Berita
Senin, 20 September 2021 | 19:39 WIB
RUU KUP
Senin, 20 September 2021 | 18:51 WIB
SUKUK RITEL
Senin, 20 September 2021 | 18:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 20 September 2021 | 18:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Review
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Senin, 20 September 2021 | 16:04 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Senin, 20 September 2021 | 12:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Minggu, 19 September 2021 | 16:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Sabtu, 18 September 2021 | 13:13 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Nilai Penjualan Amazon Tembus Rp762 Triliun, Tapi Tak Bayar Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Nilai Penjualan Amazon Tembus Rp762 Triliun, Tapi Tak Bayar Pajak

Logo Amazon. (Foto: THOMAS/SAMSON/AFP/www.hollywoodreporter.com)

LONDON, DDTCNews - Neraca keuangan Amazon untuk pasar Eropa membukukan penjualan senilai €44 miliar atau setara Rp762 triliun pada 2020. Namun, perusahaan sama sekali tidak membayar PPh badan.

Laporan The Guardian menyebutkan Amazon sama sekali tidak membayar PPh badan atas penjualan bernilai miliaran euro karena perusahaan mengklaim kerugian €1,2 miliar. Karena itu, Amazon tidak membayar PPh badan ditempat perusahaan terdaftar sebagai wajib pajak Luksemburg.

"Unit usaha Amazon di Luksemburg mendapatkan fasilitas kredit pajak €56 juta yang digunakan sebagai pengurang beban PPh tahun selanjutnya jika menghasilkan keuntungan. Sementara perusahaan sudah mencatat kerugian €2,7 miliar di Luksemburg," tulis laporan tersebut, Selasa (4/5/2021).

Baca Juga: Mengoptimalkan Penerimaan Pajak dari Digitalisasi Ekonomi

Perencanaan pajak Amazon untuk aktivitas bisnisnya di Eropa mendapat kecaman dari anggota parlemen Inggris dari Partai Buruh Margaret Hodge. Menurutnya, perencanaan pajak yang dilakukan Amazon sangat mengerikan.

Pasalnya, perusahaan dengan nilai penjualan hingga miliaran euro tidak membayar PPh badan sama sekali di Luksemburg. Sementara itu, unit Amazon Luksemburg mengendalikan proses bisnis di beberapa negara Eropa seperti Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Belanda, Spanyol dan Swedia.

Hodge menyatakan peningkatan bisnis Amazon selama pandemi tidak mengendurkan skema pengalihan laba perusahaan ke yurisdiksi suaka pajak. Menurutnya, perencanaan pajak Amazon di Luksemburg sebagai cara menghindari pembayaran pajak dengan adil di negara tempat beroperasi.

Baca Juga: Kebijakan Baru PPN e-Commerce Eropa, Pelapak Online Perlu Tahu Ini

"Perusahaan digital besar ini semua bisnisnya bergantung pada penyediaan layanan publik kami, infrastruktur kami dan memakai jasa tenaga kerja kami. Tapi raksasa teknologi telah gagal membayar pajak dengan adil," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Fair Tax Foundation Paul Monaghan mengatakan catatan keuangan Amazon di Luksemburg sangat mengejutkan. Menurutnya, perusahaan yang didirikan Jeff Bezos itu telah mendominasi pasar Eropa, tapi tidak membayar pajak dengan adil seperti pelaku usaha konvensional.

"Sebagian besar pendapatan Amazon Inggris dibukukan di luar negeri melalui anak usaha Luksemburg yang merugi. Ini berarti mereka tidak hanya nihil kontribusi pajaknya, tapi kemungkinan tidak akan melakukannya pada tahun-tahun mendatang dengan besarnya kredit pajak," imbuhnya. (Bsi)

Baca Juga: India Berharap Konsensus Hadirkan Solusi Pemajakan Ekonomi Digital

Topik : amazon, pajak amazon, pajak digital, PPh digital

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 05 September 2021 | 15:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Bertemu Menteri Perdagangan, USTR Minta Turki Cabut Pajak Digital

Jum'at, 03 September 2021 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ini PR Ditjen Pajak Sebelum Pembaruan Core Tax System di 2024

Jum'at, 03 September 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kejar Uji Coba di 2023, Begini Progres Pembaruan Core Tax System

Kamis, 02 September 2021 | 11:00 WIB
THAILAND

PPN Transaksi Elektronik Berlaku, Potensi Penerimaan Tembus Rp2 T

berita pilihan

Senin, 20 September 2021 | 19:39 WIB
RUU KUP

Suara PBNU Soal Pajak Karbon: Mendukung dengan Syarat

Senin, 20 September 2021 | 19:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Angka Kapitalisasi dalam Pajak Bumi dan Bangunan?

Senin, 20 September 2021 | 18:51 WIB
SUKUK RITEL

PPh Bunga Obligasi Turun, SR015 Laku Keras Sampai Pecah Rekor

Senin, 20 September 2021 | 18:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Level PPKM di Jawa-Bali Kini Berlaku 2 Minggu

Senin, 20 September 2021 | 18:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Buron Sejak 2019, DJP Akhirnya Tangkap Penerbit Faktur Pajak Fiktif

Senin, 20 September 2021 | 18:21 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (3)

Ini 11 Alasan Mengapa Wajib Pajak Dikenai Sanksi Administrasi Bunga

Senin, 20 September 2021 | 18:09 WIB
PROVINSIJAWA BARAT

Pemprov Sulit Pungut Pajak Air Permukaan, Ini Kendalanya

Senin, 20 September 2021 | 18:00 WIB
SELANDIA BARU

UU Diamendemen, Investasi Asing Kini Wajib Ungkap Data Pajak

Senin, 20 September 2021 | 17:41 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Tak Ada Lagi Daerah Level 4 di Jawa-Bali, PPKM Masih Diperpanjang

Senin, 20 September 2021 | 17:30 WIB
AUSTRALIA

Bantu Pengusaha Hadapi Pandemi Covid-19, Insentif Pajak Ditambah