Review
Rabu, 08 Februari 2023 | 11:44 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Februari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (5)
Kamis, 02 Februari 2023 | 17:05 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Februari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (4)
Fokus
Data & Alat
Rabu, 08 Februari 2023 | 10:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Februari 2023 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 8 FEBRUARI 2023 - 14 FEBRUARI 2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 10:00 WIB
KMK 6/2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 09:31 WIB
KURS PAJAK 1 FEBRUARI - 7 FEBRUARI 2023
Reportase

Layanan Pajak Dipandang Sudah Baik, Begini Hasil Surveinya

A+
A-
12
A+
A-
12
Layanan Pajak Dipandang Sudah Baik, Begini Hasil Surveinya

Salah satu slide hasil survei yang dipaparkan Polling Institute.

JAKARTA, DDTCNews – Hasil survei dari Polling Institute menunjukkan sebagian besar masyarakat umum atau responden menyatakan telah mendapatkan fasilitas pelayanan pajak yang baik dari pemerintah.

Sebanyak 77,2% dari 1.220 responden memandang fasilitas layanan pajak sudah sangat baik atau cukup baik. Pada kalangan responden yang sudah ber-NPWP, sekitar 86% berpandangan layanan pajak dari otoritas sudah baik.

"Fasilitas layanan pajak secara mayoritas dipersepsikan positif oleh warga," ujar Direktur Eksekutif Polling Institute Kennedy Muslim ketika merilis hasil survei bertajuk Evaluasi Publik Atas Kinerja Perpajakan dan Pertanahan di Indonesia, Minggu (20/11/2022).

Baca Juga: Mudahkan Pegawai Pabrik Bayar PKB, Pemprov Jabar Hadirkan Samsat Kawin

Selain fasilitas layanan pajak yang baik, mayoritas responden juga menilai upaya untuk menunaikan kewajiban pajak bukanlah hal yang sulit. Sebanyak 78,9% mengaku dapat dengan mudah menunaikan kewajiban pajaknya.

Pada responden yang sudah ber-NPWP, sebanyak 89,9% mengaku dapat dengan mudah menunaikan kewajiban pajaknya. "[Responden] yang menjawab sulit untuk melaksanakan kewajiban pajak hanya sekitar 8,5%," ujar Kennedy.

Selanjutnya, responden berpandangan informasi terkait dengan pajak sudah cukup mudah atau sangat mudah untuk diperoleh. Sebanyak 79,4% dari responden yang sudah ber-NPWP mengaku dapat dengan mudah memperoleh informasi terkait dengan pajak.

Baca Juga: Ini Data Jumlah Berkas Sengketa yang Masuk Pengadilan Pajak

"Responden yang mengaku sulit mendapatkan informasi tentang pajak hanya sekitar 20% di kalangan responden umum dan di kalangan yang punya NPWP hanya sekitar 18,2%," kata Kennedy.

Kemudian, sekitar 59,5% responden yang disurvei menilai informasi pajak lebih mudah dijangkau melalui media elektronik seperti TV dan radio. Selanjutnya, terdapat 36,1% dari total responden yang mengaku mudah menjangkau informasi pajak melalui media sosial.

"Ini tentu bisa menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan di republik ini terkait dengan sektor perpajakan, bahwa media sosialisasi yang paling efektif adalah TV maupun media sosial," ujar Kennedy.

Baca Juga: Siap-Siap! Pemutihan Pajak Kendaraan Bakal Digelar Mulai April 2023

Menanggapi hasil survei ini, Anggota Tim Penasihat Reformasi Pajak yang juga menjabat sebagai Managing Partner DDTC Darussalam menyebut reformasi pajak terus dilaksanakan oleh pemerintah.

Dia memandang temuan mengenai positifnya persepsi masyarakat atas kemudahan dalam membayar pajak dan fasilitas pelayanan pajak merupakan temuan yang menggembirakan mengingat pemerintah sedang mendorong berbagai kemudahan untuk pemenuhan kewajiban pajak.

