Berita
Sabtu, 18 September 2021 | 11:00 WIB
SEJARAH PAJAK DUNIA
Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD
Sabtu, 18 September 2021 | 09:21 WIB
PAJAK DALAM BERITA
Review
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 17 September 2021 | 16:56 WIB
PROFIL PERPAJAKAN MAKAU
Jum'at, 17 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 17 September 2021 | 14:00 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 11:44 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 09:30 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Mitigasi Kendala PPN dengan Blockchain

A+
A-
7
A+
A-
7
Mitigasi Kendala PPN dengan Blockchain

DEWASA ini, blockchain atau teknologi rantai blok makin ramai dibicarakan tidak hanya oleh masyarakat yang melek teknologi, tetapi juga masyarakat umum.

Teknologi yang pertama diperkenalkan pada 2008 tersebut dijabarkan secara sederhana sebagai suatu basis data yang terdistribusi. Setiap data transaksi dalam blockchain diverifikasi setiap pihak dalam jaringan sehingga dapat mengurangi terjadinya pemalsuan data.

Potensi penggunaan blockchain terbilang cukup luas, dari pertukaran informasi (Wan, et al., 2020) hingga penangkalan campur tangan asing pada pemilu (Keleher, 2021).

Baca Juga: Kebijakan Baru PPN e-Commerce Eropa, Pelapak Online Perlu Tahu Ini

Robert Muller, dalam artikelnya berjudul Building a Blockchain for the EU VAT yang dimuat dalam Tax Notes International, Vol. 100, No.8 (November, 2020), mengulas implementasi blockchain pada administrasi pajak pertambahan nilai (PPN) dalam rangka memerangi pengelakan PPN di Eropa.

Kerugian dari pengelakan PPN di Eropa disinyalir mencapai €140 miliar pada 2018. Adapun salah satu modus pengelakan adalah perusahaan tidak menyetor PPN yang sudah dipungut, khususnya dalam transaksi antarnegara.

Muller menjelaskan perusahaan diharuskan membuat faktur secara digital pada sistem blockchain untuk mencegah pengelakan PPN. Data faktur akan langsung diterima otoritas (real-time reporting) sehingga otoritas bisa mengetahui transaksi tanpa menunggu pelaporan perusahaan.

Baca Juga: Tak Cuma Indonesia, Negara Lain Jadikan Kantor Pajak Penyalur Insentif

Keseragaman format data dalam blockchain juga membantu otoritas menelusuri jejak transaksi (barang dan uang). Ditambah lagi, data yang dimasukkan ke dalam blockchain bersifat tetap (immutable). Fitur-fitur ini merupakan elemen penting dalam pencegahan dan pemberantasan pengelakan pajak.

Muller merujuk sistem terintegrasi PPN di negara anggota Gulf Cooperation Council sebagai model yang dapat ditiru di Eropa. Sistem tersebut mensyaratkan pencatatan transaksi terutang PPN dengan format yang seragam ke suatu sistem pertukaran informasi elektronik antarnegara. Pertukaran informasi inilah yang kurang dari sistem PPN Eropa saat ini.

Kesiapan infrastruktur dan dasar hukum diidentifikasi sebagai tantangan pengaplikasian blockchain di Eropa. Komisi Eropa diharapkan untuk mengembangkan sistem dengan interoperabilitas tinggi dan mudah digunakan oleh perusahaan dari skala kecil hingga besar.

Baca Juga: Apa Itu PKP Kegiatan Usaha Tertentu?

Beberapa pasal dalam peraturan PPN di Eropa, seperti kewajiban penyimpanan secara digital dan pertukaran informasi otomatis, juga perlu disesuaikan untuk memberikan dasar hukum yang kuat. Muller percaya investasi pembangunan sistem berbasis blockchain dapat membawa peningkatan tajam pada pendapatan pajak di masa depan.

Secara keseluruhan, artikel Muller berfokus pada digitalisasi dokumen untuk mencegah pengelakan pajak. Namun, digitalisasi dokumen bisa dibilang hanya merupakan ‘kulit’ dari potensi implementasi teknologi blockchain di ranah pajak.

Smart contract dalam blockchain, misalnya, dapat mengeliminasi peran pemungut PPN. Saat transaksi terjadi, smart contract akan menentukan apakah transaksi tersebut terutang PPN lalu melakukan penghitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dalam hitungan detik (Tapscott, 2021). Alhasil, biaya kepatuhan perusahaan akan berkurang.

Baca Juga: Sengketa Gugatan Diterbitkannya Surat Paksa

Fitur smart contract pun relevan dalam pembahasan isu yang sedang dihadapi Indonesia terkait dengan pemberlakuan tarif PPN tunggal atau multitarif. Di satu sisi, penerapan multitarif sejatinya dapat memberikan keadilan (Darussalam, 2021). Di sisi lain, administrasi PPN akan menjadi lebih sulit (Liam, et al., 2001).

Dengan blockchain, perusahaan hanya perlu memasukkan data barang dan/atau jasa dan penentuan tarif dilakukan oleh smart contract. Keadilan pun bisa tercapai dengan beban administrasi yang relatif minim.

