BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat posisi utang pemerintah pada akhir September 2024 mencapai Rp8.473,9 triliun.
Laporan APBN Kita edisi Oktober 2024 menyatakan rasio utang tersebut terhadap PDB adalah sebesar 38,55%. Posisi utang ini secara nominal dan rasio sama-sama mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya yang senilai Rp8.461,93 triliun dan 38,49%.
"Rasio utang per akhir September 2024 yang sebesar 38,55% terhadap PDB tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara," bunyi dokumen APBN Kita, dikutip pada Senin (11/11/2024).
Dokumen ini menjelaskan pengelolaan portofolio utang berperan besar dalam menjaga kesinambungan fiskal secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur dengan menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas, dan jatuh tempo yang optimal.
Selain itu, pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan jangka waktu menengah-panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif. Pada akhir September 2024, profil jatuh tempo utang pemerintah terhitung cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di 7,98 tahun.
Risiko tingkat bunga dan risiko nilai tukar juga terkendali, yakni 80,2% total utang menggunakan suku bunga tetap (fixed rate) dan 72,5% total utang dalam rupiah. Hal ini selaras dengan kebijakan umum pembiayaan utang untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap.
Berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa SBN yang mencapai 88,31%.
"Pasar SBN yang efisien akan meningkatkan daya tahan sistem keuangan Indonesia terhadap guncangan ekonomi dan pasar keuangan," bunyi dokumen APBN Kita.
Dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang, pemerintah juga terus berupaya mewujudkan pasar SBN domestik yang dalam, aktif, dan likuid. Salah satu strateginya yakni melalui pengembangan berbagai instrumen SBN, termasuk pula pengembangan SBN tematik berbasis lingkungan (Green Sukuk) dan SDGs (SDG Bond dan Blue Bond). (sap)
