KEBIJAKAN PEMERINTAH

Mendagri Ungkap Ada 9 Panduan Daerah dalam Tangani Inflasi, Apa Saja?

Redaksi DDTCNews | Senin, 27 Februari 2023 | 16:30 WIB
Mendagri Ungkap Ada 9 Panduan Daerah dalam Tangani Inflasi, Apa Saja?

Petugas melayani warga yang hendak membeli beras murah seharga Rp45.000 per kemasan 5 kilogram saat pasar murah di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (9/2/2023). Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar Bazar Pasar Murah sebagai upaya mengendalikan inflasi di daerah serta membantu warga untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga murah. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menargetkan tingkat inflasi sepanjang 2023 bisa bertengger di rentang 2% hingga 4%. Kepala daerah pun diminta untuk turun tangan mengendalikan risiko lonjakan inflasi pada tahun ini.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan strategi pengendalian laju inflasi di level daerah akan disusun seperti penanganan pandemi Covid-19. Hal ini merupakan instruksi langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Tito.

"Pak Presiden Jokowi [bilang] bikin [sistem pengendalian] inflasi seperti kita menangani Covid-19," kata Tito dalam siniar di kanal media sosial Sekretariat Kabinet, dikutip pada Senin (27/2/2023).

Baca Juga:
Neraca Perdagangan RI Surplus US$4,47 Miliar pada Maret 2024

Tito mengungkapkan ada 9 langkah atau panduan bagi pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi. Pertama, melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia. Kedua, melaksanakan rapat teknis tim pengendalian inflasi daerah (TPID).

Ketiga, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting. Keempat, melaksanakan gerakan Pencanangan Gerakan Menanam. Kelima, melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait.

Keenam, melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang. Ketujuh, berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan.

Baca Juga:
Harga Beras di Daerah Mulai Turun, Begini Hasil Pantauan BPS

Kedelapan, merealisasikan belanja tidak terduga (BTT) untuk dukungan pengendalian inflasi. Terakhir, memberikan bantuan transportasi dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

"Saya membentuk tim dipimpin oleh Irjen, dibantu oleh beberapa dirjen. Saya buat piket khusus, anak-anak IPDN yang baru-baru itu, pinter-pinter dan kuat dia, piket 24 jam, ada 50 orang. Tiap hari ngecek kan ada 9 langkah yang saya buat waktu itu,” ujarnya.

Data yang diperoleh dari hasil pantauan tersebut, lanjut Tito, akan dibeberkan dalam rapat pengendalian inflasi daerah yang digelar oleh Kemendagri setiap minggunya. Rapat tersebut juga dihadiri oleh jajaran pemerintah di daerah.

Baca Juga:
Imbas Konflik Iran-Israel, Bagaimana Cadangan BBM Indonesia?

"Itu kita ekspos. Saya buat iklim kompetitif. Kita tampilkan data 10 daerah [dengan inflasi] tertinggi, 10 daerah [dengan inflasi] terendah," ucapnya.

Daerah-daerah dengan inflasi tertinggi, lanjut Mendagri, akan diminta menjelaskan kendala yang dihadapi, sedangkan daerah-daerah yang berhasil mengendalikan laju inflasinya akan diminta untuk berbagi upaya yang telah dilakukan sehingga dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 22 April 2024 | 12:07 WIB KINERJA PERDAGANGAN

Neraca Perdagangan RI Surplus US$4,47 Miliar pada Maret 2024

Senin, 22 April 2024 | 11:50 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Harga Beras di Daerah Mulai Turun, Begini Hasil Pantauan BPS

Rabu, 17 April 2024 | 11:45 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Imbas Konflik Iran-Israel, Bagaimana Cadangan BBM Indonesia?

BERITA PILIHAN
Selasa, 23 April 2024 | 17:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Kode Billing atas Pemotongan PPh Final UMKM

Selasa, 23 April 2024 | 17:15 WIB REFORMASI PAJAK

Jelang Implementasi Coretax, DJP Bakal Uji Coba dengan Beberapa WP

Selasa, 23 April 2024 | 17:00 WIB PROVINSI JAWA TENGAH

Tak Ada Lagi Pemutihan Denda, WP Diminta Patuh Bayar Pajak Kendaraan

Selasa, 23 April 2024 | 16:55 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Penyelesaian BKC yang Dirampas, Dikuasai, dan Jadi Milik Negara

Selasa, 23 April 2024 | 16:00 WIB HARI BUKU SEDUNIA

World Book Day, Ini 3 Ketentuan Fasilitas Perpajakan untuk Buku

Selasa, 23 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Apresiasi 57 WP Prominen, Kanwil Jakarta Khusus Gelar Tax Gathering

Selasa, 23 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Barang Bawaan dari Luar Negeri yang Perlu Diperiksa via Jalur Merah

Selasa, 23 April 2024 | 14:49 WIB PAJAK PENGHASILAN

Ingat, PTKP Disesuaikan Keadaan Sebenarnya Tiap Awal Tahun Pajak