GHANA

Kurangi Beban Masyarakat, 6 Bentuk Keringanan Pajak Ini Ditawarkan

Redaksi DDTCNews | Selasa, 08 Februari 2022 | 17:00 WIB
Kurangi Beban Masyarakat, 6 Bentuk Keringanan Pajak Ini Ditawarkan

Ilustrasi.

ACCRA, DDTCNews – Guna meringankan beban yang dihadapi pelaku usaha dan masyarakat akibat pandemi Covid-19, Pemerintah Ghana meluncurkan berbagai keringanan atau relaksasi pajak pada tahun ini.

Komisioner Divisi Penerimaan Pajak Dalam Negeri Ghana Edward Appenteng Gyamerah menyebut keringanan pajak diberikan untuk memulihkan negara dari dampak pandemi, serta mendukung upaya menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat Ghana.

“Semua (keringanan pajak) ini akan menjadi pendapatan karena orang akan mendapatkan pekerjaan, pajak akan dibayar dan konsumsi mereka akan meningkat,” katanya seperti dilansir Myjoyonline.com, Selasa (8/2/2022).

Baca Juga:
Punya Reksadana dan Saham, Gimana Isi Harga Perolehan di SPT Tahunan?

Setidaknya terdapat enam bentuk keringanan pajak yang akan diberikan pemerintah pada tahun ini. Pertama, pembebasan pajak penghasilan bagi masyarakat berpenghasilan kurang dari GH¢4.500 per tahun atau setara dengan Rp10 juta.

Kedua, penangguhan pembayaran pajak kendaraan tertentu seperti kendaraan niaga dalam kota, taksi, dan bus antar kota atau jarak jauh. Ketiga, merevisi ketentuan tarif tetap PPN bagi usaha dengan omzet tahunan mencapai GH¢500.000,00.

Keempat, mengenakan tarif PPN produk tekstil sebesar 0% guna melindungi industri tekstil lokal dari persaingan harga dengan produk tekstil impor. Pemerintah menargetkan 50% pangsa pasar tekstil di dalam negeri dapat dikuasai produsen tekstil lokal pada 2025.

Baca Juga:
Cara Dapatkan Bukti Potong Pajak Bunga Tabungan dari Bank CIMB Niaga

Kelima, memangkas tarif pajak ekspor emas dari 3% menjadi 1,5% guna mengatasi penyelundupan akibat mahalnya tarif pajak ekspor barang tersebut. Pengurangan tarif diharapkan dapat meningkatkan kontribusi pajak sektor pertambangan khususnya emas hingga 50% pada masa mendatang.

Keenam, pembebasan bunga dan denda atas tunggakan semua jenis pajak atau biasa disebut dengan pemutihan pajak. Pemerintah berharap kebijakan tersebut mendorong masyarakat untuk melunasi kewajiban perpajakannya pada tahun ini. (rizki/rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 28 Maret 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Punya Reksadana dan Saham, Gimana Isi Harga Perolehan di SPT Tahunan?

Kamis, 28 Maret 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Cashback Jadi Objek Pajak Penghasilan? Begini Ketentuannya

Kamis, 28 Maret 2024 | 15:31 WIB PENGAWASAN PAJAK

Data Konkret akan Daluwarsa, WP Berpotensi Di-SP2DK atau Diperiksa

BERITA PILIHAN
Kamis, 28 Maret 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Cashback Jadi Objek Pajak Penghasilan? Begini Ketentuannya

Kamis, 28 Maret 2024 | 15:47 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bansos Beras Hingga Akhir Tahun, Jokowi: Saya Usaha, Tapi Enggak Janji

Kamis, 28 Maret 2024 | 15:31 WIB PENGAWASAN PAJAK

Data Konkret akan Daluwarsa, WP Berpotensi Di-SP2DK atau Diperiksa

Kamis, 28 Maret 2024 | 14:42 WIB PELAPORAN SPT TAHUNAN

Mau Pembetulan SPT Menyangkut Harta 5 Tahun Terakhir, Apakah Bisa?

Kamis, 28 Maret 2024 | 13:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jatuh pada Hari Libur, Batas Waktu Pelaporan SPT Tahunan Tidak Diundur