BANYAK negara, baik maju maupun berkembang, menawarkan berbagai bentuk insentif pajak. Insentif pajak tersebut salah satunya diberikan dengan harapan dapat menarik investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Insentif pajak juga dapat diberikan untuk tujuan tertentu. Misalnya, merebaknya pandemi Covid-19 membuat pemerintah pada banyak negara menyodorkan beragam insentif pajak untuk mendukung belanja masyarakat, cashflow perusahaan, serta membiayai pembelian alat kesehatan dan vaksin Covid-19.
Langkah serupa juga ditempuh Pemerintah Indonesia. Disamping berbagai macam insentif pajak yang telah diberikan, pemerintah juga mengalokasikan dana besar untuk penyediaan insentif pajak dalam rangka penanggulangan dampak Covid-19.
Tidak hanya pandemi, insentif pajak juga dapat menjadi instrumen untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Contohnya, insentif pajak yang diberikan terhadap industri yang ramah lingkungan. Kerap diberikan dan ditawarkan oleh pemerintah, sebenarnya apa itu insentif pajak?
TERDAPAT banyak literatur yang membahas tentang insentif pajak. Berdasarkan pada berbagai literatur tersebut, ada beberapa definisi insentif pajak yang dapat dirujuk.
Misalnya, Zolt (2015) mendefinisikan insentif pajak sebagai ketentuan khusus yang memungkinkan adanya pengecualian, kredit, tarif pajak preferensial, atau penangguhan kewajiban pajak. Insentif pajak dapat berupa banyak bentuk, misalnya seperti tax holiday dengan jangka waktu terbatas.
Sementara itu, United Nation dalam publikasinya bertajuk Tax Incentives and Foreign Direct Investment (2000) mendefinisikan insentif pajak sebagai segala bentuk insentif yang mengurangi beban pajak perusahaan dengan tujuan untuk mendorong perusahaan – perusahaan tersebut berinvestasi pada proyek atau sektor tertentu.
Insentif pajak tersebut merupakan pengecualian dari rezim pajak umum. Bentuknya bisa bermacam-macam, misalnya pengurangan tarif pajak atas laba, tax holiday, serta ketentuan akuntansi yang memungkinkan percepatan penyusutan dan loss carry forwards untuk tujuan pajak.
Dalam publikasi tersebut, United Nation menyebut insentif pajak juga dapat berupa pengurangan bea masuk atas peralatan, komponen, dan bahan mentah yang diimpor. Selain pengurangan, dapat pula diberlakukan kenaikan bea masuk untuk melindungi pasar domestik dari produk impor substitusi.
Secara lebih luas, Zee, Stotsky, dan Ley (2002) memaparkan definisi insentif pajak berdasarkan pada 2 sudut pandang yang berbeda, yaitu sudut pandang hukum (statutory term) dan sudut pandang efektivitas (effective term).
Insentif pajak dari sudut pandang hukum diartikan sebagai ketentuan pajak khusus yang diberikan pada proyek-proyek investasi tertentu yang memenuhi syarat dengan ketentuan yang berbeda jika dibandingkan dengan kebijakan yang berlaku secara umum.
Sementara itu, dari sudut pandang efektivitas, insentif diartikan sebagai ketentuan ketentuan pajak khusus untuk proyek-proyek investasi tertentu. Ketentuan pajak khusus ini memiliki efek penurunan beban pajak efektif – diukur dalam beberapa cara – pada proyek-proyek tersebut. Penurunan ini dibandingkan dengan beban pajak efektif jika tidak ada insentif.
Seperti yang telah dipaparkan, insentif pajak memliki beragam bentuk. United Nation (2000) mengklasifikasikan bentuk insentif pajak kedalam 12 jenis. Kedua belas jenis tersebut di antaranya pengurangan tarif PPh badan, loss carry forwards, tax holiday, tax allowanace, dan kredit pajak.
Ada pula pengurangan pajak atas dividen dan bunga yang dibayarkan di luar negeri, perlakuan khusus atas capital gain jangka panjang, pengurangan pajak atas biaya khusus, tarif 0% atau pengurangan tarif, dan pengurangan (deduction) berdasarkan pada jumlah pekerja.
BERDASARKAN pada definisi yang telah dijabarkan, secara ringkas, insentif pajak merupakan suatu ketentuan pajak khusus yang berbeda jika dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku secara umum. Insentif pajak tersebut hanya dapat dimanfaatkan pihak yang memenuhi kriteria atau syarat yang telah ditentukan.
Insentif pajak memiliki beraneka ragam bentuk. Misalnya, pengurangan tarif, tax holiday, dan tax allowance. Berbagai bentuk insentif pajak tersebut pada hakikatnya ditujukan untuk mendorong tujuan atau program yang telah ditetapkan pemerintah. (kaw)