KEBIJAKAN PAJAK

Komwasjak Harap Coretax Bisa Tingkatkan Pelayanan dan Pengawasan Pajak

Dian Kurniati | Rabu, 15 November 2023 | 10:30 WIB
Komwasjak Harap Coretax Bisa Tingkatkan Pelayanan dan Pengawasan Pajak

Kegiatan Komwasjak. (foto: hasil tangkapan layar dari Instagram @komwasjak)

JAKARTA, DDTCNews - Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) akan turut mengawal pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) atau coretax administration system (CTAS) pada Ditjen Pajak.

Komwasjak menilai CTAS akan menyederhanakan proses bisnis administrasi perpajakan. Melalui CTAS pula, pelayanan dan pengawasan perpajakan diharapkan makin optimal.

"CTAS diharapkan mampu mewujudkan sistem informasi administrasi perpajakan yang lebih baik untuk optimalisasi pelayanan dan pengawasan perpajakan," bunyi keterangan foto yang diunggah Komwasjak di Instagram, Rabu (15/11/2023).

Baca Juga:
Ada UU DKJ, Tarif Pajak Hiburan Malam di Jakarta Bisa 25-75 Persen

Komwasjak menjelaskan CTAS menjadi bagian dari upaya pemerintah melaksanakan reformasi perpajakan sehingga makin efektif dan efisien.

CTAS merupakan proyek rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis Commercial Off-the-Shelf (COTS).

CTAS juga disertai dengan pembenahan basis data perpajakan sehingga sistem perpajakan menjadi lebih mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti.

Baca Juga:
Bukti Potong 1721-A1 Tak Berlaku untuk Pegawai Tidak Tetap

Saat ini, CTAS sedang menjalani pengujian dan kegiatan pelatihan untuk mempersiapkan pegawai DJP sebagai pengguna sistem baru tersebut. CTAS akan diimplementasikan secara nasional pada pertengahan 2024.

"Komwasjak berharap CTAS dapat memudahkan wajib pajak, membuat wajib pajak lebih nyaman, lebih user friendly, dan dapat diimplementasikan sesuai jadwal," bunyi keterangan foto Komwasjak.

Sebagai upaya mengawal perkembangan proyek CTAS, Komwasjak telah melakukan diskusi dengan DJP pada 14 November 2023.

Baca Juga:
Dapat ‘Surat Cinta’, Perwakilan WP Badan Ajukan Konsultasi dengan AR

Diskusi tersebut turut dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi serta Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Sistem Informasi dan Teknologi Bobby Achirul Awal Nazief.

Selain CTAS, diskusi juga membahas hasil rancang ulang proses bisnis pemeriksaan dan keberatan perpajakan di masa mendatang.

Ada pula audiensi antara ketua dan anggota Komwasjak serta Dirjen Pajak Suryo Utomo sebagai bentuk komunikasi dan komitmen kedua belah pihak menyukseskan reformasi perpajakan dan implementasi CTAS. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 28 April 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Ada UU DKJ, Tarif Pajak Hiburan Malam di Jakarta Bisa 25-75 Persen

Minggu, 28 April 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Bukti Potong 1721-A1 Tak Berlaku untuk Pegawai Tidak Tetap

Minggu, 28 April 2024 | 11:30 WIB KPP PRATAMA PENAJAM

Dapat ‘Surat Cinta’, Perwakilan WP Badan Ajukan Konsultasi dengan AR

Minggu, 28 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Cakupan Penghasilan Pegawai Tetap yang Dipotong PPh Pasal 21

BERITA PILIHAN
Minggu, 28 April 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Ada UU DKJ, Tarif Pajak Hiburan Malam di Jakarta Bisa 25-75 Persen

Minggu, 28 April 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Bukti Potong 1721-A1 Tak Berlaku untuk Pegawai Tidak Tetap

Minggu, 28 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Cakupan Penghasilan Pegawai Tetap yang Dipotong PPh Pasal 21

Minggu, 28 April 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

KEM-PPKF 2025 Sedang Disusun, Begini Catatan DPR untuk Pemerintah

Minggu, 28 April 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Setoran Pajak Manufaktur dan Perdagangan Terkontraksi, Ini Kata Menkeu

Minggu, 28 April 2024 | 09:30 WIB KANWIL DJP SULSELBARTRA

Lapor SPT Tidak Lengkap dan Tilap Uang Pajak, Direktur PT Masuk Bui

Minggu, 28 April 2024 | 09:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Segera Mulai Uji Coba Pelaporan Keuangan Berbasis XBRL Tahap II

Minggu, 28 April 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Kadin Minta Pemerintah Jangan Buru-Buru Tambah Objek Cukai

Sabtu, 27 April 2024 | 14:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

WP Kelompok Ini Dikecualikan dari Pengawasan Rutin Pelaporan SPT

Sabtu, 27 April 2024 | 14:00 WIB KPP PRATAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

WP Tak Lunasi Tunggakan Pajak, Rekening Diblokir dan Saldo Disita