BERITA TERKINI
Ilustrasi.
BEIJING, DDTCNews – Penerapan pajak properti oleh Pemerintah China tampaknya makin terbuka lebar dalam waktu dekat ini setelah gagasan tersebut mengambang selama kurang lebih dua dekade terakhir.
Ekonom utama dari The Economist Intelligence Unit Yue Su mengatakan Presiden China Xi Jinping saat ini memiliki momentum untuk menerapkan pajak properti. Apalagi, presiden juga menyerukan adanya regulasi khusus terhadap orang-orang berpenghasilan tinggi.
“Saya pikir pemerintah pusat telah memilih waktu yang tepat karena perombakan politik terjadi sebelum dan sesudah kongres partai ke-20 tahun depan,” katanya dikutip dari cnbc.com, Selasa (26/10/2021).
Selama ini, China tidak mengenakan pajak atas properti. Isu pajak properti sempat mengemuka pada 2003. Namun dalam perkembangannya, hanya kota Shanghai dan Chongqing yang menerapkan pajak properti tersebut.
Penerapan pajak properti juga makin terbuka setelah seorang pejabat dari State Council menyebutkan bahwa penerapan pajak properti akan diberlakukan selama 5 tahun di wilayah tertentu. Harapannya, spekulasi di pasar properti juga bisa ditekan pada tahun-tahun mendatang.
Sementara itu, Moody’s menyebutkan lebih dari 20% pendapatan pemerintah daerah berasal dari penjualan tanah ke pengembang real estat. Apabila pajak properti direalisasikan, pendapatan yang akan diterima diproyeksikan signifikan.
Di sisi lain, properti menyumbang sekitar 70% hingga 80% dari kekayaan rumah tangga di China dan mendorong sekitar 10% pendapatan rumah tangga. Selain itu, real estate dan sektor terkait lainnya menyumbang setidaknya 25% dari PDB China.
“Pajak properti di China lebih dari sekadar redistribusi kekayaan dari kaya ke miskin, tetapi dari generasi yang lebih tua dan penduduk kota tingkat tinggi [lebih maju] ke yang lain,” ujar Kepala Ekonom China Larry Hu. (rizki/rig)
