Review
Kamis, 01 Desember 2022 | 16:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 November 2022 | 11:27 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 29 November 2022 | 15:48 WIB
KONSULTASI UU HPP
Kamis, 24 November 2022 | 09:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 05 Desember 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 05 Desember 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 02 Desember 2022 | 21:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 02 Desember 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Jum'at, 02 Desember 2022 | 12:00 WIB
KMK 63/2022
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Komunitas
Senin, 05 Desember 2022 | 09:00 WIB
SEKRETARIS I PERTAPSI CHRISTINE TJEN:
Minggu, 04 Desember 2022 | 07:40 WIB
WAKIL KETUA I PERTAPSI TITI MUSWATI PUTRANTI:
Sabtu, 03 Desember 2022 | 09:34 WIB
KETUA BIDANG KERJA SAMA PERTAPSI BENY SUSANTI:
Sabtu, 03 Desember 2022 | 07:30 WIB
SELEBRITAS
Reportase

Menyikapi Transisi Libor dalam Perspektif Transfer Pricing Indonesia

A+
A-
6
A+
A-
6
Menyikapi Transisi Libor dalam Perspektif Transfer Pricing Indonesia

ARTIKEL berjudul Death of Libor and Impact on TP: Indonesian Perspective menjadi salah satu artikel yang menarik dalam Special Transfer Pricing Guide 2022 yang dimuat International Tax Review. Mengulas isu transaksi Libor dan implikasinya dalam dunia transfer pricing, artikel ini sangat relevan dengan kondisi terkini.

Artikel ini ditulis oleh 2 profesional DDTC, yaitu Partner of Transfer Pricing Services DDTC Romi Irawan dan Manager of Transfer Pricing Services DDTC Muhammad Putrawal Utama. Perspektif yang didukung dengan segudang pengalaman kedua penulis dalam bidang perpajakan, terutama dalam dunia transfer pricing, dituangkan ke dalam artikel ini.

Penulis memulai ulasannya dengan menjelaskan digunakan Libor sebagai acuan suku bunga berbagai instrumen finansial yang mencerminkan unsecured interbank lending rates, terutama di London, Inggris. Sudah sejak beberapa dekade terakhir, Libor kerap digunakan sebagai benchmark suku bunga pada tingkat global.

Baca Juga: 5 Metode Transfer Pricing yang Diakui Regulasi Domestik Indonesia

Namun demikian, perlu dicatat, ketimbang mengacu pada suku bunga aktual, tingkat yang ditawarkan Libor dihitung oleh British Bankers’ Association (BBA) berdasarkan pada rata-rata suku bunga harian.

Diceritakan oleh penulis, skandal yang melibatkan Libor pada 2012 mencederai validitas dan keandalannya sebagai referensi global terkait dengan transaksi keuangan. Dalam skandal tersebut terungkap adanya manipulasi dan kolusi tentang penentuan referensi suku bunga oleh Deutsche Bank, Barclays, Citigroup, JP Morgan Chase, dan the Royal Bank of Scotland.

Singkat cerita, dibutuhkan adanya transisi untuk berhenti menggunakan Libor sebagai referensi tersebut. Berbagai otoritas dan pemangku kepentingan di tingkat global, seperti The Fed, European Central Bank, Bank of England, Bank of Japan, dan berbagai institusi kunci lainnya mengembangkan suatu acuan yang disebut alternative risk-free rate (ARR).

Baca Juga: Warga DKI Bisa Gratis PBB 100%? Bagaimana Caranya?

ARR dibentuk berdasarkan suku bunga aktual transaksi pinjaman pada tenor likuid tertinggi pada pasar uang (full transaction-based). Transisi dari Libor ke ARR akan menimbulkan gangguan signifikan dalam transaksi keuangan termasuk transaksi pihak terkait, khususnya perjanjian keuangan yang menggunakan suku bunga mengambang dengan suku bunga acuan Libor.

