Review
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TAJUK PERPAJAKAN
Senin, 30 Januari 2023 | 10:15 WIB
Dir. Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto:
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Fokus
Literasi
Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 30 Januari 2023 | 10:45 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 27 Januari 2023 | 17:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Lebih dari 2.000 Istilah Terangkum di Glosarium Perpajakan ID

A+
A-
2
A+
A-
2
Lebih dari 2.000 Istilah Terangkum di Glosarium Perpajakan ID

Kanal Glosarium di Perpajakan ID.

JAKARTA, DDTCNews - Perpajakan ID secara rutin melakukan pembaharuan dan memasukkan sejumlah istilah seputar perpajakan pada kanal Glosarium.

Istilah-istilah yang masuk dalam kanal Glosarium umumnya kerap digunakan dalam lingkup perpajakan, baik terkait secara langsung maupun tidak langsung, yang disusun secara alfabetis disertai dengan definisi dan/atau pengertian dari masing-masing istilah tersebut.

Hingga 30 November 2022, terdapat lebih dari 2.000 istilah terangkum di kanal Glosarium. Jumlah istilah perpajakan terus ditambah oleh tim khusus Perpajakan ID dengan memakai sumber ketentuan perundang-undangan perpajakan, buku, dan sumber relevan lainnya.

Baca Juga: Wawancara 2 Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Digelar Rabu Pekan Ini

Simak beberapa contoh definisi dan/atau pengertian dari istilah pada kanal Glosarium berikut:

  1. Special Relationship
    Special relationship adalah mencakup juga hubungan darah, perkawinan, dan pengendalian lain yang dapat berbeda dengan suatu pengendalian karena adanya hubungan legal.
  2. Economic Double Taxation
    Economic double taxation merujuk pada situasi suatu penghasilan yang sama dikenakan pajak lebih dari satu kali di dua atau lebih subjek pajak yang berbeda.
  3. Juridical Double Taxation
    Juridical double taxation adalah kondisi ketika satu subjek yang sama dipajaki lebih dari sekali atas suatu jenis penghasilan yang sama oleh dua atau lebih negara yang berbeda.
  4. Teori Internalisasi dalam lingkup Transfer Pricing
    Teori internalisasi merupakan pengembangan dari teori investasi langsung dan organisasi industri dengan asumsi adanya ketidaksempurnaan (atau kegagalan) pasar.
  5. Best Method Rule dalam lingkup Transfer Pricing
    Best method rule adalah aturan untuk memilih metode yang paling dapat memberikan pengukuran kewajaran yang dapat diandalkan dengan mempertimbangkan fakta dan situasi yang ada.

Istilah-istilah yang baru masuk pada kanal Glosarium ini bisa dicek melalui tautan berikut: Glosarium Perpajakan ID. Anda juga mencari definisi dan/atau pengertian dari istilah perpajakan lain melalui kanal ini. Akses www.perpajakan.id sekarang!

Dapatkan juga informasi perpajakan terkini setiap hari melalui Instagram @perpajakan.id, @ddtcindonesia, @ddtcnews, dan @ddtcacademy. (rig)

Baca Juga: Barang di Batam Lebih Murah karena Bebas Pajak? Ternyata Ini Faktanya

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : perpajakan ID, perpajakan ID premium, ddtc, glosarium, istilah perpajakan, pajak, edukasi pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 29 Januari 2023 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

SPT Lebih Bayar Bisa Dianggap Tak Ada Kelebihan Jika Ini Terjadi

Minggu, 29 Januari 2023 | 15:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Kontribusi Jakarta terhadap Penerimaan Pajak Nasional 2022

Minggu, 29 Januari 2023 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ini Kondisi-Kondisi yang Membuat SPT Bisa Dinyatakan Tidak Lengkap

berita pilihan

Senin, 30 Januari 2023 | 21:02 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara 2 Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Digelar Rabu Pekan Ini

Senin, 30 Januari 2023 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Barang di Batam Lebih Murah karena Bebas Pajak? Ternyata Ini Faktanya

Senin, 30 Januari 2023 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Agar Tak Hambat Investasi, Peraturan Soal Perizinan Ini Bakal Direvisi

Senin, 30 Januari 2023 | 16:30 WIB
PMK 112/2022

Tak Cuma Pajak, Perizinan Sampai Ekspor-Impor Juga Wajib Pakai NIK

Senin, 30 Januari 2023 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pembetulan SPT Tidak Bisa Cuma Copy Paste Data PDF dari e-Form

Senin, 30 Januari 2023 | 15:45 WIB
ADA APA DENGAN PAJAK?

Apa itu Advance Pricing Agreement dan Aturan Terbarunya di PP 55/2022?

Senin, 30 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

Kanwil DJBC Jakarta Ambil Alih Kantor Bea Cukai Bekasi dan Cikarang

Senin, 30 Januari 2023 | 15:19 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal PPh Ditanggung Pemberi Kerja, DJP: PER-16/PJ/2016 Masih Berlaku

Senin, 30 Januari 2023 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hati-Hati Modus Baru Penipuan, Ancam Potong Pajak Autodebet Rekening

Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 21 atas Biaya Gaji Pemegang Saham