PER-11/PJ/2020

Mulai Sekarang, Keputusan Pemusatan PPN Berlaku Tanpa Batasan Waktu

Nora Galuh Candra Asmarani | Jumat, 24 Juli 2020 | 09:23 WIB
Mulai Sekarang, Keputusan Pemusatan PPN Berlaku Tanpa Batasan Waktu

Informasi dari Ditjen Pajak terkait pemusatan PPN. (Instagram DJP)

JAKARTA, DDTCNews – Pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan pemusatan tempat pajak pertambahan nilai (PPN) terutang kini tidak perlu lagi menyampaikan permohonan perpanjangan pemusatan secara berkala.

Ketentuan ini tertuang dalam Perdirjen Pajak Nomor PER-11/PJ/2020. Beleid yang dirilis untuk menggantikan Perdirjen Pajak Nomor PER-19/PJ/2010 ini dimaksudkan untuk memudahkan administrasi sekaligus memberikan kepastian hukum bagi PKP.

“Untuk memberikan kepastian hukum, kemudahan administrasi, dan meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi PKP sehubungan dengan penetapan satu tempat atau lebih sebagai tempat pemusatan PPN terutang,” demikian kutipan pertimbangan beleid itu, seperti dikutip pada Jumat (24/7/2020).

Baca Juga:
Coretax DJP, Ada Fitur bagi Wajib Pajak dengan Laporan Keuangan XBRL

Secara lebih terperinci, beleid ini memaparkan bagi PKP yang memiliki lebih dari satu tempat PPN terutang tetapi belum melakukan pemusatan PPN, dapat memilih satu tempat atau lebih sebagai tempat pemusatan PPN terutang.

Pemilihan tempat pemusatan PPN terutang itu dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan melalui situs web www.pajak.go.id. Selain itu, pemberitahuan tersebut dapat disampaikan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP yang wilayah kerjanyaa meliputi tempat pemusatan.

Berbeda dengan ketentuan terdahulu, keputusan pemusatan PPN kini berlaku seterusnya tanpa batasan waktu. Hal ini berarti PKP yang telah menerima keputusan pemusatan berdasarkan PER-11/PJ/2020 tidak perlu lagi menyampaikan pemberitahuan perpanjangan pemusatan PPN.

Baca Juga:
Coretax DJP, Bagaimana Pembetulan SPT Tahun Pajak Sebelumnya?

Sementara itu, untuk PKP yang sebelumnya telah memperoleh keputusan pemusatan PPN berdasarkan PER-19/PJ/2010 yang masih berlaku, dapat menyampaikan pemberitahuan kembali secara elektronik kepada Kepala Kanwil DJP tempat pemusatan.

Pemberitahuan kembali tersebut juga harus disampaikan oleh PKP yang telah mendapatkan perpanjangan pemusatan secara otomatis berdasarkan PMK-29/PMK.03/2020 serta PKP yang keputusan pemusatannya telah berakhir pada masa pajak Januari dan Februari 2020.

Adapun pemberitahuan kembali tersebut disampaikan untuk memperoleh keputusan pemusatan sesuai dengan ketentuan dalam PER-11/PJ/2020. PKP dapat menyampaikan pemberitahuan kembali tersebut paling lambat sampai dengan Desember 2020.

Baca Juga:
Pemadanan NIK-NPWP Masih Bisa Dilakukan Meski Status WP Tidak Aktif

Apabila PKP tidak menyampaikan pemberitahuan kembali sampai batas waktu yang ditentukan maka keputusan pemusatan berdasarkan PER-19/PJ/2010 yang masih berlaku, hanya akan berlaku sampai batas waktu yang ditetapkan dalam keputusan tersebut.

Begitu pula untuk PKP yang masa berlaku pemusatannya berakhir pada Januari 2020 atau Februari 2020, pemusatannya sesuai dengan keputusan yang dimaksud. Sementara itu, bagi PKP yang mendapat perpanjangan pemusatan otomatis berdasarkan PMK 29/2020 akan tetap berlaku sampai dengan 5 tahun sejak masa pajak dimulainya perpanjangan pemusatan. (kaw)

View this post on Instagram

A post shared by Direktorat Jenderal Pajak (@ditjenpajakri) on


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 18 Juni 2024 | 20:15 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, Ada Fitur bagi Wajib Pajak dengan Laporan Keuangan XBRL

Selasa, 18 Juni 2024 | 19:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, Bagaimana Pembetulan SPT Tahun Pajak Sebelumnya?

Selasa, 18 Juni 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pemadanan NIK-NPWP Masih Bisa Dilakukan Meski Status WP Tidak Aktif

Selasa, 18 Juni 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP JAWA TENGAH I

DJP Blokir Rekening Penunggak secara Serentak, Saldonya Rp51 Miliar

BERITA PILIHAN
Selasa, 18 Juni 2024 | 20:15 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, Ada Fitur bagi Wajib Pajak dengan Laporan Keuangan XBRL

Selasa, 18 Juni 2024 | 19:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, Bagaimana Pembetulan SPT Tahun Pajak Sebelumnya?

Selasa, 18 Juni 2024 | 19:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Respons Perkembangan Teknologi AI, IMF Rekomendasikan Kebijakan Pajak

Selasa, 18 Juni 2024 | 18:30 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Reekspor atau Ekspor Kembali?

Selasa, 18 Juni 2024 | 15:30 WIB KOREA SELATAN

Pemerintah Korsel Bakal Pangkas Pajak Properti dan Pajak Warisan

Selasa, 18 Juni 2024 | 15:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Ketentuan Rahasia Jabatan Terkait Data Wajib Pajak

Selasa, 18 Juni 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pemadanan NIK-NPWP Masih Bisa Dilakukan Meski Status WP Tidak Aktif

Selasa, 18 Juni 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP JAWA TENGAH I

DJP Blokir Rekening Penunggak secara Serentak, Saldonya Rp51 Miliar

Selasa, 18 Juni 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Alasan di Balik DPR Minta Pemerintah Evaluasi Belanja Perpajakan