Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Naik Lagi, Ini Posisi Terbaru Utang Luar Negeri Indonesia

1
1

Ilustrasi BI.

JAKARTA, DDTCNews – Utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir Juli 2019 tercatat senilai US$395,3 miliar (sekitar Rp5.545,5 triliun). Angka ini mengalami pertumbuhan 10,3% secara tahunan.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) ULN Indonesia pada akhir Juli 2019 tersebut terbagi atas utang pemerintah dan bank sentral US$197,5 miliar serta utang swasta – termasuk BUMN – senilai US$197,8 miliar. ULN tumbuh 10,3%, lebih tinggi dibandingkan dengan Juni 2019 sebesar 9,9%.

“Ini terutama dipengaruhi oleh transaksi penarikan neto ULN. Ada pula penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sehingga utang dalam rupiah tercatat lebih tinggi dalam denominasi dolar AS,” jelas BI dalam keterangan resmi, Senin (16/9/2019).

Baca Juga: Cadangan Devisa Kembali Tergerus, Ada Apa?

Peningkatan pertumbuhan ULN terutama bersumber dari ULN sektor swasta. ULN pemerintah tercatat tumbuh 9,7% menjadi US$194,5 miliar. Pertumbuhan itu lebih tinggi dari bulan sebelumnya 9,1%. ULN swasta tercatat tumbuh 11,5%, meningkat dari bulan sebelumnya sebesar 11,1%.

Peningkatan ULN pemerintah, sambung BI, didorong oleh arus masuk modal asing di pasar surat berharga negara (SBN) domestik yang tetap tinggi di tengah dinamika global yang kurang kondusif. Hal ini dinilai mencerminkan kepercayaan investor terhadap perekonomian domestik, didukung oleh imbal hasil investasi portofolio di aset keuangan domestik yang menarik.

Pengelolaan ULN pemerintah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, dengan porsi terbesar pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (19,0% dari total ULN pemerintah), sektor konstruksi (16,4%), sektor jasa pendidikan (16,0%), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,2%), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (13,9%).

Baca Juga: Wah, BI Pangkas Lagi Suku Bunga Acuannya

Sementara, ULN swasta didominasi oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian. Adapun pangsa ULN di keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 76,6%.

Otoritas moneter menilai struktur ULN Indonesia masih tetap sehat. Kondisi tersebut tercermin dari beberapa indikator, salah satunya adalah rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) pada akhir Juli 2019 sebesar 36,2%.

Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan porsi sebesar 87,6% dari total ULN. BI melihat ULN Indonesia masih terkendali dengan struktur yang tetap sehat.

Baca Juga: Wah, Bank Indonesia Kembali Pangkas Suku Bunga Acuannya

Otoritas moneter akan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk memantau perkembangan ULN yang didikung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan dioptimalkan.

“Peran ULN akan terus dioptimalkan dalam menyokong pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” imbuh BI. (kaw)

Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Melambat, Ini Strategi BI Hingga Akhir 2019

“Ini terutama dipengaruhi oleh transaksi penarikan neto ULN. Ada pula penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sehingga utang dalam rupiah tercatat lebih tinggi dalam denominasi dolar AS,” jelas BI dalam keterangan resmi, Senin (16/9/2019).

Baca Juga: Cadangan Devisa Kembali Tergerus, Ada Apa?

Peningkatan pertumbuhan ULN terutama bersumber dari ULN sektor swasta. ULN pemerintah tercatat tumbuh 9,7% menjadi US$194,5 miliar. Pertumbuhan itu lebih tinggi dari bulan sebelumnya 9,1%. ULN swasta tercatat tumbuh 11,5%, meningkat dari bulan sebelumnya sebesar 11,1%.

Peningkatan ULN pemerintah, sambung BI, didorong oleh arus masuk modal asing di pasar surat berharga negara (SBN) domestik yang tetap tinggi di tengah dinamika global yang kurang kondusif. Hal ini dinilai mencerminkan kepercayaan investor terhadap perekonomian domestik, didukung oleh imbal hasil investasi portofolio di aset keuangan domestik yang menarik.

Pengelolaan ULN pemerintah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, dengan porsi terbesar pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (19,0% dari total ULN pemerintah), sektor konstruksi (16,4%), sektor jasa pendidikan (16,0%), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,2%), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (13,9%).

Baca Juga: Wah, BI Pangkas Lagi Suku Bunga Acuannya

Sementara, ULN swasta didominasi oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian. Adapun pangsa ULN di keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 76,6%.

Otoritas moneter menilai struktur ULN Indonesia masih tetap sehat. Kondisi tersebut tercermin dari beberapa indikator, salah satunya adalah rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) pada akhir Juli 2019 sebesar 36,2%.

Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan porsi sebesar 87,6% dari total ULN. BI melihat ULN Indonesia masih terkendali dengan struktur yang tetap sehat.

Baca Juga: Wah, Bank Indonesia Kembali Pangkas Suku Bunga Acuannya

Otoritas moneter akan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk memantau perkembangan ULN yang didikung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan dioptimalkan.

“Peran ULN akan terus dioptimalkan dalam menyokong pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” imbuh BI. (kaw)

Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Melambat, Ini Strategi BI Hingga Akhir 2019
Topik : utang luar negeri, Bank Indonesia
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua pekan sekali, dengan berkomentar pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews!! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Rabu, 21 September 2016 | 08:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 20 September 2016 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
berita pilihan
Jum'at, 11 Oktober 2019 | 18:30 WIB
PELAYANAN PAJAK
Jum'at, 11 Oktober 2019 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Jum'at, 11 Oktober 2019 | 17:13 WIB
DKI JAKARTA
Jum'at, 11 Oktober 2019 | 16:43 WIB
PELAYANAN PAJAK
Jum'at, 11 Oktober 2019 | 15:04 WIB
GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX 2019
Jum'at, 11 Oktober 2019 | 14:19 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Jum'at, 11 Oktober 2019 | 11:20 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Jum'at, 11 Oktober 2019 | 08:10 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 10 Oktober 2019 | 19:40 WIB
PELAYANAN PAJAK
Kamis, 10 Oktober 2019 | 19:32 WIB
INSENTIF FISKAL