KASUS PAJAK GOOGLE

Makin Alot, Google Bandingkan Tarif Pajak RI & London

Redaksi DDTCNews | Rabu, 22 Februari 2017 | 09:03 WIB
Makin Alot, Google Bandingkan Tarif Pajak RI & London

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah masih bersabar dalam menangani kasus pajak terutang Google yang hingga saat ini masih belum menemukan titik cerahnya.

Kepala Kanwil Jakarta Khusus Ditjen Pajak Muhammad Haniv mengatakan Google sudah mau membayar pajaknya. Menurutnya Google hanya masih keberatan dengan nilai pajak yang diajukan oleh pemerintah, dan membandingkan perbedaan tarif pajak di Indonesia dengan London, Inggris.

“Google itu baik, mereka mau bayar. Hanya saja mereka membandingkan dengan London, karena menurut mereka tarif pajak Indonesia lebih besar dibandingkan London. Kami punya standing sendiri, jangan mereka mengganggu kedaulatan NKRI,” ujarnya di Jakarta, Selasa (20/2).

Baca Juga:
Pilar 1 Tak Kunjung Dilaksanakan, Kanada Bersiap Kenakan Pajak Digital

Peraturan yang berlaku di Indonesia tentu berbeda dengan peraturan perpajakan yang berlaku di London. Dalam hal ini pemerintah Indonesia berhak menentukan ketentuan tarif pajak sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang saat ini berlaku.

Kendati demikian pemerintah masih belum bisa menagih pajak terutang Google, karena Google masih belum memberikan data keuangan yang diminta Ditjen Pajak.

“Sebenarnya kami bisa menagih pajak Google hanya dalam waktu satu menit saja jika datanya sudah ada. Jadi kami masih menunggu data dari Google. Google baru memberikan laporan keuangannya saja,” ucapnya.

Pemeriksaan sesuai prosedur meliputi data wajib pajak penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak serta laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri meliputi kwitansi, bill dan sebagainya yang menjadi bukti pendukung. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 10 Mei 2024 | 17:00 WIB KABUPATEN BONDOWOSO

Pemkab Tetapkan Tarif PBB Bervariasi Tergantung Jenis Objek dan NJOP

Jumat, 10 Mei 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kondisi Apa yang Bikin Status PKP Dicabut secara Jabatan oleh DJP?

Jumat, 10 Mei 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Batasan Nilai Transaksi yang Dipotong PPN oleh BUMN dan Pemerintah

Jumat, 10 Mei 2024 | 13:30 WIB KAMUS PERPAJAKAN

Apa Itu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)?

Jumat, 10 Mei 2024 | 11:30 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Peraturan Baru Menteri Keuangan Soal Rush Handling, Download di Sini!

Jumat, 10 Mei 2024 | 10:00 WIB PROVINSI SULAWESI SELATAN

Sudah Berlaku! Simak Daftar Tarif Terkini Pajak di Sulawesi Selatan