PENANAMAN MODAL

Mencermati Peran Berbagai Kebijakan terhadap Investasi

Redaksi DDTCNews | Jumat, 11 September 2020 | 11:09 WIB
Mencermati Peran Berbagai Kebijakan terhadap Investasi

EKSPANSI ekonomi yang pesat sejak 1980-an telah menyebabkan semakin kompetitifnya persaingan antarperusahaan. Situasi tersebut mendorong perusahaan-perusahaan di sektor manufaktur untuk melakukan penghematan biaya produksi untuk menjaga daya saing.

Dalam praktiknya, banyak perusahaan melakukan pemecahan sistem produksi dan menempatkan sebagian proses bisnisnya di yurisdiksi yang sesuai dengan misi maupun strategi perusahaan. Buku yang berjudul “Firms’ Location Selections and Regional Policy in the Global Economy” ini berisikan pemahaman tentang motif perusahaan dalam penentuan lokasi baru tersebut.

Dibahas pula mengenai jenis kebijakan di tingkat kawasan yang diperlukan dalam menarik investasi ke suatu negara dan wilayah di dalam tatanan ekonomi global.

Baca Juga:
World Book Day, Ini 3 Ketentuan Fasilitas Perpajakan untuk Buku

Oleh karena itu, buku ini merangkum kajian para penulis, baik dari sisi analisis teoretis maupun empiris, atas kebijakan regional yang berkaitan dengan isu transfer pricing, tarif pajak perusahaan, serta struktur industri suatu negara terhadap keputusan perusahaan dalam menentukan lokasi strategis.

Selain itu, terdapat pula kajian yang mengukur dampak lokasi suatu unit usaha terhadap kegiatan ekonomi di suatu kawasan.

Pada intinya, analisis teoretis menyasar faktor-faktor penting dalam pemilihan lokasi yang tepat bagi perusahaan. Di sisi lain, analisis empiris lebih digunakan untuk mengukur dampak terhadap suatu kawasan dengan menggunakan studi kasus terkait rantai produksi di Asia Timur.

Baca Juga:
Thailand Siapkan RUU untuk Adopsi Pajak Minimum Global

Secara spesifik, penulis memberi contoh kasus pemecahan proses produksi manufaktur Jepang yang dialihkan ke negara-negara di Asia Timur.

Literatur-literatur yang ada menunjukkan hubungan rencana pembangunan pabrik baru suatu perusahaan dengan kinerja sosial dan ekonomi sebagai bagian dari karakteristik suatu kawasan. Kebijakan regional yang selaras dengan misi pembangunan di tiap-tiap negara juga menjadi hal yang penting untuk dicermati.

Sementara itu, kajian empiris mengenai dampak pembangunan di negara dan kota menjadi fokus dari para penulis, seperti Umea di Swedia, Schweinfurt di Jerman, Chongqing di Cina, serta Davao di Filipina. Kajian-kajian yang ada menawarkan beragam perspektif dalam memahami pola spasial dari sistem produksi lintas yurisdiksi.

Baca Juga:
Kriteria Penghapusbukuan Piutang di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Persaingan telah mengubah organisasi dan tatanan ruang dari aktivitas produksi perusahaan sehingga mendorong perkembangan produksi yang cukup signifikan. Peningkatan produktivitas perusahaan dalam skala produksi secara aglomerasi tentu saja berperan penting dalam mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada.

Peningkatan minat investasi juga mendorong pemerintah setempat untuk menyelaraskan fungsi kebijakan fiskal maupun non fiskal, mendorong pembangunan infrastruktur yang memadai, ataupun meningkatkan proses integrasi ekonomi berskala global.

Terlebih, kebijakan fiskal yang selaras dapat secara efektif menurunkan beban pajak perusahaan-perusahaan tersebut.

Baca Juga:
DJBC Terbitkan Aturan Baru soal Penghapusan Piutang Bea dan Cukai

Buku ini cukup informatif dalam menjelaskan peran penting dari kebijakan yang selaras antara kebijakan regional dan kebijakan di tingkat yurisdiksi. Selain memuat kajian-kajian yang bersifat teoretis, buku ini memuat informasi mengenai hal-hal yang terjadi di banyak yurisdiksi dan kawasan.

Adanya Free Trade Agreement (FTA) antara Australia dan Thailand terkait dengan penurunan tarif bea masuk kendaraan berkontribusi pada peningkatkan ekspor yang cukup signifikan.

Sayangnya, kajian-kajian bersifat empiris hanya mencakup kota-kota dan negara tertentu sehingga temuan terkait penentuan lokasi ekspansi usaha belum sepenuhnya dapat menjadi basis yang kuat untuk menyimpulkan motif ataupun manfaat ekonomis dari perusahaan-perusahaan tersebut.

Baca Juga:
Dorong Pertumbuhan Ekonomi 2025, Insentif Ini Disiapkan untuk Investor

Terlebih, adanya perbedaan kebijakan dan sistem perpajakan di kawasan ataupun negara lain yang tidak termuat dalam penelitian berpotensi menghasilkan kesimpulan yang berbeda.

Terlepas dari hal tersebut, buku ini layak dijadikan sebagai referensi para pemangku kebijakan dalam menata aktivitas ekonomi di tingkat kawasan ataupun yurisdiksi. Dengan demikian, kebijakan yang dibuat diharapkan juga mempertimbangkan motif serta strategi perusahaan dan tidak hanya melihat dari sudut pandang pemerintah.

Tertarik membaca buku ini? Silakan berkunjung ke DDTC library!


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 23 April 2024 | 16:00 WIB HARI BUKU SEDUNIA

World Book Day, Ini 3 Ketentuan Fasilitas Perpajakan untuk Buku

Selasa, 23 April 2024 | 14:30 WIB THAILAND

Thailand Siapkan RUU untuk Adopsi Pajak Minimum Global

Selasa, 23 April 2024 | 13:00 WIB INFOGRAFIS BEA CUKAI

Kriteria Penghapusbukuan Piutang di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Senin, 22 April 2024 | 14:05 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Beberkan Tantangan Indonesia Naikkan Peringkat Kredit

BERITA PILIHAN
Selasa, 23 April 2024 | 17:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Kode Billing atas Pemotongan PPh Final UMKM

Selasa, 23 April 2024 | 17:15 WIB REFORMASI PAJAK

Jelang Implementasi Coretax, DJP Bakal Uji Coba dengan Beberapa WP

Selasa, 23 April 2024 | 17:00 WIB PROVINSI JAWA TENGAH

Tak Ada Lagi Pemutihan Denda, WP Diminta Patuh Bayar Pajak Kendaraan

Selasa, 23 April 2024 | 16:55 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Penyelesaian BKC yang Dirampas, Dikuasai, dan Jadi Milik Negara

Selasa, 23 April 2024 | 16:00 WIB HARI BUKU SEDUNIA

World Book Day, Ini 3 Ketentuan Fasilitas Perpajakan untuk Buku

Selasa, 23 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Apresiasi 57 WP Prominen, Kanwil Jakarta Khusus Gelar Tax Gathering

Selasa, 23 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Barang Bawaan dari Luar Negeri yang Perlu Diperiksa via Jalur Merah

Selasa, 23 April 2024 | 14:49 WIB PAJAK PENGHASILAN

Ingat, PTKP Disesuaikan Keadaan Sebenarnya Tiap Awal Tahun Pajak