Fokus
Literasi
Senin, 27 Juni 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 27 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Lakukan Penelitian, DJP Bisa Nyatakan SPT Tidak Lengkap

A+
A-
9
A+
A-
9
Lakukan Penelitian, DJP Bisa Nyatakan SPT Tidak Lengkap

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan wajib pajak orang pribadi dan badan secara tepat waktu sudah lewat. Kendati demikian, sesuai dengan ketentuan, ada beberapa kondisi yang menyebabkan SPT dinyatakan tidak lengkap.

Berdasarkan pada Peraturan Dirjen Pajak No. PER-02/PJ/2019, jika Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tertera pada SPT dinyatakan tidak valid, atas SPT dilakukan penelitian. Adapun penelitian dilakukan untuk memastikan SPT telah memenuhi ketentuan.

“Penelitian SPT … dilakukan untuk memastikan SPT telah memenuhi ketentuan sebagai berikut … SPT diisi dengan lengkap dan sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang dipersyaratkan,” bunyi penggalan Pasal 12 ayat (1) huruf c PER-02/PJ/2019, dikutip pada Selasa (3/5/2022).

Baca Juga: Catatan OECD: Pandemi Genjot Digitalisasi Layanan Perpajakan

Berdasarkan pada penelitian tersebut, SPT dinyatakan tidak lengkap dalam beberapa kondisi. Pertama, terdapat elemen SPT Induk yang diisi tidak lengkap.

Kedua, Lampiran "Daftar Pemotongan/Pemungutan yang Dipotong Pihak Lain atau Ditanggung Negara, Daftar Harta dan Kewajiban Pada Akhir Tahun dan Daftar Susunan Anggota Keluarga" dalam SPT Tahunan orang pribadi dilampirkan tetapi diisi tidak lengkap.

Ketiga, Lampiran "Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris" dalam SPT Tahunan badan dilampirkan tetapi diisi tidak lengkap.

Baca Juga: Belum Isi Daftar Harta di SPT 2016-2020, Bisa Pembetulan? Ini Kata DJP

Keempat, Lampiran khusus dalam SPT Tahunan badan dilampirkan tetapi diisi tidak lengkap. Kelima, SPT yang ditandatangani oleh kuasa wajib pajak, tetapi tidak dilampirkan dengan surat kuasa khusus dan dokumen yang harus dilampirkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Keenam, SPT Tahunan orang pribadi yang ditandatangani oleh ahli waris tetapi tidak dilampirkan dengan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang.

Ketujuh, SPT dengan status kurang bayar tetapi tidak dilampirkan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP.

Baca Juga: Bareng Coretax System, Penggunaan NIK sebagai NPWP Dimulai Tahun Depan

Kedelapan, keterangan dan/atau dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PER-02/PJ/2019 belum sepenuhnya dilampirkan pada penyampaian SPT Tahunan atau SPT Masa.

“Kewajiban penyampaian keterangan dan/atau dokumen … dikecualikan bagi SPT Tahunan 1770S dan SPT Tahunan 1770SS dengan status nihil atau kurang bayar yang disampaikan melalui e-filing,” bunyi penggalan Pasal 12 ayat (6) PER-02/PJ/2019.

Keterangan dan/atau dokumen yang berupa SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP dianggap telah disampaikan jika 2 hal berikut. Pertama, SPT disampaikan melalui e-filing. Kedua, nomor transaksi penerimaan negara pada SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP telah dicantumkan dalam SPT. (kaw)

Baca Juga: Ikut Kebijakan II PPS? Ini Risiko Jika WP Tidak Ungkap Seluruh Harta

Topik : pelaporan SPT, SPT, pajak, wajib pajak, Ditjen Pajak, DJP, e-filing, DJP Online, PER-02/PJ/2019

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 26 Juni 2022 | 14:00 WIB
KANWIL DJP KALTIMTARA

Temui 60 Perwakilan Industri, Kanwil Ini Sosialisasikan Insentif Pajak

Minggu, 26 Juni 2022 | 13:00 WIB
INGGRIS

Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai

Minggu, 26 Juni 2022 | 12:00 WIB
KPP PRATAMA SITUBONDO

KPP Akhirnya Sita Tanah Milik Wajib Pajak Seluas 2.104 Meter Persegi

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

Tinggal 4 Hari! DJP Sudah Terbitkan 176.417 Surat Keterangan PPS

berita pilihan

Senin, 27 Juni 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Penimbunan dalam Kepabeanan?

Senin, 27 Juni 2022 | 18:00 WIB
PRANCIS

Catatan OECD: Pandemi Genjot Digitalisasi Layanan Perpajakan

Senin, 27 Juni 2022 | 17:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

PPS Jadi Booster Penerimaan Pajak, Setoran PPh Final Melonjak

Senin, 27 Juni 2022 | 17:08 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Belum Isi Daftar Harta di SPT 2016-2020, Bisa Pembetulan? Ini Kata DJP

Senin, 27 Juni 2022 | 17:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

WP Punya Opsi Pembetulan SPT Jika Tak Mau Ikut PPS, Begini Kata DJP

Senin, 27 Juni 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Sebut Investasi di Bidang Pendidikan Lebih Menguntungkan

Senin, 27 Juni 2022 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Bareng Coretax System, Penggunaan NIK sebagai NPWP Dimulai Tahun Depan

Senin, 27 Juni 2022 | 15:32 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ikut Kebijakan II PPS? Ini Risiko Jika WP Tidak Ungkap Seluruh Harta

Senin, 27 Juni 2022 | 15:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ajak Wajib Pajak Ikut PPS, Via Vallen: Daripada Kena Sanksi