Fokus
Data & Alat
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Menunggak Pajak, DJP Sita Aset WP Senilai Rp8,9 Miliar

A+
A-
20
A+
A-
20
Menunggak Pajak, DJP Sita Aset WP Senilai Rp8,9 Miliar

Ilustrasi.

BALIKPAPAN, DDTCNews – Kanwil Ditjen Pajak Kalimantan Timur dan Utara (Kanwil DJP Kaltimtara) bersama 10 kantor pelayanan pajak (KPP) menyita aset 13 wajib pajak karena memiliki tunggakan pajak.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Kaltimtara Sihaboedin Effendy mengatakan total aset yang disita mencapai Rp8,9 miliar. Sebelum penyitaan, DJP sudah mengirimkan surat teguran kepada wajib pajak.

"[Kami] sudah menerbitkan surat teguran kepada wajib pajak yang bersangkutan sebelum melakukan penyitaan," katanya, Selasa (6/4/2021).

Baca Juga: DJP Beri Edukasi Cara Menghitung Pajak untuk Selebgram

Total tunggakan pajak dari 13 wajib pajak mencapai Rp34,4 miliar. Penyitaan aset telah dilakukan selama Maret 2021 yang terdiri atas 9 unit kendaraan roda empat, 4 bidang tanah, sejumlah uang dalam rekening bank, sejumlah uang dalam rekening giro, dan 1 unit kendaraan roda enam.

Menurut Sihaboedin, penyitaan aset telah sesuai dengan UU No. 19/2000. Beleid itu mengatur juru sita pajak dapat melakukan penyitaan terhadap barang penanggung pajak yang dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak.

"Apabila wajib pajak tidak melunasi tagihan pajak dalam jangka waktu 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran, KPP akan menerbitkan surat paksa," ujarnya seperti dilansir borneo24.com.

Baca Juga: Mulai Bulan Depan, Penagihan Pajak Digencarkan

Setelah itu, surat paksa akan diserahkan dan dibacakan langsung juru sita pajak negara (JSPN) kepada wajib pajak. Wajib pajak harus melunasi utangnya dalam jangka waktu 2×24 jam sejak surat paksa diterima. (rig)

Topik : penyitaan aset, penagihan pajak, penunggak pajak, Kanwil DJP Kaltimtara

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 10 Mei 2021 | 16:02 WIB
KABUPATEN BULUNGAN

Pengusaha Tidak Setor Pajak, Bersiap Terima Surat Teguran

Kamis, 06 Mei 2021 | 19:14 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Penegakan Hukum Harus Diikuti Optimalisasi Penagihan Pajak

Kamis, 06 Mei 2021 | 09:30 WIB
KOTA SERANG

Tagih Pajak Kendaraan dan PBB-P2, Dua Pemda Ini Bakal Bersinergi

Senin, 03 Mei 2021 | 09:01 WIB
KOTA PEKANBARU

Penerimaan Membaik, Penagihan Pajak Bakal Terus Dipacu

berita pilihan

Selasa, 03 Agustus 2021 | 11:30 WIB
KABUPATEN GIANYAR

Penerimaan Masih Tertekan, Pemda Bakal Lakukan Intensifikasi

Selasa, 03 Agustus 2021 | 11:20 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Realisasi Dana PEN Capai 41%, Begini Perinciannya

Selasa, 03 Agustus 2021 | 10:45 WIB
TAJUK PAJAK

Menyerahkan Kedaulatan Pajak

Selasa, 03 Agustus 2021 | 10:37 WIB
PMK 102/2021

Resmi! Pemerintah Beri Insentif PPN Sewa Unit Mal Hingga Lapak Pasar

Selasa, 03 Agustus 2021 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal Proposal OECD Pilar 1, Ini Kata Periset Pajak

Selasa, 03 Agustus 2021 | 10:15 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Lini Masa Konsensus Pajak Digital

Selasa, 03 Agustus 2021 | 09:55 WIB
PERSPEKTIF

Mencermati Kesepakatan Pajak Minimum Global

Selasa, 03 Agustus 2021 | 09:45 WIB
KAMUS PAJAK INTERNASIONAL

Apa Itu Pilar 1 dan Pilar 2 Proposal Pajak OECD?

Selasa, 03 Agustus 2021 | 09:30 WIB
DIGITALISASI EKONOMI

Bersiap Menyambut Arsitektur Baru Pajak Internasional