Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Jentera Kuliah Pidana Pajak di DDTC

A+
A-
2
A+
A-
2

Senior Partner DDTC Danny Septriadi, Partner of Tax Compliance & Litigation Services David H. Damian, Pengajar STHI Jentera Miko Ginting  serta mahasiswa STHI Jentera berfoto bersama seusai kuliah pidana pajak di DDTC.

JAKARTA, DDTCNews – Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera didampingi oleh Miko Ginting selaku Staf Pengajar Hukum Pidana STHI Jentera mengadakan kunjungan ke kantor DDTC dalam rangka mengikuti kuliah pidana pajak, dengan pembicara utama Partner of Tax Compliance & Litigation Services DDTC David Hamzah Damian.

Tema kuliah kali ini berkenaan dengan ketentuan pidana pajak yang berlaku di Indonesia, sekaligus mengulas persoalan kewenangan otoritas pajak dalam menerapkan penegakan hukum yang berlandaskan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam pemaparannya, David mengatakan pengenaan sanksi pidana pajak di Indonesia merupakan ultimum remedium, sebagaimana termaktub dalam penjelasan Pasal 13A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Baca Juga: Kemenkeu Apresiasi Pembukaan Konsentrasi Akuntansi Syariah di UGM

“Misalnya ketika terdapat ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau ada data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak, sebelum diterapkan pasal pidana pajak, otoritas pajak dapat menetapkan pajak yang terutang sejalan dengan penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU KUP” paparnya dalam kuliah yang diselenggarakan di kantor DDTC, Jakarta, Selasa (27/3).

Tak hanya itu, Senior Partner DDTC Danny Septriadi juga turut menghadiri kuliah pidana pajak kali ini. Dia pun sekaligus melengkapi pemaparan David dari sudut yang sedikit berbeda agar peserta didik dapat lebih mudah dalam memahami materi yang disampaikan.

Danny menegaskan pentingnya perlindungan hak-hak wajib pajak dalam kaitannya dengan pidana pajak. “Dibandingkan dengan negara lain, maka Indonesia perlu mengadopsi model taxpayer bill of rights,” tegasnya.

Baca Juga: Penerima Beasiswa DDTC Ini Ingin Awali Karier di Ranah Pro Bono

Di samping itu, kuliah yang dihadiri oleh sejumlah mahasiswa Jentera ini berjalan sangat interaktif. Pembicara memenuhi kebutuhan mahasiswa, begitu pun mahasiswa mengajukan pertanyaan pada pembahasan yang dirasa belum dipahami secara penuh.

Sedikit bercerita, STHI Jentera didirikan pada tanggal 1 Juli 2011 dan dikelola oleh Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), sebuah institusi dengan berbagai pengalaman dalam bidang penelitian, advokasi, pelatihan, dan sistem informasi hukum.

Dengan visi sebagai sekolah para pembaru hukum, Jentera membawa misi menyelenggarakan pendidikan hukum dengan menciptakan lingkungan dan budaya akademik yang kondusif untuk dapat berkreasi dan berkontribusi bagi kemajuan bidang hukum di Indonesia.

Baca Juga: 18 Mahasiswa Jadi Lulusan Angkatan Pertama STHI Jentera

Sebagai informasi lain, DDTC telah bekerja sama dengan STHI Jentera untuk mengembangkan pendidikan melalui pemberian beasiswa penuh kepada beberapa mahasiswanya. (Amu)

Dalam pemaparannya, David mengatakan pengenaan sanksi pidana pajak di Indonesia merupakan ultimum remedium, sebagaimana termaktub dalam penjelasan Pasal 13A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Baca Juga: Kemenkeu Apresiasi Pembukaan Konsentrasi Akuntansi Syariah di UGM

“Misalnya ketika terdapat ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau ada data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak, sebelum diterapkan pasal pidana pajak, otoritas pajak dapat menetapkan pajak yang terutang sejalan dengan penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU KUP” paparnya dalam kuliah yang diselenggarakan di kantor DDTC, Jakarta, Selasa (27/3).

Tak hanya itu, Senior Partner DDTC Danny Septriadi juga turut menghadiri kuliah pidana pajak kali ini. Dia pun sekaligus melengkapi pemaparan David dari sudut yang sedikit berbeda agar peserta didik dapat lebih mudah dalam memahami materi yang disampaikan.

Danny menegaskan pentingnya perlindungan hak-hak wajib pajak dalam kaitannya dengan pidana pajak. “Dibandingkan dengan negara lain, maka Indonesia perlu mengadopsi model taxpayer bill of rights,” tegasnya.

Baca Juga: Penerima Beasiswa DDTC Ini Ingin Awali Karier di Ranah Pro Bono

Di samping itu, kuliah yang dihadiri oleh sejumlah mahasiswa Jentera ini berjalan sangat interaktif. Pembicara memenuhi kebutuhan mahasiswa, begitu pun mahasiswa mengajukan pertanyaan pada pembahasan yang dirasa belum dipahami secara penuh.

Sedikit bercerita, STHI Jentera didirikan pada tanggal 1 Juli 2011 dan dikelola oleh Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), sebuah institusi dengan berbagai pengalaman dalam bidang penelitian, advokasi, pelatihan, dan sistem informasi hukum.

Dengan visi sebagai sekolah para pembaru hukum, Jentera membawa misi menyelenggarakan pendidikan hukum dengan menciptakan lingkungan dan budaya akademik yang kondusif untuk dapat berkreasi dan berkontribusi bagi kemajuan bidang hukum di Indonesia.

Baca Juga: 18 Mahasiswa Jadi Lulusan Angkatan Pertama STHI Jentera

Sebagai informasi lain, DDTC telah bekerja sama dengan STHI Jentera untuk mengembangkan pendidikan melalui pemberian beasiswa penuh kepada beberapa mahasiswanya. (Amu)

Topik : kampus, kuliah pajak, pidana pajak, sthi jentera
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 11 Maret 2019 | 15:34 WIB
TAX CENTER FEB UNILA-KANWIL DJP LAMPUNG
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:13 WIB
INDEF-FEB UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Senin, 04 Maret 2019 | 18:40 WIB
KULIAH UMUM FEB UNSOED
Kamis, 07 Februari 2019 | 08:02 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Selasa, 21 Januari 2020 | 17:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2019
Selasa, 21 Januari 2020 | 16:44 WIB
JEPANG
Selasa, 21 Januari 2020 | 16:41 WIB
OMNIBUS LAW
Selasa, 21 Januari 2020 | 16:24 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 21 Januari 2020 | 15:32 WIB
SOSIALISASI PERPAJAKAN
Selasa, 21 Januari 2020 | 15:05 WIB
DKI JAKARTA
Selasa, 21 Januari 2020 | 15:05 WIB
AGENDA PAJAK
Selasa, 21 Januari 2020 | 14:52 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2019
Selasa, 21 Januari 2020 | 14:40 WIB
FILIPINA