Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 22 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 20 September 2021 | 19:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Rabu, 22 September 2021 | 12:28 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 22 September 2021 | 12:02 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Negara Ini Rilis Tax Amnesty Hingga Akhir 2021

A+
A-
3
A+
A-
3
Negara Ini Rilis Tax Amnesty Hingga Akhir 2021

Sejumlah pedagang menjajakan barang dagangannya di salah satu pasar tradisional di Victoria, Seychelles, baru-baru ini. Seychelles memutuskan memberikan pengampunan pajak atau tax amnesty per Juli 2021 hingga 6 bulan ke depan. (Foto: id.hotels.com)

VICTORIA, DDTCNews - Seychelles memutuskan untuk memberikan pengampunan pajak atau tax amnesty terhadap wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang membayar utang pajaknya per Juli 2021 hingga 6 bulan ke depan.

Kementerian Keuangan Seychelles mengungkapkan program ini adalah upaya pemerintah meringankan wajib pajak dalam membayar pajak beserta sanksinya baik bunga maupun denda. Langkah ini juga diperlukan cara cepat bagi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan penerimaan negara.

"Setelah program tax amnesty selesai, kami akan memfokuskan kerja kami pada wajib pajak yang masih saja belum melunasi utang pajaknya," ujar Dirjen Divisi Kebijakan Seychelles Revenue Commission (SRC) Seylina Verghese, dikutip Rabu (2/6/2021).

Baca Juga: Sri Mulyani Dapat Masukan Soal Risiko Moral Hazard Rencana Program Ini

Pada program tax amnesty ini, keringanan bunga yang diberikan oleh pemerintah ditentukan berdasarkan kapan wajib pajak melunasi utang pajaknya. Bila utang pajak dibayar pada Juli hingga Agustus, terdapat keringanan bunga hingga 75%.

Selanjutnya, keringanan bunga sebesar 50% diberikan bagi wajib pajak yang melunasi tunggakan pajaknya pada September hingga November. Setelah November, keringanan bunga hanya diberikan sebesar 25%.

Berdasarkan catatan SRC, saat ini masih terdapat tunggakan pajak sebesar SCR1,03 miliar atau kurang lebih sebesar Rp1 triliun. Pemerintah berharap 50% dari tunggakan tersebut dibayar oleh wajib pajak berkat tax amnesty.

Baca Juga: Perlu Kebijakan Baru dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak, Ini Kata DJP

Melalui tax amnesty, wajib pajak yang diharapkan membayar utang pajaknya antara lain wajib pajak yang rutin menyampaikan SPT tetapi tidak membayar pajak, wajib pajak yang membayar pajak kurang dari seharusnya, dan wajib pajak yang sama sekali tidak pernah menyampaikan SPT.

Selain meluncurkan pengampunan pajak, Seychelles juga berencana memasukkan pasal baru dalam ketentuan pajak yang berlaku. Pasal baru yang dimaksud adalah mengenai penghapusan piutang pajak.

Menkeu Seychelles Naadir Hassan mengatakan banyak piutang pajak yang timbul akibat tunggakan pajak yang tidak dapat dihapusbukukan oleh otoritas pajak hingga saat ini. Padahal, piutang itu seharusnya dihapuskan mengingat banyak tunggakan pajak yang sudah tidak dapat ditagih.

Baca Juga: Tax Amnesty untuk Pajak Kendaraan Digelar Sampai 30 September 2021

"Banyak piutang yang tidak dapat ditagih dan akhirnya terus bertambah. Tidak ada regulasi yang memungkinkan penghapusan piutang tersebut. Oleh karena itu, perlu ada ketentuan yang memungkinkan penghapusan piutang pajak," ujar Hassan seperti dilansir allafrica.com. (Bsi)

Topik : tax amnesty, amnesti pajak, Seychelles

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 23 Maret 2021 | 13:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Tax Amnesty Jilid II Tak Masuk Prolegnas 2021

Minggu, 07 Maret 2021 | 13:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK

Soal Rencana Tax Amnesty Jilid II, Ini Jawaban Kemenkeu

Rabu, 03 Maret 2021 | 12:05 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal Wacana Tax Amnesty Jilid II, Ini Pendapat Pakar Pajak

Jum'at, 19 Februari 2021 | 19:00 WIB
SEYCHELLES

Masuk Daftar Negara Tax Haven, Negara Ini Minta Penilaian Ulang

berita pilihan

Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Kawasan Daur Ulang Berikat?

Rabu, 22 September 2021 | 18:30 WIB
MAURITIUS

Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya

Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pengenaan PPN Jasa Keagenan Kapal Asing

Rabu, 22 September 2021 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Likuiditas Positif, Uang Beredar di Indonesia Tembus Rp7.198 Triliun

Rabu, 22 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sistem Pajak Progresif Makin Tak Relevan, Begini Penjelasan DPD RI

Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK

Penurunan Tarif Pajak Bunga Obligasi, Apakah Hanya untuk WPLN?

Rabu, 22 September 2021 | 17:30 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT I

Sandera Wajib Pajak, Kanwil DJP Jajaki Kerja Sama dengan Kemenkumham

Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Perlunya Antisipasi Risiko Kenaikan Tarif PPN

Rabu, 22 September 2021 | 17:00 WIB
UNI EROPA

Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat

Rabu, 22 September 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DPR Sampaikan Beberapa Usulan Perihal Alternative Minimum Tax