Berita
Jum'at, 01 Juli 2022 | 21:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 20:17 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 19:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 29 Juni 2022 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI - 5 JULI 2022
Selasa, 28 Juni 2022 | 19:00 WIB
STATISTIK CUKAI DUNIA
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Komunitas
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Selasa, 28 Juni 2022 | 20:01 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Reportase
Perpajakan ID

Mulai 2021 Dokumen Digital Kena Bea Meterai, Ini Potensi Penerimaannya

A+
A-
3
A+
A-
3
Mulai 2021 Dokumen Digital Kena Bea Meterai, Ini Potensi Penerimaannya

Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Arif Yanuar. 

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) mengestimasi penerimaan negara dari bea meterai atas dokumen digital, seperti yang tertuang dalam rancangan revisi Undang-Undang (UU) Bea Meterai, mencapai Rp5 triliun pada 2021.

Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Arif Yanuar mengatakan RUU Bea Meterai akan memperluas definisi dokumen objek bea meterai yang meliputi dokumen dalam bentuk kertas dan elektronik. Selain itu, ada penambahan objek berupa dokumen lelang dan dokumen transaksi surat berharga.

“Kemarin disampaikan kami bisa mendapat dari dokumen elektronik itu Rp5 triliun tahun 2021," katanya, Kamis (3/9/2020).

Baca Juga: Mau Tahu Hasil Pelaksanaan PPS 2022? Simak Data dari Ditjen Pajak Ini

Penambahan objek dokumen bea meterai seiring dengan maraknya pemanfaatan dokumen secara digital. Adapun penerimaan itu berasal dari estimasi banyaknya dokumen elektronik yang saat ini belum terjangkau bea meterai. Pada UU No. 13/1985 disebutkan objek bea meterai hanya berupa dokumen kertas.

Arif memberi contoh dokumen digital berupa dokumen perjanjian serta tagihan listrik dan kartu kredit yang dikirimkan melalui surat elektronik. Selama ini, dokumen-dokumen digital tersebut tidak dikenai bea meterai.

Pada 2019, realisasi penerimaan bea meterai hanya sekitar Rp5 triliun karena hanya berasal dari dokumen kertas. Namun, dengan penambahan dokumen digital sebagai objek bea meterai, penerimaan negara dari bea meterai diproyeksi bisa mencapai Rp11 triliun pada 2021.

Baca Juga: Gali Potensi Pajak, Petugas KPP Kunjungi Gudang Beras

Meski demikian, Arif menyebut ada potensi penerimaan yang hilang karena batasan nilai dokumen wajib bea meterai dinaikkan. Semula dokumen bernilai di atas Rp1 juta wajib membayar bea meterai, tetapi dalam RUU dinaikkan menjadi Rp5 juta.

"Kami ada kehilangan juga di situ. Namun, ini spiritnya kan memberi kepada masyarakat yang dokumennya di bawah Rp5 juta tidak kena [bea meterai]," ujarnya. Simak artikel ‘Kelompok Ini Dikecualikan dari Kewajiban Membayar Bea Meterai’.

Melalui RUU itu pula, pemerintah menaikkan tarif bea meterai, dari sebelumnya Rp3.000 dan Rp6.000 menjadi tarif tunggal Rp10.000. Kendati demikian, bea meterai tersebut dikecualikan pada dokumen yang bersifat penanganan bencana alam dan nonkomersial.

Baca Juga: Rancang Target Penerimaan Pajak 2023, Sri Mulyani: Kami Akan Hati-Hati

RUU Bea Meterai rencananya mulai berlaku pada 1 Januari 2021. Saat ini, RUU Bea Meterai telah disepakati dalam pembahasan tingkat I dan akan disahkan di sidang paripurna DPR RI. Simak artikel ‘Segera Disahkan, Ini 6 Klaster Revisi UU Bea Meterai yang Disepakati’. (kaw)

Topik : bea meterai, reformasi perpajakan, RUU Bea Meterai, penerimaan pajak, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

muhammad arul prasetio

Rabu, 09 September 2020 | 23:33 WIB
ini langkah yang tepat dalam menyikapi perkembangan dan tantangan era digitalisasi. ditambah potensi penerimaan yang mencapai 5 Triliun dari bea materai, yang setara dengan target penerimaan tahun ini.

muhammad arul prasetio

Rabu, 09 September 2020 | 23:33 WIB
ini langkah yang tepat dalam menyikapi perkembangan dan tantangan era digitalisasi. ditambah potensi penerimaan yang mencapai 5 Triliun dari bea materai, yang setara dengan target penerimaan tahun ini.
1

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 29 Juni 2022 | 14:34 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Masih Aktif? Ditjen Pajak: Ada Kewajiban Lapor SPT, Diawasi KPP

Rabu, 29 Juni 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP & Bank BUMN Teken Perjanjian Soal Interoperabilitas Data dan KSWP

Rabu, 29 Juni 2022 | 08:31 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Tidak Semua Pemilik NIK Bakal Wajib Bayar Pajak, Ini Kata Pemerintah

Selasa, 28 Juni 2022 | 20:01 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jelang Akhir Juni 2022, USU Gelar Pojok PPS

berita pilihan

Jum'at, 01 Juli 2022 | 21:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mau Tahu Hasil Pelaksanaan PPS 2022? Simak Data dari Ditjen Pajak Ini

Jum'at, 01 Juli 2022 | 20:17 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mayoritas Harta Luar Negeri PPS Tak Direpatriasi, Ini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 01 Juli 2022 | 19:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Pasca-PPS, Sri Mulyani Mulai Fokus ke Pengawasan dan Penegakan Hukum

Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Peserta Tax Amnesty Ungkap Harta Rp399 Triliun Lewat PPS

Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Valuation Ruling dalam Kepabeanan?

Jum'at, 01 Juli 2022 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Gali Potensi Pajak, Petugas KPP Kunjungi Gudang Beras

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:45 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Ditutup! Ini Rekapitulasi Lengkap Peserta dan Harta yang Diungkap

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:30 WIB
KP2KP BENTENG

Datangi Alamat WP, Petugas Pajak Gali Informasi Soal Omzet Usaha

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Buat Faktur Pajak dengan Kode Transaksi 09 Lewat e-Faktur 3.2