Fokus
Data & alat
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Rabu, 01 Juli 2020 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 1 JULI-7 JULI 2020
Selasa, 30 Juni 2020 | 14:14 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase

Kunjungan Petugas DJP ke Wajib Pajak Dihentikan Sementara

A+
A-
9
A+
A-
9
Kunjungan Petugas DJP ke Wajib Pajak Dihentikan Sementara

Ilustrasi gedung DJP. 

JAKARTA, DDTCNews – Belum genap sebulan diluncurkan, pengawasan berbasis kewilayahan untuk sementara ditiadakan. Hal tersebut menjadi salah satu kebijakan dalam masa pencegahan penyebaran virus Corona.

Peniadaan sementara tersebut diamanatkan dalam Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak No.SE-13/PJ/2020. Dalam SE tersebut ditegaskan pelaksanaan kegiatan pengawasan diupayakan melalui surat menyurat, telepon, email, chat, video conference, dan saluran online lainnya.

“Pengawasan kewilayahan sementara ditiadakan,” demikian bunyi salah satu ketentuan dalam lampiran II, bagian A, nomor 6 SE tersebut, seperti dikutip pada Senin (16/3/2020).

Baca Juga: Aplikasi Pelaporan Insentif PPh Pasal 25 Belum Tersedia, Ini Kata DJP

Komunikasi dengan wajib pajak selama masa pencegahan penyebaran virus Corona, yaitu 16 Maret 2020 sampai dengan 5 April 2020, dilakukan tanpa kontak fisik. Selain itu, kegiatan visit (kunjungan) untuk pengawasan juga ditiadakan sementara. Simak artikel ‘Simak, Ini Ketentuan Layanan Pajak DJP Mulai 16 Maret-5 April 2020’.

Seperti diketahui, Dirjen Pajak resmi mengubah tugas dan fungsi KPP Pratama yang ditandai dengan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-75/PJ/2020. Otoritas juga menyesuaian prosedur operasional di KPP Pratama dengan menerbitkan Surat Edaran No.SE-06/PJ/2020.

Sejalan dengan perubahan tersebut, Ditjen Pajak (DJP) juga menerbitkan Surat Edaran No. SE-07/PJ/2020 tentang Kebijakan Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak Dalam Rangka Perluasan Basis Pajak. Seluruh kebijakan ini berlaku mulai 1 Maret 2020.

Baca Juga: Soal Perluasan Penerima Insentif Pajak, Ini Kata Kemenko Perekonomian

Dalam SE-07/2020, DJP menegaskan pengawasan dan pemeriksaan dilakukan terhadap dua segmentasi wajib pajak, yaitu wajib pajak strategis dan wajib pajak lainnya. Pengawasan terhadap wajib pajak lainnya dilakukan oleh KPP Pratama dengan basis kewilayahan.

Dengan pengawasan berbasis kewilayahan ini, intensitas kunjungan wajib pajak ke lapangan – dan bertemu wajib pajak – dikatakan akan meningkat. Simak artikel ‘Fiskus Bakal Intens Kunjungi WP, Dirjen Pajak: Tidak Perlu Khawatir’.

Saat ini, dengan ketentuan yang dimuat dalam Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak No.SE-13/PJ/2020, kunjungan fiskus itu dihentikan sementara. Hal ini juga sejalan dengan penutupan sementara pelayanan langsung (tatap muka). (kaw)

Baca Juga: Cara Cepat Mendapatkan EFIN Secara Online
Topik : virus Corona, pengawasan berbasis kewilayahan, KPP Pratama, pengawasan, Ditjen Pajak, DJP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 02 Juli 2020 | 15:00 WIB
PENELITIAN PAJAK
Kamis, 02 Juli 2020 | 12:45 WIB
KARTU PRAKERJA
Kamis, 02 Juli 2020 | 11:47 WIB
EKONOMI DIGITAL
berita pilihan
Senin, 06 Juli 2020 | 18:22 WIB
PENANGANAN COVID-19
Senin, 06 Juli 2020 | 17:49 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Senin, 06 Juli 2020 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Juli 2020 | 17:30 WIB
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Senin, 06 Juli 2020 | 17:21 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 06 Juli 2020 | 16:48 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 06 Juli 2020 | 16:38 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 06 Juli 2020 | 16:35 WIB
KEUANGAN NEGARA
Senin, 06 Juli 2020 | 16:21 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN
Senin, 06 Juli 2020 | 15:59 WIB
KABUPATEN LOMBOK UTARA