Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Melihat Tren Penerapan Safe Harbour dalam Regulasi Transfer Pricing

A+
A-
0
A+
A-
0
Melihat Tren Penerapan Safe Harbour dalam Regulasi Transfer Pricing

PENERAPAN prinsip arm’s length principle (ALP) dalam analisis transfer pricing kerap kali memberikan tantangan. Mulai dari kesulitan menemukan pembanding yang tepat hingga menimbulkan beban kepatuhan. Untuk mengatasi hal tersebut, berbagai negara menerapkan apa yang disebut sebagai safe harbour.

Mengacu pada Para 4.101 dan 4.102, OECD Guidelines 2017, safe harbour didefinisikan sebagai pilihan untuk mengikuti ketentuan transfer pricing yang lebih sederhana atau dibebaskan dari kewajiban ketentuan transfer pricing yang berlaku secara umum, bagi wajib pajak, sektor, atau transaksi tertentu. Harga atau nilai yang mengacu pada ketentuan safe harbour akan secara otomatis diterima oleh otoritas pajak.

Bagi wajib pajak, safe harbour memberikan berbagai manfaat antara lain menyederhanakan dan mengurangi biaya kepatuhan, serta memberikan kepastian. Sementara itu, ketentuan tersebut akan menciptakan efisiensi bagi otoritas pajak sehingga mereka bisa fokus dalam pemeriksaan transaksi antarafiliasi yang berisiko tinggi.

Baca Juga: Mendag Lutfi Sebut Carbon Border Tax Bakal Ganggu Perdagangan Dunia

Namun, ketentuan tersebut mendapat kritik, terutama karena merupakan deviasi dari prinsip ALP, berpotensi menimbulkan pajak berganda, serta membuka peluang perencanaan pajak. Tak heran, jika pada OECD Guidelines 1995 dan 2010, safe harbour kurang disarankan (Darussalam, Septriadi, dan Kristiaji, 2013).

Seiring berjalannya waktu dan pengalaman di berbagai negara, safe harbour menjadi sesuatu yang direkomendasikan baik dalam OECD Guidelines maupun UN TP Manual. Bahkan, melalui UN TP Manual 2021 yang baru saja diperbarui, terdapat rekomendasi penerapan safe harbour bagi jasa yang memiliki nilai tambah rendah serta transaksi dengan nilai yang tidak materiel.

Hal ini juga dikarenakan tingginya biaya administrasi untuk analisis kedua transaksi tersebut yang kerap kali tidak sebanding dengan penerimaan yang akan diperoleh pemerintah. Lantas, bagaimana tren penerapan safe harbour di negara lain?

Baca Juga: Pajak Karbon Diterapkan, Beban Eksportir Bakal Naik Belasan Triliun

Informasi mengenai hal tersebut bisa diakses pada data Transfer Pricing Country Profiles yang dibangun OECD. Data tersebut terakhir diperbarui per 12 Januari 2021. Basis data ini pada dasarnya menghimpun regulasi transfer pricing di 57 negara dan menelaah sejauh mana kesesuaian regulasi tiap negara dengan OECD Guidelines.

Terdapat beberapa temuan yang perlu menjadi perhatian. Pertama, sebanyak 19 dari 57 negara (33,3%) memberlakukan ketentuan safe harbour. Proporsi itu mengindikasikan cukup banyak negara yang membuka ruang bagi penyederhanaan analisis transfer pricing.

Kedua, ketentuan safe harbour di 19 negara tersebut umumnya diterapkan bagi jenis transaksi tertentu, yaitu sebanyak 17 negara. Jenis transaksi yang tidak perlu dianalisis menggunakan prinsip ALP dan membutuhkan pembanding tersebut umumnya ialah jenis jasa intragrup baik jasa yang bersifat pendukung, rutin, dan/atau dengan nilai tambah rendah, serta transaksi pendanaan melalui pinjaman antarafiliasi.

Baca Juga: Atasi Perubahan Iklim, Sri Mulyani Paparkan Sederet Kebijakan Pajak

Untuk jasa tertentu, ketentuan safe harbour diterapkan dengan margin tertentu, sedangkan pinjaman dengan karakteristik tertentu diimplementasikan (rentang) suku bunga tertentu yang dirilis oleh otoritas yang berwenang atau merujuk pada suku bunga pasar keuangan internasional.

Ketiga, ketentuan safe harbour yang menyasar kepada industri dan/atau wajib pajak tertentu tidak banyak diberlakukan. Tercatat hanya 4 negara yang menerapkan bagi wajib pajak tertentu. Contoh, opsi penggunaan safe harbour di Australia dapat diberikan kepada wajib pajak kecil atau distributor.

Sementara itu, Meksiko mengenakannya safe harbour terhadap perusahaan maquiladora. Sebagai informasi, maquiladora merupakan perusahaan padat karya, minim risiko, dan memiliki karakteristik seperti toll manufacturer (Hejazi, 2009)

Baca Juga: Otoritas Pajak Bisa Sita Cryptocurrency WP Tanpa Putusan Pengadilan

Untuk jenis industri tertentu, terdapat 5 negara yang memberlakukan aturan safe harbour. Misal, Luksemburg menerapkan safe harbour bagi perusahaan yang bergerak dalam sektor pembiayaan dan keuangan.

Sebagai penutup, ketentuan safe harbour diprediksi kian populer dengan mempertimbangkan berbagai manfaat yang akan diterima. Ketentuan ini juga menawarkan suatu kepastian di tengah implementasi transfer pricing sebagai not exact science. (rig)

Baca Juga: Kenakan Tarif 7%, 20 Perusahaan Digital Bakal Jadi Pemungut PPN
Topik : statistik, transfer pricing, safe harbour, kebijakan pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Parti SE

Selasa, 25 Mei 2021 | 08:48 WIB
terima kasih telah melewati lebaran asyiiik somoga selanjutnya makiiin aaaasyyiiiiik

Parti SE

Selasa, 25 Mei 2021 | 08:48 WIB
terima kasih telah melewati lebaran asyiiik somoga selanjutnya makiiin aaaasyyiiiiik
1

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 22 Juli 2021 | 11:53 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal Rencana Pengenaan Pajak Karbon, Begini Kata Wamenkeu

Rabu, 21 Juli 2021 | 15:00 WIB
KOTA BATU

Bisnis Vila Jadi Sasaran Ekstensifikasi Pajak

berita pilihan

Rabu, 28 Juli 2021 | 14:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Rabu, 28 Juli 2021 | 13:00 WIB
RESENSI JURNAL

Menilik Kebijakan Insentif Pajak China dalam Hadapi Pandemi Covid-19

Rabu, 28 Juli 2021 | 11:50 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

IMF Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Ini Respons BKF

Rabu, 28 Juli 2021 | 11:00 WIB
SURAT EDARAN MENTERI PAN-RB 16/2021

ASN Sektor Nonesensial WFH 100%, Tjahjo Terbitkan Surat Edaran

Rabu, 28 Juli 2021 | 10:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS

Ratusan Wajib Pajak Diperiksa, DJP Adakan Edukasi e-Objection

Rabu, 28 Juli 2021 | 10:17 WIB
INSENTIF PAJAK

Lewat Instagram, Sri Mulyani: Ayo Segera Manfaatkan Insentif Pajak

Rabu, 28 Juli 2021 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

PBB Tunjuk 25 Anggota Baru UN Tax Committee, Ada Perwakilan Indonesia