LAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Masih Terima Aduan Penipuan, DJBC Bagikan Tips Hindari Kerugiannya

Dian Kurniati | Rabu, 26 Juli 2023 | 12:00 WIB
Masih Terima Aduan Penipuan, DJBC Bagikan Tips Hindari Kerugiannya

Contoh pesan penipuan yang diunggah DIJBC.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) kembali mengingatkan masyarakat agar berhati-hati apabila menemukan modus penipuan yang mengatasnamakan otoritas.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan DJBC Encep Dudi Ginanjar mengatakan otoritas masih menerima 284 pengaduan soal penipuan pada Juni 2023. Menurutnya, pemahaman masyarakat perlu lebih berhati-hati agar terhindar dari kerugian material.

"Dari laporan kasus penipuan tersebut, diketahui bahwa tidak seluruhnya merupakan kasus penipuan yang sudah menimbulkan kerugian material pada korbannya," katanya, dikutip pada Rabu (26/7/2023).

Baca Juga:
Tak Setor PPN Rp 1,5 Miliar, Direktur Perusahaan Dibawa ke Kejaksaan

Encep mengatakan nama institusi DJBC kerap dicatut dalam modus penipuan karena memiliki tugas dan fungsi sebagai pengawas impor barang. Penipuan mengatasnamakan otoritas pertama kali diidentifikasi trennya oleh contact center Bravo Bea Cukai pada 2018.

Hingga saat ini, aduan soal penipuan yang mengatasnamakan DJBC juga masih diterima Bravo Bea Cukai melalui berbagai saluran. Beberapa di antaranya masih merupakan indikasi penipuan dan belum menimbulkan kerugian material.

DJBC kemudian mengkategorikan laporan ini menjadi 2, yakni penipuan material yang ditandai dengan sudah terjadinya kerugian material, serta penipuan nonmaterial yang ditandai dengan belum terjadinya kerugian material.

Baca Juga:
Kebut Impor Barang Kiriman TKI, DJBC Buka Help Desk Perekaman CN/PIBK

Pada Juni 2023, penipuan material masih mendominasi sebanyak 151 laporan dengan total kerugian senilai Rp282,13 juta dan US$100. Sementara untuk penipuan nonmaterial, angkanya sebanyak 133 laporan tetapi potensi kerugian yang berhasil digagalkan mencapai Rp347,57 juta dan US$350.

Encep menyebut ada beragam modus penipuan yang mengatasnamakan DJBC. Modus terbanyak adalah online shop fiktif. Penipuan ini menyasar pembeli barang secara online, baik pembelian dari luar negeri maupun dalam negeri.

Dengan modus ini, pelaku akan mengaku sebagai petugas DJBC dan menghubungi penerima barang untuk meminta transfer sejumlah uang.

Baca Juga:
Menkeu Perlu Atur Standar Ambil Foto Pemeriksaan Fisik Barang Impor

"Ancaman dan gertakan, seperti barang akan ditahan Bea Cukai atau hukuman penjara, kerap digunakan dalam modus ini untuk menyudutkan korbannya," ujarnya.

Modus penipuan lainnya yakni romansa dan diplomatik yang juga melibatkan pengiriman barang. Kemudian, ada penipuan bermodus pencucian uang dengan dalih pembawaan uang tunai atau pengiriman hadiah uang tunai dalam jumlah besar, tetapi orang atau barang yang dikirim ditahan petugas DJBC.

Selain itu, ada penipuan bermodus lelang palsu dengan barang sitaan DJBC yang dijual dengan harga miring. Terbaru, DJBC menemukan modus penipuan dalam pengisian electronic customs declaration (e-CD), yang merupakan bentuk digital pemberitahuan pabean untuk penumpang dan awak sarana pengangkut yang datang dari luar negeri.

Baca Juga:
Kinerja Forensik Digital Ditjen Pajak pada 2022, Ada Kenaikan

Encep menyatakan pengisian e-CD tidak dipungut biaya dan hanya dilakukan melalui tautan ecd.beacukai.go.id. Namun, saat ini beredar laman e-CD palsu di kalangan WNI di luar negeri.

"Kami harap masyarakat tidak mudah terpengaruh dan selalu mengonfirmasi indikasi penipuan mengatasnamakan Bea Cukai ke saluran resmi, seperti Bravo Bea Cukai 1500225 atau akun-akun media sosial Bea Cukai," imbuhnya. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 11 Desember 2023 | 10:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA TIMUR

Tak Setor PPN Rp 1,5 Miliar, Direktur Perusahaan Dibawa ke Kejaksaan

Sabtu, 09 Desember 2023 | 08:30 WIB KANWIL DJP JAWA TENGAH I

Tidak Setor PPN Rp338 Juta, Direktur Ditahan Kejaksaan

Sabtu, 09 Desember 2023 | 08:00 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Kebut Impor Barang Kiriman TKI, DJBC Buka Help Desk Perekaman CN/PIBK

BERITA PILIHAN
Senin, 11 Desember 2023 | 13:00 WIB PERDAGANGAN KARBON

Tekan Deforestasi, RI Bisa Jadi Pemain Utama Perdagangan Karbon Global

Senin, 11 Desember 2023 | 11:39 WIB PEMILU 2024

Anies Beberkan Strategi Perbaiki Tax Ratio, Bereskan Bad Governance

Senin, 11 Desember 2023 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak saat Dilakukan Pemeriksaan Bukper

Senin, 11 Desember 2023 | 10:39 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Transaksi Hari Belanja Online Nasional 12.12 Ditarget Rp25 Triliun

Senin, 11 Desember 2023 | 10:09 WIB PENGAWASAN PAJAK

Produksi SP2DK Sepanjang 2022 Turun, Begini Penjelasan DJP

Senin, 11 Desember 2023 | 09:17 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Catat! Simpan Dokumen Ini untuk Hindari Potensi Pemeriksaan Bukper

Senin, 11 Desember 2023 | 09:00 WIB PEMILU 2024

DJP Harap Paslon Capres-Cawapres Paham Soal Pajak, Ini Alasannya

Minggu, 10 Desember 2023 | 19:00 WIB PMK 120/2023

Ingat! PPN DTP Bisa Batal Jika BAST Rumah Tak Didaftarkan ke Sikumbang

Minggu, 10 Desember 2023 | 18:15 WIB LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK

BPK Sebut Data Pemicu di Approweb DJP Tidak Sepenuhnya Valid

Minggu, 10 Desember 2023 | 17:45 WIB SENGKETA PAJAK

Tingkatkan Kinerja Penanganan PK, DJP Bangun KMS Sengketa Pajak