Fokus
Data & Alat
Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Menkeu Dicalonkan sebagai Kanselir, Ini Agenda Pajaknya

A+
A-
1
A+
A-
1
Menkeu Dicalonkan sebagai Kanselir, Ini Agenda Pajaknya

Menteri Keuangan Jerman Olaf Scholz yang diajukan Partai Sosial Demokrat Jerman sebagai kanselir pada Pemilu tahun ini. (REUTERS/Fabrizio Bensch/thestar.com.my)

BERLIN, DDTCNews - Partai Sosial Demokrat Jerman (SPD) resmi mencalonkan Menteri Keuangan Olaf Scholz sebagai Kanselir Jerman pada Pemilu tahun ini.

SPD menyebutkan banyak agenda kebijakan perpajakan yang akan dilakukan jika Olaf Scholz terpilih sebagai pemimpin Jerman. Salah satu agenda yang akan dilakukan adalah mengaktifkan kembali pajak kekayaan.

"SPD menominasikan Scholz untuk mencalonkan diri melawan Kanselir Angela Merkel dan sepakat pada platform kampanye yang berjanji memerangi penipuan pajak pada platform perdagangan digital," tulis keterangan SPD dikutip pada Rabu (19/5/2021).

Baca Juga: Ada Simposium Nasional Perpajakan dan Call for Paper, Tertarik?

Partai menyatakan dukungan agar proposal laporan per negara/country by country report (CbCR) bisa diakses publik sebagai bentuk peningkatan transparansi pajak. Kemudian kebijakan pajak kekayaan juga perlu diberlakukan kembali dengan tarif 1% atas aset yang dimiliki orang kaya Jerman.

Kebijakan tersebut dicabut pada 1997 menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi Federal pada 1995. MK menyatakan kebijakan pajak kekayaan diterapkan dengan tidak merata terhadap berbagai jenis aset.

Selain itu, regulasi pajak warisan juga akan diubah dengan menutup perlakuan istimewa terhadap keluarga kaya. Pajak transaksi keuangan juga masuk sebagai bagian dari reformasi perpajakan yang ditawarkan SPD dan Sholz.

Baca Juga: Ada Kuliah Umum Soal Pajak Syariah, Tertarik?

Sementara itu, dukungan kebijakan pajak bagi kelas menengah akan dijaga. "Partai akan mempertahankan tarif PPh orang pribadi bagi lajang berpenghasilan kurang dari €250.000 per tahun dan pasangan menikah dengan gabungan penghasilan kurang dari €500.000 per tahun," ujar SPD.

Pada tataran internasional, SPD dan Scholz mendukung penuh negosiasi pajak ekonomi digital yang dilakukan OECD dapat dirampungkan pada tahun ini. Pajak minimum perusahaan global merupakan salah satu solusi atas meningkatkan aktivitas bisnis daring.

"Tarif pajak efektif minimum global untuk perusahaan menciptakan mekanisme perpajakan untuk perusahaan seperti Google, Amazon dan Facebook di tempat pendapatan dihasilkan," tambahnya seperti dilansir Tax Notes International. (Bsi)

Baca Juga: Himappa Unpad Gelar Kompetisi Paper, Poster, dan Video Kreatif Pajak

Topik : Olaf Scholz, calon kanselir Jerman, Partai Sosial Demokrat Jerman, agenda pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 10 Agustus 2021 | 09:21 WIB
HUT KE-14 DDTC

Tepatkah Indonesia Pungut Pajak Karbon? Cari Tahu Lewat Webinar Ini

Selasa, 10 Agustus 2021 | 09:16 WIB
AGENDA PAJAK

FEB UI Adakan Training Perpajakan, Cek Infonya di Sini

Jum'at, 06 Agustus 2021 | 11:24 WIB
HUT KE-14 DDTC

Talk Show dan Peluncuran Perpajakan.id Generasi Baru, Berminat Ikut?

Kamis, 05 Agustus 2021 | 14:15 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Webinar Gratis Soal Reformasi Pajak, Tertarik?

berita pilihan

Kamis, 28 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KINERJA FISKAL

Meski Tumbuh, Setoran Pajak Sektor Manufaktur Masih Tertekan Insentif

Kamis, 28 Oktober 2021 | 11:30 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Tidak Cukup Pulih, UMKM Juga Harus Segera Naik Kelas

Kamis, 28 Oktober 2021 | 10:35 WIB
EDUKASI PAJAK

Giliran Uika yang Teken Kerja Sama Pendidikan dengan DDTC

Kamis, 28 Oktober 2021 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Omzet Hingga Rp500 Juta Bebas Pajak, Kemenkeu: Untuk Ciptakan Keadilan

Kamis, 28 Oktober 2021 | 10:00 WIB
CONTAXTUAL

Apa Itu Pajak Pertambahan Nilai atau PPN? Simak Video Penjelasannya

Kamis, 28 Oktober 2021 | 09:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Ini Jabatan di Ditjen Pajak yang Wajib Sampaikan LHKPN ke KPK