Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Negara Ini Siap Talangi Krisis Ekonomi Yordania

0
0

RIYADH, DDTCNews – Arab Saudi dikabarkan akan membantu Yordania terkait krisis ekonomi yang sedang berlangsung. Krisis itu disebabkan karena adanya rencana kenaikan tarif pajak penghasilan (PPh) melalui Rancangan Undang-undang (RUU) yang diterbitkan oleh Perdana Menteri Yordania Hani Mulko.

Pemerintah Arab Saudi melakukan pertemuan pada hari Minggu (10/6) di Mekkah yang akan dihadiri oleh Raja Salman Saudi, Raja Yordania Abdullah II, Emirat Kuwait Sheikh Sabah Al-Ahmad Al Sabah dan Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

“Para pemimpin tersebut sepakat untuk berdiskusi membahas strategi untuk mendukung Yordania mengatasi krisis ekonomi yang sedang terjadi,” demikian dilansir aljazeera.com, Minggu (10/6).

Baca Juga: Penerapan PPN Disinyalir Tekan Inflasi

Seperti diberitakan aljazeera.com, sebagian besar bantuan keuangan kepada Yordania telah berkurang, atau dimungkinkan telah dialokasikan ke program khusus yang tidak membantu anggaran negara. Hal ini menimbulkan beberapa asumsi warga terhadap penyebab terjadinya krisis ekonomi Yordania.

Asumsi pertama, negara-negara teluk mendukung program pembangunan sekolah dan jalan raya di Yordania, dari pada hanya memberi uang. Asumsi lainnya, ada semacam hubungan politik dengan penghentian dukungan pendanaan langsung.

Kabarnya, krisis tersebut terjadi karena tidak adanya bantuan keuangan karena Yordania sangat bergantung pada bantuan asing, seperti program bantuan USS3,6 miliar yang diterima setiap tahun dari Gulf Corporation Council.

Baca Juga: Arab Saudi Diminta Bebaskan Pajak Umrah Penduduk Nigeria

Awalnya protes yang gempar di ibukota Yordania Amman dan provinsi lainnya pada awal bulan, menyerukan pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga dan RUU Reformasi PPh yang didukung oleh IMF.

Demonstrasi tersebut menuntut pengunduran diri PM Yordania Hani al-Mulki. Demonstran juga menyoroti masalah struktural perekonomian negara seperti warga yang menderita karena ketidakstabilan regional, ketergantungan pada bantuan asing dan tingginya biaya hosting untuk 650.000 Pengungsi Suriah.

Setelah pengunduran diri al-Mulki, Raja Yordania Abdullah menunjuk Menteri Pendidikan Omar al-Razzaz sebagai perdana menteri dengan tugas membentuk pemerintahan baru.

Baca Juga: Demi Peso, Kebijakan Pajak Ekspor Pertanian Berbalik?

Pada hari Kamis, al-Razzaz mengumumkan RUU reformasi pajak yang kontroversial akan ditarik, tetapi masalah untuk menyeimbangkan kebutuhan dalam mengurangi utang publik Yordania masih belum terpecahkan.

Pasalnya, utang Yordania hingga saat ini mencapai USD1.753 miliar atau hingga 95% dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara. (Gfa/Amu)

Baca Juga: BI: Indonesia Beda!

“Para pemimpin tersebut sepakat untuk berdiskusi membahas strategi untuk mendukung Yordania mengatasi krisis ekonomi yang sedang terjadi,” demikian dilansir aljazeera.com, Minggu (10/6).

Baca Juga: Penerapan PPN Disinyalir Tekan Inflasi

Seperti diberitakan aljazeera.com, sebagian besar bantuan keuangan kepada Yordania telah berkurang, atau dimungkinkan telah dialokasikan ke program khusus yang tidak membantu anggaran negara. Hal ini menimbulkan beberapa asumsi warga terhadap penyebab terjadinya krisis ekonomi Yordania.

Asumsi pertama, negara-negara teluk mendukung program pembangunan sekolah dan jalan raya di Yordania, dari pada hanya memberi uang. Asumsi lainnya, ada semacam hubungan politik dengan penghentian dukungan pendanaan langsung.

Kabarnya, krisis tersebut terjadi karena tidak adanya bantuan keuangan karena Yordania sangat bergantung pada bantuan asing, seperti program bantuan USS3,6 miliar yang diterima setiap tahun dari Gulf Corporation Council.

Baca Juga: Arab Saudi Diminta Bebaskan Pajak Umrah Penduduk Nigeria

Awalnya protes yang gempar di ibukota Yordania Amman dan provinsi lainnya pada awal bulan, menyerukan pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga dan RUU Reformasi PPh yang didukung oleh IMF.

Demonstrasi tersebut menuntut pengunduran diri PM Yordania Hani al-Mulki. Demonstran juga menyoroti masalah struktural perekonomian negara seperti warga yang menderita karena ketidakstabilan regional, ketergantungan pada bantuan asing dan tingginya biaya hosting untuk 650.000 Pengungsi Suriah.

Setelah pengunduran diri al-Mulki, Raja Yordania Abdullah menunjuk Menteri Pendidikan Omar al-Razzaz sebagai perdana menteri dengan tugas membentuk pemerintahan baru.

Baca Juga: Demi Peso, Kebijakan Pajak Ekspor Pertanian Berbalik?

Pada hari Kamis, al-Razzaz mengumumkan RUU reformasi pajak yang kontroversial akan ditarik, tetapi masalah untuk menyeimbangkan kebutuhan dalam mengurangi utang publik Yordania masih belum terpecahkan.

Pasalnya, utang Yordania hingga saat ini mencapai USD1.753 miliar atau hingga 95% dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara. (Gfa/Amu)

Baca Juga: BI: Indonesia Beda!
Topik : yordania, krisis, arab saudi
artikel terkait
Senin, 13 Mei 2019 | 13:33 WIB
FILIPINA
Kamis, 14 Juli 2016 | 11:33 WIB
INGGRIS
Jum'at, 12 April 2019 | 17:02 WIB
JERMAN
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:26 WIB
INGGRIS
berita pilihan
Sabtu, 10 September 2016 | 14:01 WIB
IRLANDIA
Rabu, 27 Desember 2017 | 11:18 WIB
INGGRIS
Kamis, 28 Maret 2019 | 16:54 WIB
SELANDIA BARU
Sabtu, 08 Oktober 2016 | 14:30 WIB
AZERBAIJAN
Minggu, 18 September 2016 | 19:02 WIB
INDIA
Rabu, 06 Desember 2017 | 11:30 WIB
GHANA
Senin, 04 Juni 2018 | 16:38 WIB
YORDANIA
Kamis, 05 Juli 2018 | 10:45 WIB
NIKARAGUA
Kamis, 15 November 2018 | 14:19 WIB
BULGARIA
Rabu, 01 Maret 2017 | 12:15 WIB
MALAYSIA