Tinggal di Luar Negeri Lebih dari 183 Hari, Otomatis Jadi SPLN?

BEKERJA atau menjalani penugasan jangka panjang di luar negeri tidak serta-merta mengubah status perpajakan seseorang. Bagi warga negara Indonesia (WNI), penentuan status subjek pajak luar negeri (SPLN) harus didasarkan pada ketentuan perpajakan dan keadaan yang sebenarnya.

Keberadaan di luar Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan merupakan salah satu kriteria untuk menjadi SPLN, tetapi bukan satu-satunya persyaratan. PER-23/PJ/2025 mengatur pengujian secara berjenjang, mulai dari tempat tinggal permanen, pusat kegiatan utama, hingga tempat menjalankan kebiasaan sehari-hari.

Selain itu, WNI juga harus memenuhi persyaratan tambahan dan memperhatikan prosedur administrasi untuk menetapkan status perpajakannya.

Pengujian Persyaratan Menjadi SPLN

Tempat tinggal permanen di luar Indonesia menjadi persyaratan awal yang perlu diperhatikan. Penilaiannya didasarkan pada keadaan yang sebenarnya, termasuk apakah tempat tinggal tersebut dapat digunakan dan benar-benar menjadi tempat tinggal orang yang bersangkutan. Apabila WNI juga masih memenuhi kriteria bertempat tinggal atau bermukim di Indonesia, pengujian dilanjutkan pada pusat kegiatan utama.

Pusat kegiatan utama dinilai dengan memperhatikan keterikatan pribadi, ekonomi, dan/atau sosial di luar Indonesia. Hal ini dapat dilihat, antara lain, dari tempat tinggal keluarga, sumber penghasilan, serta keanggotaan dalam organisasi keagamaan, pendidikan, sosial, atau kemasyarakatan yang diakui pemerintah negara setempat.

Apabila pengujian ini belum menunjukkan pusat kegiatan utama hanya berada di luar Indonesia, penilaian dilanjutkan pada tempat menjalankan kebiasaan sehari-hari.

Sebagai ilustrasi, Tuan D merupakan WNI yang bekerja di Negara X sejak 1 Januari 2021. Ia menyewa apartemen bersama istrinya di Negara X. Namun, setiap 3 bulan, ia kembali ke Indonesia selama satu minggu untuk menjenguk anak dan orang tuanya serta memantau bisnis rental mobil. Selama berada di Indonesia, ia tinggal di rumah pribadi yang diperolehnya pada 2010.

Dalam kondisi tersebut, Tuan D memiliki tempat tinggal di Indonesia dan Negara X sehingga pengujian perlu dilanjutkan pada pusat kegiatan utama. Keterikatan keluarga dan ekonomi di kedua negara membuat penentuan pusat kegiatan utamanya memerlukan penilaian lebih lanjut berdasarkan keadaan yang sebenarnya.

Pengujian kemudian dilanjutkan pada tempat menjalankan kebiasaan sehari-hari. Tuan D menghabiskan 337 hari di Negara X dan 28 hari di Indonesia dalam setahun. Fakta ini menunjukkan bahwa sebagian besar waktunya dihabiskan di Negara X. Namun, penentuan status SPLN tetap harus didasarkan pada hasil pengujian secara berjenjang dan pemenuhan persyaratan tambahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain memenuhi kriteria tersebut, WNI harus memenuhi persyaratan tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 4 dan angka 5 serta Pasal 7 PER-23/PJ/2025.

Pertama, WNI harus menjadi subjek pajak dalam negeri di negara atau yurisdiksi lain. Berdasarkan Pasal 7 ayat (3), status tersebut dibuktikan dengan surat keterangan domisili atau dokumen lain dari otoritas pajak setempat yang memenuhi persyaratan dalam ketentuan tersebut.

Kedua, WNI harus menyelesaikan kewajiban perpajakan atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh selama berstatus sebagai subjek pajak dalam negeri (SPDN). WNI juga harus memperoleh surat keterangan WNI memenuhi persyaratan menjadi SPLN dari dirjen pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4).

Bagi WNI yang telah memenuhi persyaratan substantif untuk menjadi SPLN, pengurusan administrasi dapat dilakukan melalui mekanisme penetapan wajib pajak nonaktif. Mekanisme ini merujuk pada Pasal 25 ayat (2) huruf d dan Pasal 26 PMK 81/2024 serta Pasal 34 ayat (2) huruf d PER-7/PJ/2025.

Dalam kondisi tersebut, keputusan penetapan wajib pajak nonaktif dapat menjadi pengganti surat keterangan WNI memenuhi persyaratan menjadi SPLN sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, perlu dibedakan antara WNI yang baru berniat menjadi SPLN dan WNI yang telah memenuhi persyaratan substantif untuk menjadi SPLN. Pasal 25 ayat (2) huruf c PMK 81/2024 mengatur kondisi pertama, sedangkan huruf d mengatur kondisi kedua. Penetapan wajib pajak nonaktif bagi WNI yang baru berniat menjadi SPLN tidak dengan sendirinya menetapkan statusnya sebagai SPLN.

Bagi WNI yang baru berniat menjadi SPLN tetapi belum memenuhi persyaratan, permohonan penetapan wajib pajak nonaktif dapat diajukan melalui menu Portal Saya > Perubahan Status > Penetapan Wajib Pajak Nonaktif di Coretax DJP. Pada pilihan alasan, WNI dapat memilih “Lainnya”, menjelaskan kondisi yang mendasari permohonan, dan melampirkan dokumen pendukung yang relevan.

Berdasarkan Pasal 27 PMK 81/2024, penetapan wajib pajak nonaktif dalam kondisi tersebut dapat menjadi batal apabila WNI kemudian tidak memenuhi persyaratan atau tidak mengajukan permohonan untuk memperoleh surat keterangan SPLN sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam keadaan demikian, WNI tetap berstatus SPDN dan dikenai pajak sesuai ketentuan yang berlaku bagi SPDN.

Sementara itu, apabila WNI telah memenuhi persyaratan substantif untuk menjadi SPLN, pengajuan dilakukan berdasarkan kondisi tersebut. Jika sebelumnya WNI telah ditetapkan sebagai wajib pajak nonaktif karena baru berniat menjadi SPLN, prosedur pengaktifan kembali perlu diperhatikan sebelum mengajukan permohonan berdasarkan kondisi terbaru, sesuai ketentuan yang berlaku.

Menjadi SPLN tidak berarti seluruh kewajiban perpajakan di Indonesia otomatis berakhir. Berdasarkan Pasal 9 PER-23/PJ/2025, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia oleh WNI yang berstatus SPLN tetap dikenai PPh sesuai ketentuan yang berlaku bagi SPLN. Perlakuan pajaknya bergantung pada jenis penghasilan dan ketentuan perpajakan yang relevan.

Apabila WNI tersebut juga menjadi subjek pajak dalam negeri di negara lain, ketentuan dalam persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) antara Indonesia dan negara tersebut perlu diperhatikan, sepanjang relevan dengan penghasilan yang bersangkutan.

Penentuan status SPLN bagi WNI tidak hanya bergantung pada lamanya keberadaan di luar Indonesia, tetapi juga pada pemenuhan kriteria dan persyaratan tambahan sesuai ketentuan perpajakan.

Karena itu, WNI yang bekerja atau menetap di luar negeri perlu memastikan status perpajakannya berdasarkan keadaan yang sebenarnya serta mengurus administrasi melalui mekanisme yang sesuai. Langkah ini penting agar kewajiban perpajakan di Indonesia maupun di negara tempat tinggal dapat dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. (dik)