Selanjutnya, aplikasi teknologi blockchain juga memungkinkan pemerintah untuk melakukan real-time audit (Majdanska, 2018). Waktu pemeriksaan yang lebih awal dan cepat pada real-time audit bisa segera memberikan kepastian bagi perusahaan atas pajak yang dibayarkan (Welty, et al., 2016).

Baca Juga: Diskon PPnBM 100% Diperpanjang, Penjualan Mobil Bakal Makin Laris

Sebagai contoh, pada 2019, Thailand meluncurkan aplikasi berbasis blockchain untuk pengembalian pajak (tax refund) bagi turis asing. Permohonan diperiksa secara otomatis dengan mencocokkannya dengan data pembelian pada blockchain. Akibatnya, kebutuhan sumber daya (waktu, manusia, dan dokumen fisik) untuk memproses permohonan menurun secara drastis (Kuijper, et al., 2020).

Selain itu, kesalahan atau kecurangan dapat langsung terdeteksi dan ditindak lebih lanjut tanpa menunggu laporan di akhir bulan atau tahun. Satu contoh adalah dalam hal penerbitan faktur pajak fiktif yang kerap terjadi di Indonesia.

Dengan real-time audit, suatu faktur pajak yang diterbitkan bisa langsung diuji berdasarkan pada ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ/2018 terkait indikasi penerbit faktur pajak tidak sah. Apabila terbukti fiktif, penerbit bisa langsung diputus aksesnya dari blockchain dan PPN-nya dibatalkan.

Baca Juga: Penerima Insentif Pajak Jadi Sasaran Pemeriksaan? Ini Penjelasan DJP

Lebih lanjut, data pada blockchain akan menjadi aset penting bagi pemerintah. Blockchain dapat memberikan data berkualitas tinggi, terperinci, dan spesifik yang dapat dipadukan dengan machine learning untuk melakukan pengawasan dan penilaian risiko wajib pajak (Owens dan Olowska, 2021). Dengan demikian, pemerintah pun dapat melakukan evaluasi dan penyesuaian strategi pajak.

Muller menutup artikelnya dengan dorongan kepada Eropa untuk mempercepat pengembangan teknologi pajak mengikuti tren internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi memang terus berkembang sangat cepat dengan skala yang semakin masif (Harari, 2018). Oleh karena itu, negara yang tertinggal bisa kehilangan potensi manfaat yang besar.

Aspek yang menarik untuk digali lebih lanjut adalah perubahan yang akan dibawa blockchain terhadap keseluruhan sistem PPN. Seiring dengan digantikannya peran manusia, negara-negara sedang mencari cara untuk memajaki teknologi untuk menutup penurunan pendapatan dari hilangnya pekerjaan manusia (Falcao, 2018).

Baca Juga: Takut Diperiksa DJP, Pemanfaat Supertax Deduction Vokasi Masih Minim

Di masa depan, teknologi blockchain bisa jadi tidak hanya digunakan untuk alat administrasi pajak, tetapi juga sebagai objek atau bahkan subjek pajak baru.

*Artikel ini merupakan artikel yang diikutsertakan dalam Lomba Resensi Jurnal untuk memeriahkan HUT ke-14 DDTC. Simak artikel lainnya di sini.

Baca Juga: Terlanjur Beli Mobil Diskon PPnBM 25%? Kelebihan Pajak Dikembalikan
Topik : lomba resensi jurnal, resensi, resensi jurnal, HUT DDTC, blockchain, PPN, Uni Eropa

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 13 September 2021 | 17:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tuai Keresahan Masyarakat, Ini Kata Sri Mulyani Soal PPN Sembako

Senin, 13 September 2021 | 15:54 WIB
DDTC NEWSLETTER

Tarif PPh Bunga Obligasi Turun, Download Aturannya di Sini

Senin, 13 September 2021 | 11:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Mewujudkan Transparansi Pajak dengan Teknologi Blockchain

Minggu, 12 September 2021 | 10:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Terlibat Sindikat Faktur Pajak Fiktif, Tersangka Diserahkan ke Kejari

berita pilihan

Sabtu, 18 September 2021 | 11:00 WIB
SEJARAH PAJAK DUNIA

Dari Perkara Wiski Sampai Gender, Ini 10 Pemberontakan Pajak Terbesar

Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi

Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD

DBH Perikanan Dihapus dalam RUU HKPD, Ini Alasannya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:21 WIB
PAJAK DALAM BERITA

WP Tak Diaudit Lebih Berisiko dan NPWP Bendahara Dihapus, Cek Videonya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:00 WIB
BELANDA

Kebijakan Baru PPN e-Commerce Eropa, Pelapak Online Perlu Tahu Ini

Sabtu, 18 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: DJP Kerahkan Pegawai ke Lapangan dan Tebar Email ke WP

Sabtu, 18 September 2021 | 06:00 WIB
KABUPATEN BANGLI

Tak Perlu Repot, Cek Tagihan Pajak PBB Bisa Lewat Aplikasi Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA

Multidisiplin Ilmu, Profesional Pajak Harus Tahu Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu PKP Kegiatan Usaha Tertentu?