Fokus
Literasi
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 21:14 WIB
PPH FINAL (9)
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Nasib Kelanjutan Pengenaan Bea Masuk Digital, Begini Penjelasan DJBC

A+
A-
0
A+
A-
0
Nasib Kelanjutan Pengenaan Bea Masuk Digital, Begini Penjelasan DJBC

Pengunjung memerhatikan karya seni digital Non-Fungible Token (NFT) Si Juki yang dipamerkan dalam Pameran NFT Jukiverse di Sarinah, Jakarta, Jumat (10/6/2022). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/nym.

JAKARTA, DDTCNews - Sejumlah negara di dunia, termasuk Indonesia, mendorong Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/ WTO) agar mencabut moratorium pengenaan tarif bea masuk atas produk digital.

Direktur Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai DJBC Anita Iskandar mengatakan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO ke-13 pada pekan lalu memutuskan untuk memperpanjang moratorium pengenaan bea masuk atas produk digital. Menurutnya, pembahasan mengenai pengenaan bea masuk tersebut akan berlanjut pada KTM WTO tahun depan.

Baca Juga: Perusahaan Ini Minta Insentif Pajak untuk Mobil Listrik Diperpanjang

"Jika KTM tahun 2023 sampai bulan Desember tidak dilaksanakan, moratorium pengenaan bea masuk akan berakhir bulan Maret 2024," katanya, dikutip pada Senin (20/6/2022).

Anita mengatakan pencabutan moratorium bea masuk atas produk digital akan tergantung pada negosiasi yang terjalin hingga tahun depan. Namun, apabila KTM tidak terselenggara pada tahun depan maka moratorium akan otomatis dicabut pada Maret 2024 dan bea masuk atas produk digital dapat mulai diterapkan.

Dia menjelaskan ada banyak aspek yang perlu dikaji dalam rencana pengenaan bea masuk atas produk digital. Pasalnya, produk digital terus mengalami perkembangan sedangkan di sisi lain WTO belum membuat definisinya.

Baca Juga: Target Setoran Cukai 2023 Naik 9,5 Persen, Ini Strategi Pemerintah

"Kita tunggu pembahasannya nanti ke depan seperti apa, kita ikut WTO. Tapi harus ada pembahasan, jangan bilang moratorium dulu," ujarnya.

Anita menambahkan saat ini pemerintah telah mengatur pengenaan bea masuk barang digital walaupun bertarif 0%. Ketentuan itu tertuang dalam PMK 17/2018, yang di dalamnya memuat uraian barang peranti lunak dan barang digital lainnya yang ditransmisikan secara elektronik.

Barang yang masuk dalam kelompok tersebut meliputi peranti lunak sistem operasi; peranti lunak aplikasi multimedia (audio, video, atau audio visual); data pendukung atau penggerak sistem permesinan; serta peranti lunak dan barang digital lainnya. (sap)

Baca Juga: DJBC Sebut Pita Cukai KLM Golongan I Sudah Dipesan Pabrikan Rokok

Topik : kepabeanan, bea cukai, bea masuk, antidumping, produk digital, DJBC

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 08 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Usulan Bahan Baku Manufaktur Bebas Bea, BKF: Mayoritas Sudah Nol

Senin, 08 Agustus 2022 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN

Ketentuan Pengenaan Bea Masuk dan PDRI atas Barang Kiriman

Minggu, 07 Agustus 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Pengusaha Minta Bea Masuk Bahan Baku Manufaktur Dihapus, Ini Sebabnya

berita pilihan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 21:14 WIB
PPH FINAL (9)

Pajak atas Hadiah Undian

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:34 WIB
HUT KE-15 DDTC

Perpajakan ID, DDTC Integrasikan Berbagai Dokumen dengan Teknologi

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:15 WIB
KOTA TANGERANG

HUT Kemerdekaan RI, Pemkot Berikan Diskon PBB 77% Hingga Akhir Bulan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:00 WIB
MALAYSIA

Perusahaan Ini Minta Insentif Pajak untuk Mobil Listrik Diperpanjang

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KP2KP MARISA

Kantor Pajak Panggil ASN yang Belum Lapor SPT, Beri Peringatan Ini

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Lelang Eksekusi Pajak?

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:51 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Subsidi Bebani APBN, Luhut Sebut Harga Pertalite dan Solar akan Naik

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KABUPATEN SUKABUMI

Segara Manfaatkan! Pemutihan Pajak Cuma Sampai 31 September 2022

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:15 WIB
PER-11/PJ/2022

Catat! Pajak Masukan dalam Faktur Telat Upload Tak Dapat Dikreditkan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Wah! Analisis PPATK Sumbang Rp7,4 Triliun ke Penerimaan Pajak