KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

Masing-Masing Punya NPWP, Begini Cara Suami-Istri Tentukan PTKP

Redaksi DDTCNews | Selasa, 28 Maret 2023 | 17:00 WIB
Masing-Masing Punya NPWP, Begini Cara Suami-Istri Tentukan PTKP

Ilustrasi.

BANDAR LAMPUNG, DDTCNews – Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung mengadakan edukasi pajak terkait dengan cara pelaporan SPT Tahunan bagi suami-istri yang bekerja.

Fungsional Penyuluh Pajak Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Ishak mengatakan hal pertama yang dilihat terlebih dahulu oleh pasangan suami-istri tersebut ialah kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

“Jika masing-masing memiliki NPWP maka pelaporan penghasilan dilakukan masing-masing di mana untuk penghasilan tidak kena pajak (PTKP) istri dibuat TK/0,” katanya dikutip dari situs web DJP, Selasa (28/3/2023).

Baca Juga:
Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Sementara itu, PTKP suami dinyatakan kawin dengan tanggungan anak ada di suami. Sesuai dengan ketentuan, istri dan anggota keluarga yang masih di bawah pengampuan, semua penghasilan dan kewajiban perpajakannya dilaporkan dalam NPWP suami.

Untuk diketahui, PTKP adalah pengurang penghasilan bruto yang diberikan kepada wajib pajak dalam negeri sebelum menghitung pajak penghasilan terutang yang tidak bersifat final.

PTKP per tahun diberikan paling sedikit: Rp54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi; Rp4,5 juta tambahan bagi wajib pajak yang kawin; Rp54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.

Baca Juga:
Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Kemudian, Rp4,5 juta tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Tambahan informasi, PTKP dihitung berdasarkan keadaan wajib pajak pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Simak Cara Menghitung Penghasilan TIdak Kena Pajak (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara

Jumat, 26 April 2024 | 13:39 WIB PENERIMAAN PAJAK

Efek Harga Komoditas, PPh Badan Terkontraksi 29,8% di Kuartal I/2024