KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Masuk 2023, Pemerintah Mulai Pantau Harga Pangan Hingga Jelang Puasa

Redaksi DDTCNews | Sabtu, 07 Januari 2023 | 17:30 WIB
Masuk 2023, Pemerintah Mulai Pantau Harga Pangan Hingga Jelang Puasa

Pedagang memilah cabai merah di Pasar Tradisional Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (5/1/2023). Cuaca buruk menyebabkan kualitas dan kuantitas sejumlah komoditas pertanian menurun sehingga berpengaruh pada harga di pasaran naik, seperti cabai dari Rp18 ribu menjadi Rp23 ribu per kilo. ANTARA FOTO/Umarul Faruq/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah memastikan ketersediaan dan harga bahan pokok stabil pada awal 2023 ini. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyampaikan hal ini setelah memantau harga bahan pangan di Pasar Pasir Gitung, Bandar Lampung, Sabtu (7/1/2023).

Zulkifli mengatakan pemerintah akan terus memantau pergerakan harga bahan pokok hingga menjelang Bulan Puasa dan Lebaran beberapa bulan lagi.

"Secara umum saat ini harga bahan pokok relatif stabil dan stok cukup," kata mendag.

Baca Juga:
Cegah Kepadatan Arus Balik, ASN Dibolehkan Kerja dari Rumah

Berdasarkan pantauan di Pasar Pasir Gintung, beras medium Bulog tercatat senilai Rp9.450/kg, minyak goreng Rp14.000/liter, telur ayam ras Rp28.000/kg, bawang merah Rp32.000/kg, dan bawang putih Rp28.000/kg.

Sementara itu, komoditas cabai merah keriting Rp45.000/kg, cabai merah besar Rp45.000/kg, dan cabai rawit merah Rp70.000/kg.

"Setelah dicek, ada komoditas cabai yang harganya sedang tinggi. Ini karena sering gagal panen di musim hujan seperti saat ini. Meski begitu, kenaikannya masih dalam batas toleransi," kata Zulkifli.

Baca Juga:
Parsel Lebaran Bebas Pajak Natura Sepanjang Penuhi Aturan Ini

Guna menekan harga cabai, Zulkifli mengatakan, pemerintah menggandeng pemerintah daerah untuk memberikan subsidi ongkos kirim. Dengan begitu, harga jual bahan pokok bisa lebih rendah.

Pemerintah juga mencatat harga kedelai mengalami kenaikan. Merespons hal ini, Mendag memerintahkan Perum Bulog untuk melakukan impor kedelai.

"Saya akan mengecek lebih lanjut ke Bulog untuk memastikan kelancaran impor kedelai tersebut," katanya. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 15 April 2024 | 07:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Cegah Kepadatan Lalu Lintas Arus Balik, ASN Diminta Tunda Kepulangan

Minggu, 14 April 2024 | 07:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Cegah Kepadatan Arus Balik, ASN Dibolehkan Kerja dari Rumah

Rabu, 10 April 2024 | 08:00 WIB HARI RAYA IDULFITRI

Parsel Lebaran Bebas Pajak Natura Sepanjang Penuhi Aturan Ini

Selasa, 09 April 2024 | 08:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

Ada Libur Lebaran, DJP Pastikan Pelaporan SPT Tahunan Tidak Terhambat

BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 10:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Jelang Deadline, DJP Ingatkan WP Segera Sampaikan SPT Tahunan Badan

Jumat, 19 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara Masuk Draf RKP 2025

Jumat, 19 April 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Kebijakan DHE, Airlangga Klaim Nilai Tukar Rupiah Masih Terkendali

Jumat, 19 April 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Begini Imbauan Ditjen Pajak soal Perpanjangan Penyampaian SPT Tahunan

Jumat, 19 April 2024 | 07:30 WIB LITERATUR PAJAK

Sambut Hari Kartini, DDTC Hadirkan Diskon untuk Perempuan Indonesia

Kamis, 18 April 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Antisipasi Dampak Iran-Israel, Airlangga: Masih Tunggu Perkembangan

Kamis, 18 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Salah Lapor SPT Tahunan? DJP: Tenang, Masih Bisa Pembetulan

Kamis, 18 April 2024 | 16:50 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Salah Input Kode Akun Pajak dan Sudah Pembayaran, Ini Saran DJP

Kamis, 18 April 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ada Transaksi Afiliasi, SPT Tahunan Wajib Dilampiri Ikhtisar TP Doc

Kamis, 18 April 2024 | 15:37 WIB PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Bidik Tax Ratio 11,2-12 Persen pada 2025