BERITA TERKINI
Ilustrasi. Gedung Kemenkeu. (Kemenkeu)
JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan mengusulkan pagu indikatif senilai Rp42,36 triliun pada untuk RAPBN 2021.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pagu indikatif itu lebih kecil dibanding tahun ini, baik pagu awal senilai Rp49,8 triliun maupun setelah penghematan senilai Rp45,2 triliun. Penyusunan pagu indikatif itu telah mempertimbangkan rencana perubahan perumusan program di kementerian.
"Tahun anggaran 2021, kami mengusulkan turun dari pagu penghematan menjadi Rp42,36 triliun. Sebagian besar karena dapat diefisiensi selama periode sekarang ini," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (23/6/2020).
Suahasil mengatakan pagu indikatif itu sudah memperhitungkan anggaran untuk badan layanan umum (BLU). Pagu indikatif untuk BLU pada 2021 senilai Rp8,5 triliun.
Suahasil menjelaskan pagu indikatif tersebut akan terbagi dalam lima program besar di Kemenkeu, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang pembagiannya berdasarkan unit eselon I. Pada program pengelolaan penerimaan negara, pagu indikatif 2021 yang diusulkan senilai Rp1,94 triliun.
Program pengelolaan penerimaan negara mencakup Ditjen Pajak (DJP), Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), serta Ditjen Anggaran (DJA). Outcome yang diharapkan dari program tersebut adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan, cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang optimal.
Pada program pengelolaan belanja negara, pagu indikatif yang diusulkan senilai Rp34,67 miliar. Unit eselon I yang masuk dalam program tersebut meliputi DJA, Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK), Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). Outcome yang diharapkan yakni alokasi belanja pusat dan transfer daerah yang tepat.
Pada program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko, pagu indikatif yang diusulkan senilai Rp248,6 miliar. Program itu mencakup Ditjen Perbendaharaan (DJPB), Ditjen Kekayaan Negara (DJKN), DJPPR, dan Inspektorat Jenderal (Itjen). Outcome yang diharapkan misalnya pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel.
Pada program kebijakan fiskal, diusulkan pagu indikatif senilai Rp60,0 miliar. Unit eselon I yang masuk dalam program tersebut meliputi Badan Kebijakan Fiskal (BKF), DJP, DJBC, DJA, DJPK, dan DJPPR. Output yang diharapkan yakni kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif.
Adapun pada program dukungan manajemen, Suahasil menyampaikan usulan pagu indikatif senilai Rp40,0 triliun. Program ini melibatkan semua unit eselon I, termasuk BLU. Outcome yang diharapkan utamanya mengenai keorganisasian dan sumber daya manusia yang optimal.
"Berbeda dengan cara pandang tahun lalu, sekarang, kalau bicara program IT dikerjakan Setjen di sini dan dipakai untuk semuanya," ujarnya. (kaw)
