Review
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 September 2022 | 17:40 WIB
KONSULTASI UU HPP
Selasa, 13 September 2022 | 09:45 WIB
KONSULTASI UU HPP
Fokus
Literasi
Jum'at, 23 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 23 September 2022 | 18:26 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 23 September 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 21 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Rabu, 31 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 31 AGUSTUS - 06 SEPTEMBER 2022
Komunitas
Sabtu, 24 September 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 17:36 WIB
HASIL DEBAT 1-20 SEPTEMBER 2021
Jum'at, 23 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 23 September 2022 | 11:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase
Perpajakan ID
Minggu, 25 September 2022 | 09:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 11:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 15 September 2022 | 10:15 WIB
PERPAJAKAN ID
Selasa, 13 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Mengingatkan, Ada Insentif Pajak Pendidikan Vokasi yang Bisa Dipakai

A+
A-
4
A+
A-
4
Mengingatkan, Ada Insentif Pajak Pendidikan Vokasi yang Bisa Dipakai

Penyuluh Pajak Ahli Pratama dari Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara Dasa Midharma memaparkan materi dalam focus group discussion (FGD) yang diselenggarakan Politeknik Negeri Manado. (tangkapan layar Zoom)

MANADO, DDTCNews – Guna mendukung pengembangan dunia pendidikan vokasi, pemerintah memberikan insentif pajak bagi dunia usaha dan dunia industri (dudi) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasi.

Penyuluh Pajak Ahli Pratama dari Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara Dasa Midharma mengatakan insentif tersebut telah diberikan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 128/PMK.010/2019

“Jadi, sebenarnya pemerintah sudah memberikan insentif atau fasilitas untuk dunia usaha dan dunia industri untuk mendukung pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang nantinya bisa diterima bekerja,” jelas Dasa, Rabu (2/6/2021).

Baca Juga: Hadapi Krisis, Menteri Ini Beri Sinyal Insentif Pajak Bakal Menyeluruh

Fasilitas ini, sambung Dasa, membuat dunia pendidikan dan dudi sama-sama untung. Menurutnya, fasilitas ini membuat dudi memperoleh keuntungan berupa pengurangan biaya. Sementara itu, dunia pendidikan bisa menyalurkan siswa didiknya sebagai tenaga kerja.

Dasa menjelaskan insentif ini merupakan aturan pelaksana dari PP No. 45/2019. Beleid itu salah satunya mengamanatkan pemberian fasilitas bagi wajib pajak badan dalam negeri yang menyelenggarakan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran untuk pembinaan dan pengembangan SDM berbasis kompetensi tertentu.

Adapun fasilitas yang diberikan berupa pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran. Dasa menerangkan pengurangan paling tinggi 200% itu dapat diperoleh dengan dua penjelasan berikut.

Baca Juga: Insentif Pajak dan Subsidi Jadi Kunci Sukses Program Kendaraan Listrik

Pengurangan penghasilan bruto 100% pertama diberikan 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran. Selanjutnya, ada tambahan pengurangan penghasilan bruto maksimal 100% jika memenuhi empat ketentuan.

Pertama, telah melakukan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan SDM yang berbasis kompetensi tertentu. Kedua, memiliki perjanjian kerja sama (PKS).

Ketiga, tidak dalam keadaan rugi fiskal pada tahun pajak pemanfaatan tambahan pengurangan penghasilan bruto. Keempat, telah menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF). Adapun kompetensi tertentu yang dimaksud merupakan kompetensi yang diajarkan pada 3 instansi pendidikan.

Baca Juga: Pemerintah Dorong Pelaku Ekonomi Digital Manfaatkan Tax Holiday

Pertama, sekolah menengah kejuruan dan/atau madrasah aliyah kejuruan untuk siswa, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan. Kedua, perguruan tinggi program diploma pada program vokasi untuk mahasiswa, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan.

Ketiga, balai latihan kerja untuk perorangan serta peserta latih, instruktur, dan/atau tenaga kepelatihan. Untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut, sambungnya, syarat dan ketentuan yang diatur dalam PMK 128/2019 harus dipenuhi.

Dasa menyebut saat ini pemanfaatan insentif supertax deduction untuk vokasi per 2020 baru dimanfaatkan 25 wajib pajak dengan melibatkan 157 sektor. Dengan demikian, lanjut Dasa, pemanfaat insentif ini masih kurang maksimal.

Baca Juga: Insentif Pajak Diklaim Efektif Tarik Investor Hulu Migas ke Filipina

“Kami berharap kedepannya semoga tumbuh dan bersinergi antara dunia pendidikan, khususnya vokasi dengan dunia usaha dan industri. Aturan ini sebenarnya sasarannya pada dunia usaha dan industri karena mereka yang betul-betul merasakan pengurangan biaya yang akan meringankan beban pajaknya,” pungkas Dasa.

Sebagai informasi, pemaparan materi disampaikan dalam acara focus group discussion (FGD) yang diselenggarakan Politeknik Negeri Manado. (kaw)

Baca Juga: Pulihkan Ekonomi, Mayoritas Negara Berikan Insentif Pajak Penghasilan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Politeknik Negeri Manado, insentif, insentif pajak, supertax deduction

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 13 September 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Pemda Tahan Laju Inflasi, Sri Mulyani Janjikan Suntikan Dana

Rabu, 07 September 2022 | 15:00 WIB
PAJAK MINIMUM GLOBAL

Pilar 2 Beri Ruang Bagi Negara Kenakan Pajak Minimum Domestik

Rabu, 07 September 2022 | 12:51 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ada Pajak Minimum Global, Insentif Pajak Perlu Ditinjau Ulang

Minggu, 04 September 2022 | 11:30 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR

Pemprov Klaim 1,79 Juta Kendaraan Sudah Manfaatkan Pemutihan Pajak

berita pilihan

Senin, 26 September 2022 | 10:00 WIB
KANWIL DJP JAWA TENGAH I

Isi SPT Tidak Benar, Terdakwa Ini Dipenjara dan Didenda Rp2,63 Miliar

Senin, 26 September 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Berkaca ke Sri Lanka, Sri Mulyani Tegaskan APBN Tidak Boleh 'Sakit'

Senin, 26 September 2022 | 08:38 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Soal Penyedia Platform e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, Ini Kata DJP

Minggu, 25 September 2022 | 16:00 WIB
SWISS

Otoritas Ini Setop Pertukaran Informasi Perpajakan dengan Rusia

Minggu, 25 September 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, DJP Pastikan Tidak Bakal Memberatkan

Minggu, 25 September 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ingat! Penyerahan Air Bersih oleh Pengusaha Dibebaskan dari PPN

Minggu, 25 September 2022 | 13:00 WIB
DENMARK

Mulai 2025, Otoritas Ini Bakal Pungut Pajak Angkutan Udara

Minggu, 25 September 2022 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Lapor Barang Bawaan dari Luar Negeri Pakai e-CD, DJBC: Lebih Efisien

Minggu, 25 September 2022 | 12:00 WIB
PROVINSI GORONTALO

Pemprov Kembali Adakan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Tahun Ini

Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI

'Mumpung Belum Ada Opsen Pajak, Mari Kita Rapikan Data Kendaraan'