Fokus
Reportase
Perpajakan.id

Kurangi Polusi, Jasa Penerbangan Bakal Kena Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Kurangi Polusi, Jasa Penerbangan Bakal Kena Pajak

Ilustrasi. Sebuah pesawat China Eastern Airlines dan pesawat Shanghai Airlines terlihat di Bandara Internasional Hongqiao di Shanghai, menyusul wabah penyakit virus corons (COVID-19), Cina, Kamis (4/6/2020). ANTARA FOTO/REUTERS/Aly Song/hp/sa.

BRUSSEL, DDTCNews – Pemerintah Belgia berencana mengenakan pajak penerbangan, baik untuk penerbangan dengan jarak tempuh dekat maupun jarak jauh sebagai upaya menangani masalah polusi yang ditimbulkan.

Menteri Keuangan Vincent Van Peteghem mengonfirmasikan adanya rencana pajak penerbangan tersebut. Menurutnya, rencana kenaikan pajak penerbangan tersebut juga akan dimasukkan dalam rancangan undang-undang (RUU).

“Tak hanya penerbangan jarak dekat, proposal pajak sekarang juga menyangkut pajak penerbangan jarak jauh, dan akan dimasukkan dalam RUU yang saat ini sedang dipersiapkan," jelasnya seperti dilansir brusselstimes.com, Jumat (21/1/2022).

Baca Juga: Ketidaksesuaian Penyetoran Pajak Belanja Daerah, KPP Bisa Minta Ini

Awalnya, pajak penerbangan ditujukan hanya untuk penerbangan transit bandara Belgia dengan jarak pendek, kurang dari 500 km. Pemajakan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk memilih transportasi alternatif lainnya, seperti kereta api.

Dalam perkembangannya, proposal pajak penerbangan juga menyasar penerbangan jarak jauh. Pajak yang dikenakan kepada penumpang tersebut saat ini masih dalam tahap perundingan. Namun, aturan tersebut ditargetkan berlaku pada April 2022.

Pajak penerbangan nantinya akan ditambahkan langsung pada harga tiket. Menurut menteri keuangan, tarif pajak yang diberikan berkisar dari dari €2 hingga €10. Dalam waktu dekat, rencana tersebut akan disampaikan kepada Komite Keuangan DPR.

Baca Juga: Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

Di sisi lain, Pemerintah Belgia dikabarkan akan membuka ruang selebar-lebarnya bagi otoritas pajak untuk melakukan penyelidikan atas kasus penghindaran dan penipuan pajak melalui lembaga perbankan.

Mulai 1 Januari 2022, otoritas akan lebih mudah menyelidiki kasus penipuan pajak yang dilakukan melalui produk layanan bank dan jasa keuangan lainnya. Terlebih, UU tentang keterbukaan informasi perbankan untuk tujuan perpajakan juga mulai diterapkan. (vallen/rig)

Baca Juga: Di Negara Ini, Unggah Bukti Transaksi Kena Pajak Bisa Dapat Mobil Baru
Topik : belgia, polusi, iklim, kebijakan pajak, jasa penerbangan, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 15 Mei 2022 | 09:30 WIB
VIETNAM

Vietnam Susun Desain Reformasi Pajak Hingga 2030

Minggu, 15 Mei 2022 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Wajib Pajak yang Tak Merespons SP2DK Berpotensi Diperiksa DJP

Minggu, 15 Mei 2022 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut RI Miliki Reputasi yang Baik Karena Reformasi Pajak

Minggu, 15 Mei 2022 | 07:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Jangan Lupa! Faktur Pajak April Paling Lambat Diupload Hari Ini

berita pilihan

Senin, 16 Mei 2022 | 16:00 WIB
PER-19/PJ/2021

Ketidaksesuaian Penyetoran Pajak Belanja Daerah, KPP Bisa Minta Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 15:30 WIB
PER-19/PJ/2021

Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 14:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Pengecualian Ketentuan Faktur Pajak yang Dibuat PKP Pedagang Eceran

Senin, 16 Mei 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Bakal Evaluasi Aturan Pajak dari Luar Daerah Pabean

Senin, 16 Mei 2022 | 13:00 WIB
CHINA

Bantu UMKM dan Manufaktur, China Percepat Restitusi PPN

Senin, 16 Mei 2022 | 12:55 WIB
DATA PPS HARI INI

4,5 Bulan PPS Berjalan, Harta WP yang Diungkap Tembus Rp86,7 Triliun

Senin, 16 Mei 2022 | 12:30 WIB
KAMUS CUKAI

Apa Itu Pagu Penundaan dalam Pembayaran Cukai?

Senin, 16 Mei 2022 | 12:00 WIB
CALL FOR PAPER DJP 2022

DJP Adakan Lomba Penulisan Makalah dengan Total Hadiah Rp52,5 Juta

Senin, 16 Mei 2022 | 11:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Menginput Nomor Seri Faktur Pajak di e-Faktur Versi 3.2