PERUBAHAN TUGAS & FUNGSI KPP PRATAMA

Fiskus Bakal Intens Kunjungi WP, Dirjen Pajak: Tidak Perlu Khawatir

Redaksi DDTCNews | Senin, 02 Maret 2020 | 11:50 WIB
Fiskus Bakal Intens Kunjungi WP, Dirjen Pajak: Tidak Perlu Khawatir

Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam Kick Off Perubahan Tugas dan Fungsi KPP Pratama di Kantor KPP Pratama Sawah Besar II, Senin (2/3/2020).

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) resmi mengubah tugas dan fungsi KPP Pratama. Intensitas petugas pajak untuk terjun ke lapangan akan meningkat. Wajib pajak diminta tidak perlu khawatir dengan adanya skema kebijakan bagian dari pengawasan berbasis kewilayahan tersebut.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan perubahan kerja fiskus pada level KPP Pratama akan memberikan pengaruh kepada wajib pajak. Untuk itu, dampak perubahan mulai disosialisasikan kepada wajib pajak.

“Perubahan ini bergerak pada mindset dan tata kerja serta aktivitas fiskus yang akan berpengaruh kepada wajib pajak," katanya dalam Kick Off Perubahan Tugas dan Fungsi KPP Pratama di Kantor KPP Pratama Sawah Besar II, Senin (2/3/2020).

Baca Juga:
Berapa Lama Balasan Lupa EFIN Masuk ke Email Kita? Ini Jawaban DJP

Suryo menjelaskan perubahan tersebut direspons kantor pusat dengan tiga pesan utama kepada wajib pajak. Pertama, pendekatan kewilayahan akan banyak mengubah komposisi account representative (AR) yang menangani wajib pajak. Wajib pajak akan menghadapi perubahan sosok AR dengan pendekatan baru ini.

Kedua, wajib pajak diminta tidak khawatir dengan meningkatnya kunjungan petugas pajak ke lapangan. Hal ini normal terjadi karena tugas ekstensifikasi kini juga diemban oleh seksi pengawasan dan konsultasi (Waskon) III dan IV. Simak artikel ‘Mulai Sekarang, Seksi Waskon III & IV KPP Pratama Fokus Ekstensifikasi’.

Mantan Staf Ahli Menkeu bidang Kepatuhan Pajak itu menjamin petugas pajak yang turun ke lapangan sudah dibekali dengan kode etik. Dengan demikian, interaksi dengan wajib pajak dapat berjalan dengan baik. Petugas pajak disebut Suryo akan menjalankan tugas secara profesional.

Baca Juga:
Kode Verifikasi Daftar NPWP Tak Masuk Email, DJP Sarankan Cara Ini

"Dengan pendekatan kewilayahan ini akan banyak kunjungan ke lapangan oleh pegawai DJP. Wajib pajak tidak perlu khawatir karena setiap petugas wajib ikuti kode etik dan kerja dilakukan secara profesional," ungkap Suryo.

Ketiga, jika masih ditemukan petugas pajak yang bekerja tidak sesuai prosedur maka DJP membuka pintu pengaduan bagi wajib pajak. Saluran pelaporan atas indikasi pelanggaran kode etik oleh petugas pajak dapat dilakukan melalui email ke [email protected] atau secara online melalui wise.kemenkeu.go.id.

"Pengaduan akan ditindaklanjuti untuk memperkuat pengawasan agar lebih efisien," imbuhnya.

Baca Juga:
Momen Lapor SPT Tahunan, Dirjen Pajak Imbau WP Waspadai Email Palsu

Perubahan tugas dan fungsi KPP Pratama yang mulai berlaku 1 Maret 2020 merupakan tahap pertama dari program penataan organisasi tersebut. Penataan KPP Pratama ditujukan untuk lebih memperluas basis perpajakan melalui kegiatan pengawasan potensi untuk mengumpulkan data lapangan.

Penataan ini dilakukan melalui dua aspek. Pertama, penggabungan fungsi edukasi, pelayanan dan pemrosesan permohonan wajib pajak untuk efisiensi dan perbaikan layanan. Kedua, penggabungan fungsi ekstensifikasi, pengawasan, dan pengumpulan data lapangan, serta memperbesar jumlah pegawai di area tersebut. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 24 Februari 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Berapa Lama Balasan Lupa EFIN Masuk ke Email Kita? Ini Jawaban DJP

Jumat, 23 Februari 2024 | 17:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kode Verifikasi Daftar NPWP Tak Masuk Email, DJP Sarankan Cara Ini

Jumat, 23 Februari 2024 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Momen Lapor SPT Tahunan, Dirjen Pajak Imbau WP Waspadai Email Palsu

Jumat, 23 Februari 2024 | 11:32 WIB OPINI PAJAK

Tax Administration 3.0 di Indonesia: Tantangan Pajak Pasca-CTAS

BERITA PILIHAN
Sabtu, 24 Februari 2024 | 15:00 WIB CEKO

Tarif PPN Naik, Laju Konsumsi Minuman Ringan Merosot

Sabtu, 24 Februari 2024 | 14:45 WIB KPP PRATAMA TOLITOLI

Kantor Pajak Ramai-Ramai Didatangi Tentara, Ada Apa?

Sabtu, 24 Februari 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Berapa Lama Balasan Lupa EFIN Masuk ke Email Kita? Ini Jawaban DJP

Sabtu, 24 Februari 2024 | 13:45 WIB PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi PNBP Terkontraksi 5,3 Persen di Januari 2024, Ini Alasannya

Sabtu, 24 Februari 2024 | 13:00 WIB BEA CUKAI NUNUKAN

Berburu Rokok Ilegal, Bea Cukai Rutin Cek di Pasar-Pasar

Sabtu, 24 Februari 2024 | 12:30 WIB PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Kemenkeu Siapkan 2 RPP Soal PNBP, Peraturan Lama akan Diharmonisasi

Sabtu, 24 Februari 2024 | 12:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Mengingat Lagi Titik Awal Reformasi Pajak

Sabtu, 24 Februari 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

RI Tegas Tolak Moratorium Permanen Bea Masuk Barang Digital di KTM WTO

Sabtu, 24 Februari 2024 | 10:30 WIB KABUPATEN PASER

ASN di Daerah Penyangga IKN Diminta Jadi Teladan Kepatuhan Pajak

Sabtu, 24 Februari 2024 | 10:00 WIB PROVINSI DKI JAKARTA

Tarif Pajak Hiburan 40 Persen, DPRD Minta Pemprov DKI Tinjau Ulang