Review
Selasa, 28 September 2021 | 10:30 WIB
Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman:
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Fokus
Literasi
Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Mungkinkah Biaya Vaksinasi Dibebankan dalam SPT?

A+
A-
3
A+
A-
3
Mungkinkah Biaya Vaksinasi Dibebankan dalam SPT?

PADA Rabu, 12 Januari 2021, Presiden Joko Widodo menjalani vaksinasi Covid-19 sebagai tanda dimulainya vaksinasi massal terhadap seluruh rakyat Indonesia. Meski vaksinasi dilakukan secara bertahap, paling tidak hal ini merupakah titik terang dalam gulita badai Covid-19 di Indonesia.

Guna mendukung ini, pemerintah memberikan fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah dan PPN tidak dipungut atas impor dan penyerahan vaksin atau bahan baku produksi vaksin melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 28/PMK.03/2020 s.t.d.t.d PMK-148/PMK.03/2020.

Selain itu, pemerintah juga membebaskan pemungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 impor vaksin dan bahan baku vaksin oleh instansi pemerintah, badan usaha tertentu dan badan usaha farmasi. Dengan peraturan ini diharapkan vaksin akan tersedia dengan cepat, mudah dan murah.

Di samping itu, para pengusaha pun siap menyukseskan program vaksinasi nasional dengan cara memberikan vaksin kepada karyawan, memberikan bantuan distribusi vaksin ke daerah terpencil dan memberikan vaksin kepada masyarakan sebagai bentuk corporate social responsibility (CSR).

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bidang Hubungan Internasional Shinta W. Kamdani mengungkapkan pengusaha siap memberi bantuan kepada pemerintah dalam program vaksinasi karena pengusaha menilai vaksin merupakan salah satu katalis pemulihan ekonomi. (CNNIndonesia, 2021).

Bantuan ini selain mempercepat program vaksinasi yang dicanangkan juga mengurangi beban pemerintah dalam penyediaan vaksin. Namun, apakah biaya vaksinasi itu dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh badan?

Untuk menjawabnya, kita dapat melihat PMK-167/PMK.03/2018. Dalam PMK itu, hanya ada 3 jenis natura yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Pertama, pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

Kedua, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut.

Ketiga, pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya.

Dari definisi di atas, kegiatan vaksinasi oleh pengusaha tidak termasuk definisi pertama dan kedua. Yang paling mendekati vaksinasi adalah definisi ketiga, yaitu pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja.

Namun, Pasal 5 PMK-167/2018 mengatur pemberian natura itu terbatas pada penyediaan pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan, sarana antar-jemput pegawai, penginapan untuk awak kapal dan yang sejenisnya dan/atau kendaraan yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya.

Karena itu, pada dasarnya biaya vaksinasi tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto apabila pengusaha melakukan vaksinasi terhadap karyawannya. Jika pemerintah ingin mengakomodasi niat pengusaha mendukung program vaksinasi nasional, tentu PMK itu perlu diubah.

Perlu Hati-Hati
NAMUN, pemerintah juga harus hati-hati mempertimbangkan opsi tersebut karena pengurangan biaya vaksinasi terhadap penghasilan bruto akan mengurangi jumlah penghasilan kena pajak yang pada akhirnya mengurangi jumlah penerimaan PPh badan.

BioFarma menetapkan harga vaksin Covid-19 Sinovac sekitar Rp200 ribu per dosis. Sebagai perbandingan, Moderna mematok harga vaksinnya US$37 atau Rp526 ribu, Pfizer/BioNTech memasarkan vaksinnya dengan harga US$20 atau Rp283 ribu. (Kompas, 2020)

Di lain pihak, sampai Agustus 2020, jumlah pekerja atau peserta BJPS ketenagakerjaan yang berhak menerima subsidi upah dari pemerintah adalah sebesar 15,7 juta pekerja (Kontan, 2020). Pekerja ini adalah karyawan yang mempunyai penghasilan kurang dari Rp5 juta dalam satu bulan.

Apabila kita mengasumsikan pengusaha akan melakukan vaksinasi terhadap karyawannya yang mempunyai gaji kurang dari Rp5 juta dan harga vaksin Rp200 ribu, maka total biaya vaksinasi yang dikeluarkan seluruh pengusaha terhadap 15,7 juta pekerjanya adalah Rp3,14 trilliun.

Selanjutnya, apabila biaya ini dikurangkan dalam penghasilan bruto PPh badan, maka akan menghasilkan penurunan PPh badan sebesar Rp628 miliar dengan asumsi tarif PPh badan sebesar 20%.

Sampai di sini dapat kita simpulkan pengurangan biaya vaksin terhadap penghasilan bruto paling tidak mengurangi penerimaan PPh badan Rp628 milliar. Namun di sisi lain, vaksinasi ini di samping mempercepat program vaksinasi itu sendiri juga menghemat pengeluaran negara Rp3,14 trilliun.

Karena itu, pilihan terbaik yang dapat diambil oleh pemerintah dalam usaha vaksinasi nasional saat ini adalah melibatkan para pengusaha, tetapi tetap diimbangi dengan transfer knowledge, supervisi dan kemudahan regulasi.

(Disclaimer)
Topik : vaksinasi mandiri, akses swasta, opini pajak, PMK 167/2018

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 30 Maret 2021 | 09:10 WIB
OPINI PAJAK

Menggenjot Penerimaan Pajak dengan Meningkatkan Kesetaraan Gender

Selasa, 23 Maret 2021 | 11:07 WIB
OPINI PAJAK

PPN atas Konsinyasi Dihapus, Benarkah?

Selasa, 09 Maret 2021 | 10:04 WIB
OPINI PAJAK

Menimbang Teknologi Blockchain untuk Sistem Pajak

Selasa, 02 Maret 2021 | 09:40 WIB
OPINI PAJAK

Menggugat Besaran Bagi Hasil Pajak Rokok

berita pilihan

Selasa, 28 September 2021 | 10:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

UMKM Tidak Lagi Pakai PPh Final, Tantangan Ini Perlu Diatasi Bersama

Selasa, 28 September 2021 | 10:30 WIB
Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman:

'Bukan dari Pajaknya, melainkan Kapasitas UMKM-nya'

Selasa, 28 September 2021 | 10:17 WIB
BELANDA

Kelompok Menengah ke Bawah Bakal Dapat Keringanan Pajak Tahun Depan

Selasa, 28 September 2021 | 10:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK UMKM

Ketika UMKM Sudah Harus Meninggalkan Rezim PPh Final

Selasa, 28 September 2021 | 10:01 WIB
RUU KUP

Bersifat Omnibus, DPR Usulkan Perubahan Nama RUU KUP

Selasa, 28 September 2021 | 08:57 WIB
KINERJA FISKAL

Anggaran Insentif Pajak Menipis, Tersisa Rp3,75 T Hingga Akhir Tahun

Selasa, 28 September 2021 | 08:20 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Ini Imbauan DJP Ketika Wajib Pajak Terima SP2DK dari KPP

Selasa, 28 September 2021 | 07:00 WIB
KABUPATEN SLEMAN

Patuh Bayar PBB Selama Pandemi, Wajib Pajak Diganjar Penghargaan Pemda

Senin, 27 September 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyaluran Insentif Diklaim Lebih Baik, DJP Janji Dengarkan Pengusaha

Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Forum Gratis Bahas Kebijakan Pajak Karbon, Tertarik?