BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews – Penerapan coretax administration system akan diikuti dengan perubahan jabatan pegawai di Ditjen Pajak (DJP) dan berdampak terhadap kebutuhan anggaran Kementerian Keuangan. Topik ini menjadi bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (12/6/2024).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kenaikan anggaran belanja Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 2025, salah satunya cukup banyak dipengaruhi dampak dari pelaksanaan coretax administration system (CTAS).
“Di mana staf dari DJP banyak yang akan diubah menjadi fungsional. Jadi, ini perubahan yang sangat fundamental dan ini masif jumlahnya. Dari AR-nya (account representative) itu nanti akan diubah menjadi fungsional. Itu ada implikasi [ke anggaran],” ujar Sri Mulyani.
Berdasarkan Laporan Tahunan 2022, ada sebanyak 11.108 pegawai DJP yang menjabat sebagai AR. Menurut Sri Mulyani, anggaran menyangkut jabatan fungsional saat implementasi CTAS harus tersedia mengingat berhubungan erat dengan penerimaan negara.
Dengan kondisi itu, menteri keuangan berharap usulan pagu indikatif Kemenkeu untuk RAPBN 2025 tidak dipangkas. Sebelumnya, pagu yang diusulkan Kemenkeu senilai Rp53,2 triliun, tetapi Komisi XI justru mengusulkan pemangkasan menjadi Rp48,7 triliun.
“Kami mohon untuk tidak dicantumkan angka Rp48,7 triliun. Kalau Komisi XI masih membutuhkan waktu untuk melihat Rp53 triliun, kami akan sangat terbuka untuk terus mendalami. Benar enggak sih ini genuinely adalah tambahan beban yang memang dibutuhkan," ujar Sri Mulyani.
Selain kebutuhan anggaran Kemenkeu, ada pula ulasan terkait dengan taxpayer account management. Kemudian, ada juga ulasan lainnya terkait dengan kinerja dwelling time, insentif pajak untuk UMKM di Ibu Kota Nusantara, hingga pajak kripto.
Dalam rapat tersebut, Sri Mulyani menegaskan Kemenkeu berkomitmen untuk mengefektifkan dan mengefisienkan usulan pagu indikatif anggaran belanja senilai Rp53,2 triliun dengan memperhatikan asas efisiensi dan kemampuan keuangan negara.
"Kalau yang genuine untuk men-support pelaksanaan coretax, pelaksanaan Bea dan Cukai, untuk penerimaan negara, kami mohon untuk dilihat lagi supaya kita betul-betul melihat dukungan terhadap anggaran itu disesuaikan dengan beban tugas dan tanggung jawab yang mereka laksanakan," ujar Sri Mulyani.
Sebagai informasi, deployment CTAS bakal dilaksanakan pada akhir 2024. Saat ini, coretax masuk fase pengujian melalui kegiatan system integration testing (SIT) dan functional verification testing (FVT). (DDTCNews)
Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) menyatakan pemerintah terus berupaya menurunkan waktu bongkar muat atau dwelling time sebagai bagian dari penataan ekosistem logistik nasional.
Dirjen Bea dan Cukai Askolani mengatakan dwelling time impor pada 2023 adalah 3,05 hingga 4,8 hari, sedangkan untuk ekspor 3,17 hingga 3,87 hari. Menurutnya, dwelling time ini masih tergolong tinggi.
"Ini menjadi tantangan pemerintah bagaimana kemudian langkah untuk mengendalikan dwelling time bisa dilakukan secara komprehensif dengan lintas stakeholder yang ada di pelabuhan," katanya dalam rapat kerja bersama DPR. (DDTCNews)
Buku besar wajib pajak menjadi salah satu subproses utama dari proses bisnis manajemen akun wajib pajak (taxpayer account management/TAM). Adapun TAM akan ada saat CTAS diimplementasikan.
DJP menyatakan buku besar wajib pajak berisi perincian transaksi hak dan kewajiban perpajakan yang dilakukan wajib pajak. Adapun perincian tersebut akan disajikan dalam profil wajib pajak bagian dari TAM.
“Disajikan dalam profil wajib pajak yang dapat dilihat oleh wajib pajak dan/atau kuasa wajib pajak,” tulis DJP. (DDTCNews)
DJP berencana menagih tunggakan atau piutang pajak senilai Rp12,7 triliun pada tahun ini.
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wirasakti mengatakan DJP telah menindaklanjuti beberapa ketetapan pajak melalui serangkaian kegiatan penagihan.
"Ada yang tertagih seluruhnya, ada beberapa ketetapan yang baru terbayar sebagian. Meski begitu, kami akan terus mengusahakan," ujarnya. (DDTCNews)
Pemerintah telah menyediakan berbagai insentif perpajakan untuk pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara (IKN), termasuk UMKM. Salah satu insentif pajak yang akan diberikan untuk UMKM di IKN ialah tarif PPh final 0%.
Penyuluh Pajak Ahli Madya DJP Yudha Wijaya mengatakan pemerintah mengundang UMKM untuk meramaikan dan berkontribusi pada pembangunan IKN. Untuk itu, insentif pajak juga disiapkan untuk UMKM agar lebih untung saat membuka usaha di IKN.
"Pemerintah mengajak bukan cuma pelaku usaha high scale economies, tetapi juga UMKM untuk ikut berpartisipasi dan berkontribusi di IKN dan daerah mitra," katanya. (DDTCNews)
Guna menggali potensi pajak dari sektor ekonomi digital, DJP mengeklaim telah mendapatkan data dan informasi perpajakan dari otoritas pajak Australia, Australian Taxation Office (ATO).
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti mengatakan data dari ATO tersebut akan digunakan untuk menggali potensi pajak pada sektor ekonomi digital, utamanya penghasilan dari transaksi aset kripto.
"Kami sudah diberikan data-data pelaku kripto yang ada di Indonesia. Ini akan kami bandingkan, apa yang mereka laporkan dalam SPT dengan data transaksi yang kami terima dari pertukaran data dengan beberapa negara tersebut," tuturnya. (DDTCNews)
