Fokus
Literasi
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Melihat Tren Penerapan Safe Harbour dalam Regulasi Transfer Pricing

A+
A-
0
A+
A-
0
Melihat Tren Penerapan Safe Harbour dalam Regulasi Transfer Pricing

PENERAPAN prinsip arm’s length principle (ALP) dalam analisis transfer pricing kerap kali memberikan tantangan. Mulai dari kesulitan menemukan pembanding yang tepat hingga menimbulkan beban kepatuhan. Untuk mengatasi hal tersebut, berbagai negara menerapkan apa yang disebut sebagai safe harbour.

Mengacu pada Para 4.101 dan 4.102, OECD Guidelines 2017, safe harbour didefinisikan sebagai pilihan untuk mengikuti ketentuan transfer pricing yang lebih sederhana atau dibebaskan dari kewajiban ketentuan transfer pricing yang berlaku secara umum, bagi wajib pajak, sektor, atau transaksi tertentu. Harga atau nilai yang mengacu pada ketentuan safe harbour akan secara otomatis diterima oleh otoritas pajak.

Bagi wajib pajak, safe harbour memberikan berbagai manfaat antara lain menyederhanakan dan mengurangi biaya kepatuhan, serta memberikan kepastian. Sementara itu, ketentuan tersebut akan menciptakan efisiensi bagi otoritas pajak sehingga mereka bisa fokus dalam pemeriksaan transaksi antarafiliasi yang berisiko tinggi.

Baca Juga: Mulai Januari 2022, Perusahaan Wajib Buka Data Ini ke Otoritas Pajak

Namun, ketentuan tersebut mendapat kritik, terutama karena merupakan deviasi dari prinsip ALP, berpotensi menimbulkan pajak berganda, serta membuka peluang perencanaan pajak. Tak heran, jika pada OECD Guidelines 1995 dan 2010, safe harbour kurang disarankan (Darussalam, Septriadi, dan Kristiaji, 2013).

Seiring berjalannya waktu dan pengalaman di berbagai negara, safe harbour menjadi sesuatu yang direkomendasikan baik dalam OECD Guidelines maupun UN TP Manual. Bahkan, melalui UN TP Manual 2021 yang baru saja diperbarui, terdapat rekomendasi penerapan safe harbour bagi jasa yang memiliki nilai tambah rendah serta transaksi dengan nilai yang tidak materiel.

Hal ini juga dikarenakan tingginya biaya administrasi untuk analisis kedua transaksi tersebut yang kerap kali tidak sebanding dengan penerimaan yang akan diperoleh pemerintah. Lantas, bagaimana tren penerapan safe harbour di negara lain?

Baca Juga: Isu Terpopuler: Wajib Pajak UMKM Bakal Wajib Lapor Omzet Mulai 2022

Informasi mengenai hal tersebut bisa diakses pada data Transfer Pricing Country Profiles yang dibangun OECD. Data tersebut terakhir diperbarui per 12 Januari 2021. Basis data ini pada dasarnya menghimpun regulasi transfer pricing di 57 negara dan menelaah sejauh mana kesesuaian regulasi tiap negara dengan OECD Guidelines.

Terdapat beberapa temuan yang perlu menjadi perhatian. Pertama, sebanyak 19 dari 57 negara (33,3%) memberlakukan ketentuan safe harbour. Proporsi itu mengindikasikan cukup banyak negara yang membuka ruang bagi penyederhanaan analisis transfer pricing.

Kedua, ketentuan safe harbour di 19 negara tersebut umumnya diterapkan bagi jenis transaksi tertentu, yaitu sebanyak 17 negara. Jenis transaksi yang tidak perlu dianalisis menggunakan prinsip ALP dan membutuhkan pembanding tersebut umumnya ialah jenis jasa intragrup baik jasa yang bersifat pendukung, rutin, dan/atau dengan nilai tambah rendah, serta transaksi pendanaan melalui pinjaman antarafiliasi.

Baca Juga: Ada UU HPP, Sri Mulyani Yakin Perpajakan Jadi Sumber Penerimaan Andal

Untuk jasa tertentu, ketentuan safe harbour diterapkan dengan margin tertentu, sedangkan pinjaman dengan karakteristik tertentu diimplementasikan (rentang) suku bunga tertentu yang dirilis oleh otoritas yang berwenang atau merujuk pada suku bunga pasar keuangan internasional.

Ketiga, ketentuan safe harbour yang menyasar kepada industri dan/atau wajib pajak tertentu tidak banyak diberlakukan. Tercatat hanya 4 negara yang menerapkan bagi wajib pajak tertentu. Contoh, opsi penggunaan safe harbour di Australia dapat diberikan kepada wajib pajak kecil atau distributor.

Sementara itu, Meksiko mengenakannya safe harbour terhadap perusahaan maquiladora. Sebagai informasi, maquiladora merupakan perusahaan padat karya, minim risiko, dan memiliki karakteristik seperti toll manufacturer (Hejazi, 2009)

Baca Juga: Kebijakan 2022 Ditetapkan, Tarif Cukai Rokok dan Minol Dipangkas

Untuk jenis industri tertentu, terdapat 5 negara yang memberlakukan aturan safe harbour. Misal, Luksemburg menerapkan safe harbour bagi perusahaan yang bergerak dalam sektor pembiayaan dan keuangan.

Sebagai penutup, ketentuan safe harbour diprediksi kian populer dengan mempertimbangkan berbagai manfaat yang akan diterima. Ketentuan ini juga menawarkan suatu kepastian di tengah implementasi transfer pricing sebagai not exact science. (rig)

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Reformasi Jadi Syarat Indonesia Jadi Negara Maju
Topik : statistik, transfer pricing, safe harbour, kebijakan pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Parti SE

Selasa, 25 Mei 2021 | 08:48 WIB
terima kasih telah melewati lebaran asyiiik somoga selanjutnya makiiin aaaasyyiiiiik

Parti SE

Selasa, 25 Mei 2021 | 08:48 WIB
terima kasih telah melewati lebaran asyiiik somoga selanjutnya makiiin aaaasyyiiiiik
1

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 16 November 2021 | 16:00 WIB
ARAB SAUDI

Otoritas Pajak Tidak Konsisten, Kedubes AS Layangkan Surat Protes

Selasa, 16 November 2021 | 10:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penerapan Pajak atas Penghasilan Selain Uang Perlu Perhatikan Ini

Selasa, 16 November 2021 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Menimbang Desain Pajak Berbagai Bentuk Natura

Selasa, 16 November 2021 | 10:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Melihat Skema Pajak atas Penghasilan Selain Uang di Negara Lain

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 19:00 WIB
MALAYSIA

Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Tempat Lelang Berikat?

Senin, 06 Desember 2021 | 18:00 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Jangan Gampang Tergiur Penawaran Aset Kripto, Investor Perlu Tahu Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 17:21 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Target Presidensi G-20 Indonesia: Proposal Pilar 1 Diteken Juli 2022

Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI

Cara Mengajukan Pemesanan Pita Cukai Rokok

Senin, 06 Desember 2021 | 16:37 WIB
KPP PRATAMA KUBU RAYA

Telusuri Aset WP yang Tunggak Pajak, DJP Gandeng Pemda

Senin, 06 Desember 2021 | 16:30 WIB
KINERJA FISKAL

Dana Pemda yang Mengendap di Bank Segera Susut, Ini Alasan Pemerintah

Senin, 06 Desember 2021 | 16:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim