PRANCIS

Konsensus Pajak Belum Rampung, OECD Minta Tak Ada Aksi Unilateral

Syadesa Anida Herdona | Senin, 20 September 2021 | 12:00 WIB
Konsensus Pajak Belum Rampung, OECD Minta Tak Ada Aksi Unilateral

Ilustrasi. Kantor Pusat OECD di Paris, Prancis. (foto: oecd.org)

PARIS, DDTCNews – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mengingatkan para menteri keuangan Uni Eropa untuk tidak mengambil kebijakan pajak secara unilateral.

Sekretaris Umum OECD Mathias Cormann memperingatkan para menteri keuangan Uni Eropa untuk tidak melakukan pengenaan pajak secara unilateral. Menurutnya, rencana penerapan retribusi digital dan carbon border adjustment mechanism (CBAM) seharusnya diselesaikan secara global.

“Penting untuk memastikan tindakan yang diambil Uni Eropa tidak membahayakan kesuksesan dari reformasi pajak global,” katanya dikutip pada Senin, (20/9/2021).

Baca Juga:
Pentingnya Belajar Pajak dalam Bahasa Inggris, Cek Platform Ini

Untuk diketahui, para menteri keuangan Uni Eropa mengadakan pertemuan di Ljubljana pada 11 September 2021 yang membahas rencana pengenaan retribusi digital dan CBAM sebagai salah salah satu upaya mendukung pembiayaan anggaran negara-negara Eropa.

Wakil Presiden Komisi Eropa Valdis Dombrovskis meyakini retribusi digital dan CBAM dapat membantu pembiayaan anggaran Uni Eropa. Selain itu, juga untuk menutup utang pemulihan Uni Eropa senilai €800 miliar.

“Retribusi digital dapat memastikan adanya kontribusi yang adil untuk sektor digital. Selain itu, retribusi digital juga dapat menjadi sumber pembiayaan untuk pemulihan di Uni Eropa dan masyarakat secara luas,” ujarnya seperti dilansir Tax Notes International.

Baca Juga:
WP dengan SPT Lebih Bayar atau Rugi Masuk Prioritas Pemeriksaan DJP

Para menteri keuangan Uni Eropa menegaskan tetap berkomitmen dalam reformasi pajak global OECD. Menurut salah satu perwakilan, proposal mengenai retribusi digital hanya akan disajikan setelah kesepakatan pajak global telah disepakati.

Selain itu, Dombrovskis menambahkan kesepakatan OECD tetap menjadi satu-satunya agenda komisi mengenai pemajakan bisnis di negara-negara Eropa saat ini. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Rabu, 08 Mei 2024 | 08:00 WIB LITERATUR PAJAK

Pentingnya Belajar Pajak dalam Bahasa Inggris, Cek Platform Ini

Rabu, 08 Mei 2024 | 06:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

WP dengan SPT Lebih Bayar atau Rugi Masuk Prioritas Pemeriksaan DJP

Selasa, 07 Mei 2024 | 19:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pilih Pakai Tarif PPh Umum, Perlukah WP Badan Sampaikan Pemberitahuan?

Selasa, 07 Mei 2024 | 17:43 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

UU Belum Direvisi, WNI Belum Bisa Berkewarganegaraan Ganda

Selasa, 07 Mei 2024 | 17:30 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Jokowi Bandingkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dengan Negara Lain

Selasa, 07 Mei 2024 | 17:11 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Tak Paham Ketentuan Impor, Importir Bisa Manfaatkan Jasa PPJK

Selasa, 07 Mei 2024 | 17:05 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Catat! Batas Akhir Penyetoran PPh Masa April 2024 Mundur ke 13 Mei

Selasa, 07 Mei 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NIK Sudah Jadi NPWP, Masih Perlukah WP Daftar NPWP secara Mandiri?