Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Menkeu Imbau WP Manfaatkan Tax Amnesty

0
0

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah mengimbau seluruh wajib pajak yang selama ini belum sepenuhnya benar dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, untuk memanfaatkan kesempatan mendapatkan pengampunan.

Pasalnya, DPR dua hari lalu telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak menjadi undang-undang.

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menjelaskan salah satu alasan yang melatari munculnya kebijakan pengampunan pajak adalah untuk meningkatkan basis pajak.

Baca Juga: Soal Kepatuhan WP Peserta Tax Amnesty, Ini Penjelasan DJP

“Kita ingin punya tax base yang lebih jelas supaya kita tahu siapa yang harus dikejar pajaknya dan siapa yang kurang bayar,” jelas Menkeu saat konferensi pers di Aula Djuanda Kementerian Keuangan Jakarta pada Rabu (29/06).

Untuk WP, pengampunan ini bisa didapatkan dalam bentuk penghapusan menyeluruh atas pokok utang pajak maupun sanksi, serta pengampunan dari ancaman hukuman pidana di bidang perpajakan.

"Program ini hanya berlaku hingga 31 Maret 2017 dan tidak akan diperpanjang atau ditawarkan di masa yang akan datang," tambahnya.

Baca Juga: Misbakhun akan Jaga Tax Amnesty II di DPR, Asalkan..

Sebagai informasi, pengampunan pajak merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan.

Kewajiban perpajakan yang mendapatkan pengampunan pajak terdiri atas kewajiban pajak penghasilan dan pajak penjualan nilai atau pajak atas barang mewah.(Amu)

Baca Juga: Pemerintah, Jangan Khianati Wajib Pajak yang Sudah Patuh

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menjelaskan salah satu alasan yang melatari munculnya kebijakan pengampunan pajak adalah untuk meningkatkan basis pajak.

Baca Juga: Soal Kepatuhan WP Peserta Tax Amnesty, Ini Penjelasan DJP

“Kita ingin punya tax base yang lebih jelas supaya kita tahu siapa yang harus dikejar pajaknya dan siapa yang kurang bayar,” jelas Menkeu saat konferensi pers di Aula Djuanda Kementerian Keuangan Jakarta pada Rabu (29/06).

Untuk WP, pengampunan ini bisa didapatkan dalam bentuk penghapusan menyeluruh atas pokok utang pajak maupun sanksi, serta pengampunan dari ancaman hukuman pidana di bidang perpajakan.

"Program ini hanya berlaku hingga 31 Maret 2017 dan tidak akan diperpanjang atau ditawarkan di masa yang akan datang," tambahnya.

Baca Juga: Misbakhun akan Jaga Tax Amnesty II di DPR, Asalkan..

Sebagai informasi, pengampunan pajak merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan.

Kewajiban perpajakan yang mendapatkan pengampunan pajak terdiri atas kewajiban pajak penghasilan dan pajak penjualan nilai atau pajak atas barang mewah.(Amu)

Baca Juga: Pemerintah, Jangan Khianati Wajib Pajak yang Sudah Patuh
Topik : tax amnesty, pengampunan pajak, sanksi pajak
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 08 Juli 2019 | 18:02 WIB
TRANSFER PRICING
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
Senin, 29 Oktober 2018 | 09:54 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 09 Januari 2017 | 17:06 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 11 Agustus 2016 | 16:52 WIB
KANWIL DJP YOGYAKARTA
Kamis, 22 September 2016 | 12:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 16 Februari 2017 | 09:55 WIB
BERITA PAJAK HARI INI