Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga Diluncurkan, Apa yang Baru?

A+
A-
1
A+
A-
1

Peluncuran MPN G3. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Kemenkeu memperbarui Modul Penerimaan Negara (MPN) menjadi MPN generasi ketiga (G3). Kemudahan pembayaran kewajiban perpajakan dan PNBP di era digital menjadi alasan utama otoritas melakukan peningkatakan kapasitas kerja MPN.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan MPN G3 mampu melayani setoran penerimaan negara hingga 1.000 transaksi per detik. Jumlah tersebut jauh lebih banyak ketimbang MPN G2 yang hanya mampu melayani 60 transaksi per detik.

“Ini adalah sistem yang dibangun dalam rangka mengelola penerimaan negara secara jauh lebih akurat dan tepat waktu. Hal ini juga untuk memberikan layanan lebih baik kepada seluruh masyarakat dalam menjalankan kewajiban membayar pajak dan kewajiban lainnya,” katanya dalam keterangan resmi, Jumat (23/8/2019).

Baca Juga: Rencananya, Alokasi DAU Bakal Mengikuti Realisasi Penerimaan

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyampaikan MPN G3 ini mengonsolidasikan semua jenis penerimaan negara dalam satu portal. Melalui satu saluran utama atau single sign-on, akan ada kemudahan bagi masyarakat untuk menyetorkan berbagai jenis penerimaan negara.

Sri Mulyani menambahkan modernisasi sistem penerimaan negara dan pengelolaan APBN dilakukan untuk memenuhi tiga tuntutan. Pertama, peningkatan kolektibilitas penerimaan negara. Kedua, kemudahan bagi penyetor untuk memenuhi kewajibannya. Ketiga, langkah adaptasi dengan perubahan teknologi informasi di era digital saat ini.

“Ini adalah sebuah kemudahan bagi penyetor dibandingkan harus mengakses portal yang berbeda untuk jenis penerimaan negara yang berbeda,” paparnya.

Baca Juga: Sri Mulyani: Kita Melihat Shortfall Penerimaan Secara Objektif

Seperti diketahui, MPN merupakan modul yang ditanamkan pada sistem pelayanan lembaga persepsi seperti perbankan, e-commerce dan fintechuntuk mengakomodasi masyarakat dalam menyetor kewajiban pajak dan nonpajak kepada negara.

Dengan bergabungnya e-commerce dan fintech maka jumlah lembaga persepsi yang melayani setoran ke kas negara berjumlah 86 bank/pos/lembaga. MPN merupakan salah satu sistem utama otoritas fiskal dalam mengumpulkan penerimaan.

Pada 2018, dari total Rp2.064 triliun realisasi penerimaan negara, sebanyak 92% atau senilai Rp1.904 triliun disetor melalui MPN. Sisanya berasal dari potongan Surat Perintah Membayar dan setoran langsung ke rekening kas negara.

Baca Juga: Sri Mulyani Ingin Anggaran DAU Fluktuatif Sesuai Realisasi Penerimaan

Modul Penerimaan Negara G3 ini merupakan konsolidasi tiga sistem penerimaan di lingkungan Kemenkeu. Ketiga sistem tersebut adalah Sistem Penerimaan Negara (SISPEN) oleh Ditjen Anggaran/Perbendaharaan, Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) oleh Ditjen Pajak, dan Sistem Electronic Data Interchange (EDI) yang dikelola Ditjen Bea dan Cukai. (kaw)

“Ini adalah sistem yang dibangun dalam rangka mengelola penerimaan negara secara jauh lebih akurat dan tepat waktu. Hal ini juga untuk memberikan layanan lebih baik kepada seluruh masyarakat dalam menjalankan kewajiban membayar pajak dan kewajiban lainnya,” katanya dalam keterangan resmi, Jumat (23/8/2019).

Baca Juga: Rencananya, Alokasi DAU Bakal Mengikuti Realisasi Penerimaan

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyampaikan MPN G3 ini mengonsolidasikan semua jenis penerimaan negara dalam satu portal. Melalui satu saluran utama atau single sign-on, akan ada kemudahan bagi masyarakat untuk menyetorkan berbagai jenis penerimaan negara.

Sri Mulyani menambahkan modernisasi sistem penerimaan negara dan pengelolaan APBN dilakukan untuk memenuhi tiga tuntutan. Pertama, peningkatan kolektibilitas penerimaan negara. Kedua, kemudahan bagi penyetor untuk memenuhi kewajibannya. Ketiga, langkah adaptasi dengan perubahan teknologi informasi di era digital saat ini.

“Ini adalah sebuah kemudahan bagi penyetor dibandingkan harus mengakses portal yang berbeda untuk jenis penerimaan negara yang berbeda,” paparnya.

Baca Juga: Sri Mulyani: Kita Melihat Shortfall Penerimaan Secara Objektif

Seperti diketahui, MPN merupakan modul yang ditanamkan pada sistem pelayanan lembaga persepsi seperti perbankan, e-commerce dan fintechuntuk mengakomodasi masyarakat dalam menyetor kewajiban pajak dan nonpajak kepada negara.

Dengan bergabungnya e-commerce dan fintech maka jumlah lembaga persepsi yang melayani setoran ke kas negara berjumlah 86 bank/pos/lembaga. MPN merupakan salah satu sistem utama otoritas fiskal dalam mengumpulkan penerimaan.

Pada 2018, dari total Rp2.064 triliun realisasi penerimaan negara, sebanyak 92% atau senilai Rp1.904 triliun disetor melalui MPN. Sisanya berasal dari potongan Surat Perintah Membayar dan setoran langsung ke rekening kas negara.

Baca Juga: Sri Mulyani Ingin Anggaran DAU Fluktuatif Sesuai Realisasi Penerimaan

Modul Penerimaan Negara G3 ini merupakan konsolidasi tiga sistem penerimaan di lingkungan Kemenkeu. Ketiga sistem tersebut adalah Sistem Penerimaan Negara (SISPEN) oleh Ditjen Anggaran/Perbendaharaan, Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) oleh Ditjen Pajak, dan Sistem Electronic Data Interchange (EDI) yang dikelola Ditjen Bea dan Cukai. (kaw)

Topik : MPN G3, penerimaan negara, modul penerimaan negara, Sri Mulyani
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 13 Desember 2019 | 11:45 WIB
TATA KELOLA ORGANISASI
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 07 Oktober 2019 | 17:36 WIB
SE-24/2019
berita pilihan
Jum'at, 17 Januari 2020 | 15:59 WIB
TELKOMSEL
Kamis, 16 Januari 2020 | 17:00 WIB
TARIF BEA BALIK NAMA KENDARAAN
Selasa, 04 Desember 2018 | 14:21 WIB
KEBIJAKAN ANGGARAN
Senin, 24 Oktober 2016 | 14:02 WIB
TAX AMNESTY
Kamis, 25 April 2019 | 13:16 WIB
PEMBANGKIT LISTRIK
Jum'at, 26 April 2019 | 18:57 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 November 2018 | 14:53 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Kamis, 06 Juni 2019 | 08:15 WIB
REFORMASI PAJAK
Rabu, 10 Juli 2019 | 10:31 WIB
INSENTIF FISKAL
Selasa, 07 Mei 2019 | 15:33 WIB
REFORMA AGRARIA