Fokus
Data & Alat
Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Menang di Pengadilan, Negara Bagian Kini Bisa Pungut PPN

A+
A-
0
A+
A-
0
Menang di Pengadilan, Negara Bagian Kini Bisa Pungut PPN

Ilustrasi.

ABUJA, DDTCNews - Negara bagian Nigeria, Rivers memenangkan gugatan di pengadilan terkait dengan kewenangan memungut PPN di negaranya setelah berseteru dengan otoritas pajak Nigeria, Federal Inland Revenue Service (FIRS).

Gubernur negara bagian Rivers Nyesom Wike menyambut baik atas putusan pengadilan tersebut. Dia menilai negara bagian perlu diberikan ruang untuk mengeksplorasi potensinya dalam menghasilkan pendapatan internal yang lebih besar.

“Tujuan kami adalah supaya negara bagian mampu mengeksplorasi potensinya untuk menghasilkan pendapatan internal yang lebih besar yang dapat digunakan untuk mendanai tujuan pembangunan dan mengurangi ketergantungan berlebihan pada alokasi federal,” katanya, Jumat (10/09/2021).

Baca Juga: Harga Listrik dan Gas Melonjak, PPN Dibebaskan Selama 2 Bulan

Seperti dilansir Premium Timesng, putusan tersebut sontak membuat khawatir FIRS yang sebelumnya berwenang memungut PPN di 36 negara bagian dan ibu kota Federal Nigeria. Terlebih ada negara bagian lain yang mulai menerapkan kewenangan pemungutan pajaknya sendiri seperti Lagos.

Pengujian kewenangan tersebut didasari kondisi ketimpangan pembangunan antarnegara bagian yang berbanding terbalik dengan kontribusi pajaknya yang besar. Walhasil, negara bagian mengajukan pengujian kewenangan untuk memungut pajak di negara bagiannya sendiri.

Perlu diketahui, PPN merupakan salah satu sumber utama penerimaan pajak Nigeria. Pada 2020, total penerimaan PPN Nigeria mencapai N1.53 triliun atau setara dengan Rp5,30 triliun. Realisasi penerimaan tersebut tumbuh 29% dari 2019.

Baca Juga: Ini Strategi DJP dalam Awasi Kepatuhan Materiel Wajib Pajak

Namun, negara bagian hanya memperoleh 50% dari jumlah tersebut untuk kebutuhan pembangunan. Kondisi tersebut juga membuat Lagos—yang menyumbang 50% penerimaan PPN Nigeria—untuk mulai memungut PPN sendiri.

Di lain pihak, otoritas pajak meminta wajib pajak untuk tetap membayar pajak kepada FIRS seperti biasanya agar terhindar dari sanksi. (rizki/rig)

Baca Juga: Reli Penguatan Rupiah Terhadap Dolar AS Berlanjut
Topik : nigeria, PPN, negara bagian, sengketa pajak, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 26 Oktober 2021 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ada PPS, Sanksi 200% Tax Amnesty Tidak Diberlakukan Sementara

Selasa, 26 Oktober 2021 | 12:30 WIB
AUSTRIA

Tarif PPh Orang Pribadi Bakal Dipangkas Bertahap Hingga 2024

Selasa, 26 Oktober 2021 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria WP yang Boleh Bayar Pajak dengan Dolar AS

berita pilihan

Rabu, 27 Oktober 2021 | 10:30 WIB
REPUBLIK CEKO

Harga Listrik dan Gas Melonjak, PPN Dibebaskan Selama 2 Bulan

Rabu, 27 Oktober 2021 | 09:51 WIB
BANTUAN SOSIAL

Ada Bansos Lagi! Bantuan Rp300 Ribu Per Bulan Cair Akhir Tahun Ini

Rabu, 27 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ini Strategi DJP dalam Awasi Kepatuhan Materiel Wajib Pajak

Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021

Reli Penguatan Rupiah Terhadap Dolar AS Berlanjut

Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:23 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Omzet Rp500 Juta Bebas Pajak Diharapkan Tidak Hanya Perkuat UMKM

Selasa, 26 Oktober 2021 | 18:09 WIB
UU HPP

Penggunaan Data Wajib Pajak Dipertegas di UU HPP, Ini Alasannya

Selasa, 26 Oktober 2021 | 18:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Pemerintah Didesak Hapus Skema Pink Tax, Diskriminasi bagi Perempuan

Selasa, 26 Oktober 2021 | 17:54 WIB
KP2KP MAMASA

Petugas Pajak Datangi WP, Ingatkan Soal Kewajiban Perpajakan

Selasa, 26 Oktober 2021 | 17:45 WIB
AMERIKA SERIKAT

Demokrat Usulkan Pajak Atas 'Unrealized Gains' Para Miliarder