Sebab, wajib pajak harus memastikan perjanjian keuangan mereka sesuai dengan persyaratan prinsip kewajaran. Bukan tidak mungkin, wajib pajak perlu mengubah perjanjian keuangan intra-grup yang sedang berlangsung untuk beradaptasi dengan situasi saat ini.

Romi dan Putrawal mencermati tantangan dalam menghadapi transisi Libor bagi Indonesia akan serupa dengan tantangan di belahan dunia lainnya.

Baca Juga: Daftar Pemenang Lomba Menulis Artikel Pajak 2022 Berhadiah Rp55 Juta

“Tantangannya adalah dalam meninjau persyaratan kontrak suku bunga dan menetapkan penyesuaian, terutama terkait dengan terbatasnya data untuk benchmarking,” tulis mereka dalam artikel tersebut.

Jika dibutuhkan, wajib pajak perlu mengubah perjanjian keuangan mereka dengan benar dan mendokumentasikan analisis tersebut dalam dokumentasi transfer pricing untuk mendukung dan mendokumentasikan kebijakan terkait transisi mereka.

Kedua ahli pada bidang transfer pricing tersebut mengupas secara komprehensif. Kita diajak untuk dapat memandang jernih terkait perencanaan transisi tersebut dalam perspektif Indonesia.

Baca Juga: Simak! Cara Mendapatkan Fasilitas Dividen Bebas Pajak dan Syaratnya

Artikel menarik ini dapat diakses melalui International Tax Review dalam segmen Transfer Pricing Guide 2022. (kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : artikel, resensi, ITR, Special Transfer Pricing Guide 2022, International Tax Review, ITR, transfer pricing, Libor, DDTC

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 15 November 2022 | 09:07 WIB
BINCANG ACADEMY

Tahapan Pendahuluan Pada Transaksi Pinjaman Intra-grup

Jum'at, 11 November 2022 | 14:30 WIB
ADA APA DENGAN PAJAK?

Warisan Tanah/Bangunan Jangan Sampai Kena PPh! Ikuti Langkah Berikut

Kamis, 10 November 2022 | 19:33 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tantangan Kepatuhan Pajak UMKM Sektor Digital, Tak Ada Solusi Tunggal

Kamis, 10 November 2022 | 18:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Roadmap Penunjukan Marketplace sebagai Pemungut Pajak Perlu Disiapkan

berita pilihan

Senin, 05 Desember 2022 | 21:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penerapan Exit Tax Bisa Menahan Gerusan Basis Pajak, Ini Analisisnya

Senin, 05 Desember 2022 | 19:18 WIB
PMK 175/2022

Ada Perubahan Ketentuan Soal Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak

Senin, 05 Desember 2022 | 18:37 WIB
PMK 175/2022

Sri Mulyani Terbitkan Peraturan Baru Soal Konsultan Pajak

Senin, 05 Desember 2022 | 18:01 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Salah Isi NPWP dan Nama Wajib Pajak dalam SSP? Bisa Pbk

Senin, 05 Desember 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Business Intelligence dalam Ranah Pajak?

Senin, 05 Desember 2022 | 17:39 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Ingat! Kepatuhan Wajib Pajak Diawasi DJP, Begini Penjelasannya

Senin, 05 Desember 2022 | 17:30 WIB
PER-13/BC/2021

Daftar IMEI Bisa di Kantor Bea Cukai tapi Tak Dapat Pembebasan US$500

Senin, 05 Desember 2022 | 17:00 WIB
KP2KP SANANA

Dapat SP2DK, Pengusaha Pengolahan Ikan Tuna Datangi Kantor Pajak

Senin, 05 Desember 2022 | 16:51 WIB
KINERJA FISKAL DAERAH

Sisa Sebulan, Mendagri Minta Pemda Genjot Pendapatan Daerah

Senin, 05 Desember 2022 | 16:30 WIB
KPP PRATAMA SUKOHARJO

Data e-Faktur Hilang, Begini Solusi dari Ditjen Pajak