Berita
Selasa, 04 Agustus 2020 | 12:08 WIB
KABUPATEN BOGOR
Selasa, 04 Agustus 2020 | 12:02 WIB
PENANAMAN MODAL
Selasa, 04 Agustus 2020 | 11:47 WIB
WEBINAR SERIES DDTC
Selasa, 04 Agustus 2020 | 11:16 WIB
INDUSTRI MANUFAKTUR
Review
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 22 Juli 2020 | 11:59 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Jum'at, 31 Juli 2020 | 15:15 WIB
STATISTIK REZIM PAJAK
Rabu, 29 Juli 2020 | 09:35 WIB
KURS PAJAK 29 JULI-4 AGUSTUS 2020
Selasa, 28 Juli 2020 | 17:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PERPAJAKAN
Komunitas
Minggu, 02 Agustus 2020 | 10:30 WIB
FAQIH RUSDIANA
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 12:01 WIB
MADONNA:
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 09:56 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 29 Juli 2020 | 11:01 WIB
DDTC PODTAX
Reportase

OECD: AS Tidak Mundur dari Pembahasan Konsensus Global Pajak Digital

A+
A-
2
A+
A-
2
OECD: AS Tidak Mundur dari Pembahasan Konsensus Global Pajak Digital

Ilustrasi. (DDTCNews)

PARIS, DDTCNews—Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menyatakan Amerika Serikat (AS) masih terlibat dalam pembahasan konsensus global atas pemajakan ekonomi digital.

Direktur Center for Tax Policy and Administration OECD Pascal Saint-Amans mengatakan AS belum menarik diri dari pembahasan konsensus global. Menurutnya, AS hanya meminta pembahasan tersebut ditunda dan dilanjutkan pada 2021.

"Mereka (AS) masih terlibat, mereka juga menginginkan solusi bersama dalam pemajakan ekonomi digital, tetapi mereka meminta dilanjutkan 2021 atau setidaknya setelah pemilu," kata Saint-Amans dilansir dari Tax Notes International, Senin (29/6/2020).

Baca Juga: Pajak Karbon Uni Eropa Disebut Tidak Sesuai Aturan WTO

Saint-Amans menceritakan beberapa yurisdiksi menginginkan pembahasan difokuskan pada Pillar One terlebih dahulu. AS, lanjutnya, juga mendukung pembahasan Pillar One agar dapat diimplementasikan secara bertahap.

Namun, dalam perjalanannya, AS ternyata masih tidak sepakat dengan proposal pemajakan ekonomi digital yang tertuang dalam Pillar One, bahkan hingga aspek-aspek yang paling mendasar sekalipun.

Alasannya antara lain AS tidak ingin melakukan perlakuan khusus (ring-fencing) terhadap perusahaan digital. Lalu, AS sedang menyelenggarakan pemilu. Selain itu, AS juga masih berkutat dengan persoalan pandemi Covid-19 yang perlu segera diselesaikan.

Baca Juga: Orientasi Pajak Digital Perlu Diubah, Ini Alasan Negosiator Top AS

Meski begitu, pembahasan pajak digital tersebut tampaknya tetap dilanjutkan. Yurisdiksi yang tergabung dalam Inclusive Framework akan kembali bertemu pada Oktober 2020 untuk membahas Pillar One maupun Pillar Two.

Saint-Amans menjelaskan ada kemungkinan pertemuan Oktober tersebut dimanfaatkan untuk menyederhanakan proposal Pillar One. Hal ini bisa menjadi basis yang kuat untuk mencapai konsensus global di waktu mendatang.

“Jadi, konsensus global atas pemajakan ekonomi digital masih dimungkinkan untuk disetujui pada akhir 2020 dalam rangka menghindari risiko peningkatan tensi internasional akibat pengenaan digital service tax (DST),” tutur Saint-Amans.

Baca Juga: OECD Terbitkan Panduan Tahapan Menjadi Anggota MAAC

Untuk diketahui, negara-negara dalam Inclusive Framework tengah membahas dua proposal yang mengubah tatanan perpajakan internasional yakni Pillar One: Unified Approach dan Pillar Two: Global Anti Base-Erosion (GloBE).

Pillar One bertujuan merespon dampak ekonomi digital dalam penentuan hak pemajakan yurisdiksi dan bagaimana mengalokasikan laba secara adil dan proporsional antara yurisdiksi- domisili dan yurisdiksi market.

Selain soal proporsional pemajakan, Pillar One diekspektasikan menjadi landasan yurisdiksi-yurisdiksi untuk mulai memajaki penghasilan yang diperoleh korporasi yang bergerak pada ekonomi digital. (rig)

Baca Juga: DJP: Aplikasi PPN PMSE Sudah Siap

Topik : pajak digital, amerika serikat, konsensus global, OECD, pajak internasional
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 28 Juli 2020 | 16:51 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 28 Juli 2020 | 16:22 WIB
YUNANI
Senin, 27 Juli 2020 | 14:55 WIB
INGGRIS
Senin, 27 Juli 2020 | 10:31 WIB
IRLANDIA
berita pilihan
Selasa, 04 Agustus 2020 | 12:08 WIB
KABUPATEN BOGOR
Selasa, 04 Agustus 2020 | 12:02 WIB
PENANAMAN MODAL
Selasa, 04 Agustus 2020 | 11:47 WIB
WEBINAR SERIES DDTC
Selasa, 04 Agustus 2020 | 11:45 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 11:16 WIB
INDUSTRI MANUFAKTUR
Selasa, 04 Agustus 2020 | 10:59 WIB
PMK 96/2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 10:38 WIB
PMK 96/2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 10:14 WIB
PANDEMI COVID-19
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:39 WIB
PMK 96/2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:33 WIB
RUSIA