Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 22 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 20 September 2021 | 19:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Rabu, 22 September 2021 | 12:28 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 22 September 2021 | 12:02 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Mantan Dirjen Pajak Ini Usulkan PPnBM atas Bitcoin

A+
A-
2
A+
A-
2
Mantan Dirjen Pajak Ini Usulkan PPnBM atas Bitcoin

Ilustrasi. (Foto: bitcoinist.com)

JAKARTA, DDTCNews - Mantan Dirjen Pajak sekaligus Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Praktisi dan Profesi Konsultan Pajak Indonesia (P3KPI) Anshari Ritonga mengusulkan adanya pengenaan PPnBM atas bitcoin dan cryptocurrency lainnya.

Menurut Anshari, bitcoin hingga saat ini hanya digunakan oleh orang-orang tertentu saja dan bukan merupakan kebutuhan pokok. Dengan demikian, cryptocurrency layak dikategorikan sebagai barang mewah dan dikenai PPnBM.

"Ini salah satu yang perlu diperhitungkan dalam rangka ekstensifikasi di bidang pemungutan PPN," ujar Anshari kepada wartawan di Jakarta, Selasa (8/6/2021).

Baca Juga: Infrastruktur Belum Siap, Pemajakan Cryptocurrency Perlu Ditunda

Tidak hanya dikenai PPnBM, Anshari mengatakan cryptocurrency sedari awal adalah barang kena pajak (BKP) dan penyerahannya dikenai PPN. Merujuk pada Pasal 4A ayat (2), barang yang tidak dikenai PPN adalah uang dan cryptocurrency bukanlah uang.

Hingga kini, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tidak mengakui bitcoin atau cryptocurrency lain sebagai uang dan alat pembayaran yang sah. Di sisi lain, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi mempersamakan cryptocurrency dengan komoditas berjangka.

"Kalau dia tidak diakui sebagai uang dan alat penukar dan oleh Bappebti dianggap sebagai komoditas berjangka, maka dia sudah menjadi objek BKP dan harus terutang PPN," ujar Anshari.

Baca Juga: Kemenperin: Diskon PPnBM Mobil Baru Terbukti Pulihkan Sektor Otomotif

Untuk diketahui, Dirjen Pajak Suryo Utomo sebelumnya sempat mengungkapkan otoritas pajak sedang mengkaji skema pengenaan pajak yang tepat atas transaksi cryptocurrency.

Dalam hal pengenaan PPN, DJP masih mengkaji apakah cryptocurrency dapat dikategorikan sebagai barang dan jasa atau sebagai pengganti yang. "Kalau pengganti uang berarti [penyerahannya] bukan kena pajak," ujar Suryo pada Mei 2021.

Dalam pengenaan PPh atas laba transaksi cryptocurrency, DJP sedang mempertimbangkan skema pemotongan atau pemungutan yang tepat untuk diterapkan atas transaksi cryptocurrency. (Bsi)

Baca Juga: Tak Cuma Indonesia, Negara Lain Jadikan Kantor Pajak Penyalur Insentif

Topik : bitcoin, anshari ritonga, pajak bitcoin, PPnBM

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 03 Agustus 2021 | 19:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Target Penerimaan Pajak, DJP Andalkan 3 Sektor Ekonomi Ini

Minggu, 01 Agustus 2021 | 11:00 WIB
PMK 96/2021

Ini Ketentuan Surat Keterangan Bebas dalam Pengecualian Pungutan PPnBM

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:50 WIB
PMK 96/2021

Sudah Dibebaskan, Yacht Bisa Jadi Terutang PPnBM Kalau Ini Terjadi

berita pilihan

Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Kawasan Daur Ulang Berikat?

Rabu, 22 September 2021 | 18:30 WIB
MAURITIUS

Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya

Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pengenaan PPN Jasa Keagenan Kapal Asing

Rabu, 22 September 2021 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Likuiditas Positif, Uang Beredar di Indonesia Tembus Rp7.198 Triliun

Rabu, 22 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sistem Pajak Progresif Makin Tak Relevan, Begini Penjelasan DPD RI

Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK

Penurunan Tarif Pajak Bunga Obligasi, Apakah Hanya untuk WPLN?

Rabu, 22 September 2021 | 17:30 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT I

Sandera Wajib Pajak, Kanwil DJP Jajaki Kerja Sama dengan Kemenkumham

Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Perlunya Antisipasi Risiko Kenaikan Tarif PPN

Rabu, 22 September 2021 | 17:00 WIB
UNI EROPA

Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat

Rabu, 22 September 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DPR Sampaikan Beberapa Usulan Perihal Alternative Minimum Tax