Mendorong Kesadaran Pajak melalui Kampanye Pilpres

TAHUN 2019 merupakan tahun politik yang menjadi sorotan berbagai pihak. Di dalamnya terdapat berbagai tantangan yang harus diselesaikan pemerintah kelak, di antaranya adalah tantangan sosial, tantangan ekonomi, tantangan politik, dan tantangan eksternal.

Tantangan sosial yakni bagaimana menyatukan masyarakat yang sebelumnya saling tolak menolak antara satu pendukung ke pendukung yang lain, serta bagaimana merangkul seluruh masyarakat dan mengikutsertakannya dalam program yang telah dicanangkan.

Tantangan ekonomi juga akan memengaruhi keadaan negara di tahun politik. Perputaran ekonomi tidak selamanya berjalan lancar. Akhir-akhir ini, isu kurs mata uang rupiah yang kian melemah menjadi topik utama yang hangat dibicarakan.

Permasalahan ini akan terus berlanjut bahkan hingga setelah pemilu selesai.  Tantangan ini tentunya sangat memengaruhi penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang baru dan memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. Kemampuan manajemen pemerintah akan diuji pada tahap ini.

Tantangan ketiga adalah tantangan politik. Tahun politik yang banyak diwarnai ‘panggung sandiwara’ akan membuat birokrat terpecah akibat tekanan politik, yakni ketika terjadi drama politik yang berkelanjutan antara partai pendukung penguasa dan partai oposisi.

Drama tersebut juga akan menghambat pemerintah baru untuk melaksanakan program yang dikampanyekan sebelumnya. Partai oposisi dengan segala sumber daya yang dimiliki akan mengkritisi, menolak, dan menghambat pelaksanaan program pemerintah yang dianggap tidak sesuai.

Tantangan terakhir adalah tantangan eksternal. Ketidakpastian dunia saat ini akan menimbulkan ancaman yang memengaruhi stabilitas politik dan ekonomi. Membina hubungan yang baik dengan negara lain bukan perkara mudah, karena setiap sikap akan menimbulkan konsekuensi tersendiri.

Keempat tantangan ini, yakni tantangan sosial, ekonomi, politik, dan eksternal merupakan tantangan yang saling berkaitan satu sama lain. Semua tantangan ini akan berpengaruh pada stabilitas negara dan efektivitas kinerja pemerintahan Indonesia ke depan.

Sinergitas antara pemerintah dan masyarakat sangat berpengaruh pada bagaimana kelanjutan negara ini. Pasalnya, keempat tantangan ini akan memengaruhi pendapatan dan penerimaan negara, sesuatu yang krusial dan wajib mendapat perhatian penting dari pemerintah.

Pengamanan penerimaan negara di tahun politik adalah PR besar pemerintah. Hal itu tentu tidak semudah membalik telapak tangan. Di satu sisi, pemerintah harus mempertahankan kekuasaannya melalui pemilu. Namun, di sisi lain tugasnya memerintah masih belum selesai.

Meski pemilu, program pemerintah harus berjalan. Keamanan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur harus tetap berjalan seiringan dengan perkembangan negara. Dan program tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar tanpa sumber pembiayaan yang jelas dan terstruktur.

Pelaksanaan pemilu juga tidak dapat terlaksana seperti diharapkan tanpa dukungan pembiayaan negara. Mulai dari pembelian bilik suara, surat suara, gaji dan honorarium para tim pelaksana, semuanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dengan berbagai kondisi tersebut, tugas yang sedang diemban pemerintah saat ini sangatlah besar. Pengamanan penerimaan negara adalah hasil sebuah kerja tim, bukan kerja sendiri-sendiri. Perlu ada kesadaran pajak di sisi masyarakat, dan semua itu ditempuh dengan didasarkan rasa cinta.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah sudah berupaya membuat masyarakat sadar pajak. Ada program tax amnesty dan Pajak Bertutur yang meningatkan kesadaran pajak melalui pendidikan. Namun, jika dilihat persentasenya masih cukup kecil jika dibandingkan dengan total populasi.

Tahun 2019 sebagai tahun pemilu tidak boleh dibiarkan sebagai pesta yang hanya menghabiskan, tetapi tidak menghasilkan. Seorang pemimpin harus bisa membuat kesempatan agar pemilu dapat menjadi momentum yang memberikan kontribusi positif bagi penerimaan negara.

Bagi petahana, hal tersebut bisa dilakukan dengan menunjukan jejak prestasinya melalui program selama ia pemimpin. Dan ia harus menunjukkan bahwa semua program tersebut bergantung pada keadaan keuangan dalam negara yang tidak lain bersumber dari pajak.

Sebaliknya, bagi penantang, ia bisa menunjukan pada masyarakat bahwa semuanya bisa berhasil karena sinergitas bersama antara pemerintah, masyarakat dan pendanaan dari pajak. Kampanye ini akan menunjukan keidealan seorang calon pemimpin, pantas atau tidaknya ia terpilih.

Kampanye tersebut akan memberikan keuntungan yang bersifat mutualistis antara kandidat, negara dan masyarakat. Kandidat yang menggalang kesadaran pajak akan menciptakan persepsi positif atas citra kepemimpinannya sebagai calon pemimpin yang peduli terhadap negara dan masyarakat.

Hasil yang diharapkan dari kampanye seperti itu adalah kesadaran pajak tumbuh melalui kesaksian para kandidat tentang manfaat dan pentingnya membayar pajak. Untuk itu, sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung seluruh program pemerintah sangat dibutuhkan.

Dengan menumbuhkan rasa cinta pajak dalam masyarakat, maka tanpa harus dipaksa atau disuruh, masyarakat dengan sendirinya akan tergerak untuk ikut ambil andil dalam membayar pajak. Di sisi lain, pesta demokrasi juga tidak berlalu seperti angin berlalu yang tidak meninggalkan jejak.

Pemilu yang berlangsung seharusnya dapat membawa perubahan signifikan bagi masyarakat menjadi masyarakat yang cinta pajak, yaitu masyarakat yang rela berkorban bagi negara dengan berpartisipasi dalam membayar pajak.*