Fokus
Reportase
Perpajakan.id

Mulai Sekarang, Ada 4 Organisasi Profesi Konsultan Pajak di Indonesia

A+
A-
52
A+
A-
52
Mulai Sekarang, Ada 4 Organisasi Profesi Konsultan Pajak di Indonesia

Ilustrasi. Logo asosiasi atau organisasi profesi konsultan pajak di Tanah Air.

JAKARTA, DDTCNews – Berdirinya Perkumpulan Praktisi dan Profesi Konsultan Pajak Indonesia (P3KPI) pada 18 Oktober 2020 menambah jumlah asosiasi atau organisasi profesi konsultan pajak di Tanah Air. Mulai sekarang, ada 4 organisasi profesi konsultan pajak di Indonesia.

Adapun 3 organisasi yang telah berdiri sebelum P3KPI adalah Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) pada 27 Agustus 1965, Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) pada 09 Juni 2014, dan Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (Perkoppi) pada 03 Oktober 2019.

“Konsultan pajak berhimpun dalam wadah asosiasi konsultan pajak yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak,” demikian amanat Pasal 18 ayat PMK 111/2014, dikutip pada Senin, (19/10/2020)

Baca Juga: Ketidaksesuaian Penyetoran Pajak Belanja Daerah, KPP Bisa Minta Ini

Organisasi profesi konsultan pajak merupakan bentuk perkumpulan yang penting demi terjaminnya standar kompetensi dan kode etik konsultan pajak yang ada di suatu negara. Organisasi ini, bersama dengan otoritas pajak, menjadi pihak yang ‘bersentuhan langsung’ dalam mengatur konsultan pajak.

Setiap negara memiliki ketentuan terkait dengan organisasi profesi konsultan pajak yang berbeda-beda. Misalnya, dari aspek sifat keanggotaan, terdapat negara yang mewajibkan konsultan pajak untuk bergabung dengan organisasi profesi yang ada dan ada pula yang bersifat sukarela.

Selanjutnya, apabila meninjau dari segi jumlah di negara lain, umumnya organisasi profesi konsultan pajak dimungkinkan lebih dari satu. Misalnya, di Australia, konsultan pajak wajib menjadi anggota organisasi tax agent ataupun BAS agent. Simak ‘Organisasi Konsultan Pajak, Lebih Baik Satu atau Lebih?’.

Baca Juga: Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

Pada intinya, salah satu peran dari organisasi profesi konsultan pajak adalah untuk menjamin adanya standar perilaku dan kompetensi dari konsultan pajak. Pasalnya, jasa konsultan pajak terutama terkait dengan kepatuhan pajak dan konsultasi sangat dibutuhkan.

Selain itu, jasa konsultan pajak juga sangat dibutuhkan untuk membantu proses pemeriksaan, perencanaan pajak, saran umum, pelaporan surat pemberitahuan (SPT), transfer pricing, hingga persoalan yang menyangkut teknologi. Simak 'Ini Jasa Konsultan Pajak yang Dibutuhkan Banyak Perusahaan di Amerika'.

Namun, tingginya kebutuhan akan jasa konsultan pajak saat ini belum dibarengi dengan jumlah konsultan pajak yang ada di Indonesia. Untuk itu, keberadaan organisasi profesi konsultan pajak menjadi krusial untuk menjamin standar kompetensi sekaligus memenuhi kebutuhan akan konsultan pajak. (kaw)

Baca Juga: Pengecualian Ketentuan Faktur Pajak yang Dibuat PKP Pedagang Eceran

Topik : konsultan pajak, organisasi profesi, P3KPI, IKPI, AKP2I, Perkoppi, Ditjen Pajak, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 12 Mei 2022 | 16:47 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Ingatkan Lagi, Pengaktifan NPWP NE Bisa Dilakukan Secara Online

Kamis, 12 Mei 2022 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Permohonan Nomor Seri Faktur Pajak Eror, Begini Solusi dari DJP

Kamis, 12 Mei 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Telat Lapor SPT & Kurang Bayar Pajak? Siap-Siap Dapat Surat dari DJP

berita pilihan

Senin, 16 Mei 2022 | 16:00 WIB
PER-19/PJ/2021

Ketidaksesuaian Penyetoran Pajak Belanja Daerah, KPP Bisa Minta Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 15:30 WIB
PER-19/PJ/2021

Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 14:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Pengecualian Ketentuan Faktur Pajak yang Dibuat PKP Pedagang Eceran

Senin, 16 Mei 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Bakal Evaluasi Aturan Pajak dari Luar Daerah Pabean

Senin, 16 Mei 2022 | 13:00 WIB
CHINA

Bantu UMKM dan Manufaktur, China Percepat Restitusi PPN

Senin, 16 Mei 2022 | 12:55 WIB
DATA PPS HARI INI

4,5 Bulan PPS Berjalan, Harta WP yang Diungkap Tembus Rp86,7 Triliun

Senin, 16 Mei 2022 | 12:30 WIB
KAMUS CUKAI

Apa Itu Pagu Penundaan dalam Pembayaran Cukai?

Senin, 16 Mei 2022 | 12:00 WIB
CALL FOR PAPER DJP 2022

DJP Adakan Lomba Penulisan Makalah dengan Total Hadiah Rp52,5 Juta

Senin, 16 Mei 2022 | 11:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Menginput Nomor Seri Faktur Pajak di e-Faktur Versi 3.2