Luncurkan OSS, Menko Darmin Butuh Tambahan Anggaran

JAKARTA, DDTCNews - Layanan perizinan berbasis internet Online Single Submission (OSS) membuat anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membengkak. Tambahan dana akhirnya diajukan kepada Badan Anggaran DPR.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengajukan anggaran sebesar Rp482,68 miliar tahun depan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dari pagu anggaran Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian) 2019.

"Pagu anggaran kantor perekonomian adalah Rp414,16 miliar, Rp 414 miliar ini untuk program koordinasi kebijakan bidang perekonomian Rp265,39 miliar, program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Rp 148,77 miliar," katanya dalam Rapat Kerja dengan Banggar DPR, Kamis (7/6).

Kebutuhan anggaran Kemenko Perekonomian meningkat karena ada program OSS atau sistem perizinan online terpadu. Program dengan alokasi anggaran Rp68,5 miliar itu akan dioperasikan sementara selama 6 bulan tahun depan.

"Beban anggaran untuk operasional OSS dilimpahkan kepada Kemenko Perekonomian untuk sementara karena Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) belum mengubah struktur organisasi dan SDM," jelas Darmin.

Melalui pelimpahan beban anggaran tersebut untuk memastikan program OSS dapat mulai beroperasi tahun ini. Dengan demikian layanan bisa beroperasi sembari menunggu transisi perubahan organisasi di BKPM karena luasnya layanan OSS.

"Maka total anggaran Rp482,68 miliar, terdiri dari program koordinasi kebijakan bidang perekonomian Rp318,73 miliar, dan program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Rp163,94 miliar," terang mantan Dirjen Pajak itu.

Program-program Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di 2019 adalah mengawal proyek strategis nasional (PSN), merealisasikan program kebijakan satu peta atau one map policy, pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK), strategi keuangan inklusif dan KUR, menjalankan roadmap e-commerce Indonesia, paket kebijakan termasuk kemudahan berusaha atau EoDB, pemerataan ekonomi, dan pemberdayaan ekonomi.