"Apa yang ditemukan oleh Polling Institute mengenai layanan pajak adalah hal yang menggembirakan karena tingkat kepuasan wajib pajak di atas 70%. Ini membanggakan," katanya.

Baca Juga: NPWP 15 Digit Tak Berlaku Mulai 2024, Ini Langkah-Langkah Validasi NIK

Pada beberapa tahun terakhir, reformasi administrasi pajak telah dilakukan dari sisi SDM dan proses bisnis yang berorientasi pada kemudahan pemenuhan kewajiban oleh wajib pajak.

Meningkatnya kemudahan dalam membayar pajak dan baiknya fasilitas pelayanan pajak diharapkan membantu peningkatan kepatuhan pajak. Ke depan, pemerintah masih perlu menggaungkan informasi tentang manfaat pajak kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran para wajib pajak.

Menurut Darussalam, institusi pemerintahan—yang belanjanya didanai dari pajak—juga perlu turut mendiseminasikan manfaat pajak kepada masyarakat.

Baca Juga: Begini Ketentuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukper di PMK 177/2022

"Ketika subjek pajak orang pribadi mengetahui manfaat pajak, itu akan memperbesar keinginan mereka untuk membayar pajak," tuturnya. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : survei polling institute, pelayanan pajak, kepuasan pajak, reformasi pajak, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 08 Februari 2023 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 8 FEBRUARI 2023 - 14 FEBRUARI 2023

Berlanjut, Rupiah Menguat Terhadap Mayoritas Mata Uang Negara Mitra

Selasa, 07 Februari 2023 | 18:00 WIB
KP2KP SAMBAS

Ada PTKP, UMKM Perlu Cek Lagi Catatan Omzet Saat Lapor SPT Tahunan

Selasa, 07 Februari 2023 | 17:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA TIMUR

Dorong Kepatuhan, Kanwil DJP Jaktim Gandeng 4 Asosiasi Konsultan Pajak

berita pilihan

Rabu, 08 Februari 2023 | 19:00 WIB
PROVINSI JAWA BARAT

Mudahkan Pegawai Pabrik Bayar PKB, Pemprov Jabar Hadirkan Samsat Kawin

Rabu, 08 Februari 2023 | 18:58 WIB
SENGKETA PAJAK

Ini Data Jumlah Berkas Sengketa yang Masuk Pengadilan Pajak

Rabu, 08 Februari 2023 | 18:00 WIB
PROVINSI LAMPUNG

Siap-Siap! Pemutihan Pajak Kendaraan Bakal Digelar Mulai April 2023

Rabu, 08 Februari 2023 | 17:30 WIB
KP2KP SAMBAS

NPWP 15 Digit Tak Berlaku Mulai 2024, Ini Langkah-Langkah Validasi NIK

Rabu, 08 Februari 2023 | 17:15 WIB
BINCANG ACADEMY

Menyiapkan TP Doc 2023 dari Awal Tahun, Ternyata Ini Keuntungannya

Rabu, 08 Februari 2023 | 16:54 WIB
PMK 177/2022

Begini Ketentuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukper di PMK 177/2022

Rabu, 08 Februari 2023 | 16:45 WIB
KPP PRATAMA MAJENE

Gandeng Pemda, DJP Bisa Lacak WP yang Omzetnya Tembus Rp500 Juta

Rabu, 08 Februari 2023 | 16:30 WIB
SENGKETA PAJAK

Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Pajak, Putusan ‘Menolak’ Naik 41%

Rabu, 08 Februari 2023 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Orang Kaya Cuma Bayar Pajak 8%, Biden Usulkan Pengenaan Pajak Minimum

Rabu, 08 Februari 2023 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Bakal Segera Terbit, DJPK Sebut RPP Pajak Daerah Sudah Diharmonisasi