Fokus
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Masuk Radar Pajak, Netflix Kini Wajib Setor PPN

A+
A-
0
A+
A-
0
Masuk Radar Pajak, Netflix Kini Wajib Setor PPN

lustrasi. (foto: The Costa Rican Times)

DHAKA, DDTCNews – Perusahaan penyedia layanan video on demand raksasa milik Amerika Serikat, Netflix, kini masuk radar pajak Bangladesh. Netflix akhirnya mendapat business identification number dari otoritas bea, cukai, dan pajak pertambahan nilai (PPN).

Tak hanya business identification number, Netflix juga mendapat nomor identifikasi PPN. Nomor tersebut didapat dari otoritas pajak Bangladesh, National Board of Revenue (NBR).

“Kini Netflix harus membayar PPN sebesar 15% dari jumlah penghasilan yang diterimanya di Bangladesh per Desember 2021,” tulis Dhaka Tribune, dikutip Kamis (02/12/2021).

Baca Juga: Dapat Resititusi Pajak Rp1,3 T, Warga Kota Ini Tak Rasakan Manfaatnya

Untuk kepentingan pajak di Bangladesh, saat ini Netflix menggunakan alamat kantornya di Singapura. Terkait dengan hal tersebut, Netflix terdaftar dengan nama Netflix PTE Limited, Singapore.

Sebelumnya NBR menetapkan kewajiban untuk perusahaan teknologi raksasa pada Juli 2019. Bagi perusahaan tersebut diwajibkan untuk memiliki kantor di Bangladesh atau menunjuk agen. Tujuannya agar pemerintah dapat memungut PPN atas iklan yang ditayangkan atau jasa lainnya.

Saat ini Netflix menyediakan berbagai pilihan langganan diantaranya basic, standard, dan premium. Bagi pelanggan yang berlangganan paket-paket yang ditawarkan Netflix, mereka akan mendapat akses untuk menonton film, acara, maupun serial yang disediakan Netflix.

Baca Juga: Terbit Surat Edaran Soal P3B, KPP Diminta Samakan Pemahaman

Salah satu alasan dari pengenaan PPN atas Netflix karena perusahaan ini memiliki jumlah pelanggan yang besar di Bangladesh. Pada tahun pajak 2020, Netflix melaporkan jumlah penghasilannya sebesar US$2.761 miliar.

Tak hanya itu, tercatat per Oktober 2021 Netflix telah memiliki 214 juta pelanggan di seluruh dunia. Pelanggannya terdiri atas 74 juta di Amerika Serikat dan Kanada, 70 juta di Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Pelanggan Netflix juga tersebar di Amerika Latin sebanyak 39 juta orang dan 30 juta lainnya di Asia Pasifik.

Selain Netflix, perusahaan teknologi raksasa lainnya juga turut diwajibkan untuk mendapat business identification number dari NBR dan wajib membayar PPN. Adapun nama-nama perusahaan tersebut di antaranya Google, Facebook, Amazon, dan Microsoft. (sap)

Baca Juga: Layani Wajib Pajak, Otoritas Ini Mulai Gunakan Teknologi AI

Topik : pajak internasional, pajak digital, Netflix, PMSE, Bangladesh

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 23 Januari 2022 | 12:00 WIB
KOREA SELATAN

Otoritas Pajak Diminta Gencarkan Pemeriksaan di Sektor Properti

Minggu, 23 Januari 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Percepat Penyaluran Stimulus, Parlemen Minta Urusan SPT Diprioritaskan

Minggu, 23 Januari 2022 | 09:30 WIB
FILIPINA

DPR Setujui Pemberian Insentif Pajak untuk Sineas dan Musisi

berita pilihan

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:41 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Wajib Pajak UMKM Bisa Catat Omzet dan Buat Kode Billing di Fitur Ini

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:30 WIB
KPP PRATAMA PAREPARE

Giliran Nasabah Bank Jadi Sasaran Petugas Pajak Promosikan PPS

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:49 WIB
KOTA BANJARMASIN

Perda Baru Dirancang, Atur Pungutan Pajak Atas Perdagangan Online

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:35 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terbit Surat Edaran Soal P3B, KPP Diminta Samakan Pemahaman

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terlalu Sering Ditanya Soal Pajak Kendaraan, Begini Jawaban DJP

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Simak! Ini Deret Stimulus untuk Pulihkan Sektor Otomotif dan Properti

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Pasal 21 Naik, Kemenkeu: Upah Pegawai Mulai Membaik

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sambut Pajak Minimum Global, Insentif Pengganti Tax Holiday Belum Siap