Ilustrasi Netflix.
LISBON, DDTCNews - Pemerintah Portugal akan mendapatkan penerimaan baru pada tahun depan melalui kebijakan PPh badan dari layanan audiovisual berbasis internet seperti Netflix.
Laporan Institute of Cinema & Audiovisual (ICA) Portugal mengatakan jenis pajak baru yang mulai diterapkan tahun depan akan menambah penerimaan negara berkisar pada angka €1 juta hingga €1,2 juta atau setara Rp16,9 miliar hingga Rp20,3 miliar. Pungutan PPh perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) tersebut menetapkan tarif sebesar 1%.
"Sesuai dengan ketentuan UU baru bidang sinema dengan adanya tarif 1% atas pendapat biaya berlangganan layanan audiovisual," tulis laporan ICA dikutip pada Senin (30/8/2021).
ICA menjelaskan tarif 1% sudah mendapatkan persetujuan parlemen pada Oktober 2020 dengan mayoritas setuju. Kebijakan PPh badan PMSE ini mulanya diajukan oleh pemerintah. Adapun basis pendapatan kena pajak hanya berdasarkan keuntungan yang relevan dari operasional bisnis layanan streaming di pasar domestik Portugal.
Melalui kebijakan tersebut tambahan penerimaan yang akan masuk ke kas negara mulai berlaku pada tahun fiskal 2022. Pemilik layanan audiovisual wajib menyampaikan laporan pendapatan yang relevan beserta setoran pajak paling lambat pada 30 April 2022.
ICA menyatakan desain kebijakan fiskal terbaru pemerintah berpotensi menimbulkan tantangan dalam implementasi di lapangan. Pasalnya, akan sulit menentukan berapa keuntungan relevan dari bisnis layanan audiovisual daring yang akan dikenakan tarif 1%.
"Perlu adanya penjelasan dalam aturan yang menentukan indikator keuntungan yang relevan," ungkapnya.
Seperti dilansir theportugalnews.com, tarif PPh 1% untuk layanan streaming menargetkan perusahaan asing yang bisa diakses masyarakat. Hasil pungutan pajak berasal dari layanan berbayar seperti Netflix, HBO Portugal, Disney+, Amazon Prime, dan lainnya. Selain membayar pajak, perusahaan tersebut juga wajib berinvestasi di Portugal dalam bentuk konten yang diproduksi di dalam negeri. (sap)