KINERJA KUARTAL III/2018

KSSK: Stabilitas Sistem Keuangan Relatif Terjaga

Redaksi DDTCNews | Kamis, 01 November 2018 | 17:39 WIB
KSSK: Stabilitas Sistem Keuangan Relatif Terjaga

Menteri Keuangan Sri Mulyani indrawati (dua dari kiri) memberikan pemaparan dalam konferensi pers KSSK, Kamis (1/11/2018). (DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyebutkan kondisi sistem keuangan nasional pada kuartal III/2018 relatif terjaga. Penilaian didasarkan pada pemantauan menyeluruh atas iklim ekonomi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sistem keuangan nasional masih terkendali berdasarkan hasil pemantauan terhadap perkembangan perekonomian baik dari moneter, fiskal, pasar keuangan, lembaga jasa keuangan, dan penjaminan simpanan selama kuartal III 2018.

“Mempertimbangkan perkembangan data perekonomian hingga Oktober [2018], KSSK menyimpulkan stabilitas sistem keuangan kuartal Ill/2018 secara keseluruhan relatif terjaga,” katanya di Kantor Kemenkeu, Kamis (1/11/2018).

Baca Juga:
Sri Mulyani Beberkan Tantangan Indonesia Naikkan Peringkat Kredit

Relatif terjaganya stabilitas ini, menurut Sri Mulyani, terlihat dari fundamental perekonomian yang masih bagus. Pertumbuhan ekonomi terjaga di atas 5% dengan tingkat inflasi yang stabil dan berada di kisaran target 3,5%.

Selain dua indikator tersebut, KSSK juga melihat depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih dalam kondisi terkendali. Selain itu, defisit APBN dan keseimbangan primer juga tercatat lebih baik dari tahun sebelumnya.

KSSK, sambungnya, akan terus memperkuat kerja sama dan koordinasi dalam mengantisipasi dan memitigasi perkembangan dan risiko yang akan dihadapi. Hal ini untuk memastikan tetap terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Baca Juga:
Di Forum IMF, Sri Mulyani: Konsolidasi Fiskal Tak Ganggu Perekonomian

Kewaspadaan terutama ditujukan kepada faktor eksternal. KSSK menilai efek perubahan kebijakan fiskal dan moneter Amerika Serikat akan tetap berlanjut pada tahun depan. Selain itu, kebijakan dagang antara negara maju yang cenderung protektif juga tidak luput dari pangawasan KSSK.

“KSSK akan menyelenggarakan rapat berkala kembali pada bulan Januari 2019,” pungkasnya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 22 April 2024 | 14:05 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Beberkan Tantangan Indonesia Naikkan Peringkat Kredit

Senin, 22 April 2024 | 10:25 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Di Forum IMF, Sri Mulyani: Konsolidasi Fiskal Tak Ganggu Perekonomian

Sabtu, 20 April 2024 | 16:30 WIB KEANGGOTAAN FATF

Di FATF, Sri Mulyani Tegaskan Komitmen RI Perangi Kejahatan Keuangan

Jumat, 19 April 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Kebijakan DHE, Airlangga Klaim Nilai Tukar Rupiah Masih Terkendali

BERITA PILIHAN
Selasa, 23 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Apresiasi 57 WP Prominen, Kanwil Jakarta Khusus Gelar Tax Gathering

Selasa, 23 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Barang Bawaan dari Luar Negeri yang Perlu Diperiksa via Jalur Merah

Selasa, 23 April 2024 | 14:49 WIB PAJAK PENGHASILAN

Ingat, PTKP Disesuaikan Keadaan Sebenarnya Tiap Awal Tahun Pajak

Selasa, 23 April 2024 | 14:30 WIB THAILAND

Thailand Siapkan RUU untuk Adopsi Pajak Minimum Global

Selasa, 23 April 2024 | 14:25 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pendaftaran NPWP OP Bisa Ditolak Jika Data NIK Berstatus Wanita Kawin

Selasa, 23 April 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ubah Status PTKP, Karyawan Perlu Serahkan Surat Pernyataan Tanggungan

Selasa, 23 April 2024 | 13:00 WIB INFOGRAFIS BEA CUKAI

Kriteria Penghapusbukuan Piutang di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Selasa, 23 April 2024 | 12:30 WIB PROVINSI SULAWESI TENGAH

PKB Progresif Tak Lagi Berlaku, Simak Tarif Pajak Terbaru di Sulteng

Selasa, 23 April 2024 | 12:00 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Penghasilan Kontraktor Migas dari Pengalihan PI Kena PPh Final

Selasa, 23 April 2024 | 11:30 WIB KABUPATEN SERANG

Pacu Setoran Pajak MBLB, DPRD Minta Penagihan Dilakukan Sejak Awal