PMK 7/2024

Manfaatkan Fasilitas PPN DTP Rumah, Developer Harus Daftar Dulu

Muhamad Wildan | Selasa, 27 Februari 2024 | 12:00 WIB
Manfaatkan Fasilitas PPN DTP Rumah, Developer Harus Daftar Dulu

Foto udara pembangunan rumah bersubsidi di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Selasa (9/1/2024). ANTARA FOTO/Arnas Padda/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Pengusaha kena pajak (PKP) harus terlebih dahulu mendaftarkan diri ke aplikasi Sikumbang agar bisa melakukan penyerahan rumah dengan fasilitas PPN ditanggung pemerintah (DTP) sebagaimana dimaksud dalam PMK 7/2024.

Merujuk pada Pasal 9, pendaftaran harus dilakukan paling lambat pada 1 Juli 2024.

"Untuk dapat memanfaatkan insentif PPN DTP ... PKP harus telah melakukan pendaftaran melalui aplikasi di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan/atau BP Tapera paling lambat 1 Juli 2024," bunyi Pasal 9 ayat (1) PMK 7/2024, dikutip Selasa (27/2/2024).

Baca Juga:
Lembaga Ini Dorong Adanya Insentif Pajak untuk Sepeda Motor Listrik

Pendaftaran harus disertai 3 jenis keterangan. Pertama, perincian jumlah ketersedian rumah yang sudah jadi 100% dan siap diserahterimakan. Kedua, perincian ketersediaan rumah yang masih dalam proses pembangunan dan siap diserahterimakan saat periode insentif. Ketiga, perkiraan harga jual rumah.

"Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan/atau BP Tapera menyampaikan data pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran, dan Badan Kebijakan Fiskal," bunyi Pasal 9 ayat 3 PMK 7/2024.

Bila PKP sudah terdaftar, PKP dapat melakukan penyerahan rumah tapak dan unit rumah susun dengan memanfaatkan fasilitas PPN DTP sebesar 100% atau 50% sesuai dengan berita acara serah terima (BAST).

Baca Juga:
Masyarakat Masih Bisa Manfaatkan PPN Rumah DTP 100 Persen Hingga Juni

PPN DTP sebesar 100% diberikan atas penyerahan rumah dengan BAST tanggal 1 Januari 2024 hingga 30 Juni 2024. Fasilitas diberikan atas bagian dasar pengenaan pajak sampai dengan Rp2 miliar dengan harga jual maksimal Rp5 miliar.

Bila BAST penyerahan rumah adalah tanggal 1 Juli 2024 hingga 31 Desember 2024, fasilitas PPN DTP sebesar 50% berlaku atas PPN yang terutang dari bagian dasar pengenaan pajak sampai dengan Rp2 miliar dengan harga jual maksimal Rp5 miliar. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Minggu, 14 April 2024 | 15:00 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Laporan Keuangan Koperasi Wajib Disusun Pakai Bahasa dan Mata Uang Ini

Minggu, 14 April 2024 | 14:30 WIB KOTA BENGKULU

Perda Baru, Ini Tarif Pajak Daerah Kota Bengkulu

Minggu, 14 April 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

SPT Tahunan WP Dianggap Tak Disampaikan, Ternyata karena ‘Tak Lengkap’

Minggu, 14 April 2024 | 13:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Solusi Atasi Notifikasi ‘BPS SPT Sebelumnya Belum Ada’, Begini Caranya

Minggu, 14 April 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Tahukah Anda? Ternyata Produk Parfum Pernah Kena Pajak Barang Mewah

Minggu, 14 April 2024 | 12:00 WIB KOTA PEKANBARU

Bantu Bagikan SPPT PBB, Ada Insentif Buat Camat Hingga Ketua RT/RW

Minggu, 14 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Catat! PPN Rokok Berpotensi Naik Jadi 10,7 Persen Tahun Depan

Minggu, 14 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Ketentuan Terbaru soal Tarif Pajak Daerah di Pemerintah Kota Bekasi