanan Cepat Saji Diusulkan Kena Cukai

Pada masa pascapandemi Covid-19, kebijakan pajak harus diarahkan untuk menindaklanjuti permasalahan struktural. Kebijakan pajak perlu menempatkan pertumbuhan, kesetaraan, dan keberlanjutan dalam posisi yang sama.

Guna menindaklanjuti masalah ketimpangan dan makin meningkatnya kebutuhan penerimaan, OECD memandang pemerintah di berbagai yurisdiksi perlu memfokuskan kebijakan pajaknya terhadap orang-orang kaya entah melalui PPh orang pribadi atau melalui pajak properti.

OECD memandang setiap yurisdiksi perlu memeriksa tarif pajak efektif yang ditanggung oleh orang kaya dan distribusi kekayaan pada yurisdiksi masing-masing. Secara lebih spesifik, setiap yurisdiksi perlu mencari tahu apa yang menjadi penyebab rendahnya tarif pajak efektif yang dibayar oleh orang kaya.

Baca Juga: Tingkatkan Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak, Ini Kata ADB

"Pemahaman atas praktik penghindaran pajak akan menjadi modal dalam melaksanakan reformasi pajak yang mendorong pengenaan pajak yang lebih adil atas rumah tangga terkaya," tulis OECD. (sap)

Topik : pajak internasional, pajak orang kaya, pandemi Covid-19

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 30 November 2021 | 19:30 WIB
INGGRIS

Pajak Plastik Berlaku 2022, Pengusaha Ramai-Ramai Protes

Selasa, 30 November 2021 | 17:30 WIB
KANADA

Kanada Tetap Lanjutkan Rencana Pungut Pajak Digital, Ini Sebabnya

berita pilihan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajaki Orang Kaya, DJP Perlu Antisipasi Passive Income

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:39 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Sudah Ada Kantor Pajak yang Catatkan Penerimaan Lebih dari 100%

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:30 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Kencangkan Pengawasan, Petugas Pajak Aktif Kunjungan Sampaikan SP2DK

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Lapor Pemanfaatan Penurunan Tarif PPh untuk Perusahaan Terbuka

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

PLN Usul Insentif Pajak Mobil Listrik Ditambah, Ini Respons Kemenkeu

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:30 WIB
KINERJA FISKAL

PDB Per Kapita Indonesia Terus Tumbuh, Tapi Tax Ratio Masih Stagnan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:11 WIB
UU HPP

Pajak Atas Natura Tak Dikenakan ke Pegawai Level Menengah-Bawah

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Rugikan Negara Rp20 Miliar, 8 Bus Milik Pengemplang Pajak Disita

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:34 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kewajiban Perpajakan Pedagang Online Sama dengan UMKM? Ini Kata DJP

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:30 WIB
UU CIPTA KERJA

Pasca-Putusan MK, Penetapan Upah Minimum Tetap Mengacu UU Ciptaker