BERITA TERKINI
BANYAK perusahaan dan pabrik di seluruh dunia pelan-pelan beralih ke sistem produksi yang baru: full automasi. Pekerja manusia digantikan oleh robot dan mesin yang lebih tangkas, lebih cepat, lebih presisi, dan yang pasti tidak kenal kata 'lelah'.
Revolusi industri 4.0 ini menjanjikan inovasi yang luar biasa. Namun, pada saat yang sama juga terlahir pertanyaan penting, "Jika pekerjaan manusia digantikan oleh robot, bagaimana dampaknya terhadap penerimaan negara?"
Ya, tentu kita tidak lupa kalau kelompok pekerja turut menyumbang porsi yang tidak sedikit terhadap penerimaan pajak. Upah yang mereka peroleh dipotong pajak penghasilan (PPh). Lantas jika peran mereka 'dihapus', apakah penerimaan dari PPh pekerja ini juga ikut hilang? Bagaimana negara bisa menutup kebutuhan pembangunannya kelak?
Disrupsi teknologi bukan lagi masalah futuristik, melainkan menjadi tantangan yang kini mengikis fondasi penerimaan pajak tradisional. Artikel ini akan mengeksplorasi gagasan 'pajak atas robot dan automasi sebagai suatu arternatif penyelesaian yang visioner untuk memastikan keberlanjutan pendapatan negara di tengah era globalisasi dan gejolak ekonomi.
Gelombang automatisasi yang masif mengancam 2 sumber pendapatan utama negara, yaitu kontribusi jaminan sosial dari pekerja dan PPh. Ketika perusahaan beralih dari tenaga manusia ke robot, jumlah pekerja yang membayar PPh akan berkurang. Secara langsung, kondisi ini dapat mengikis basis pajak tenaga kerja.
Meskipun robot dapat meningkatkan laba perusahaan, sistem pajak korporasi yang ada belum dirancang untuk menangani fenomena ini secara komprehensif.
Daya saing global membuat perusahaan-perusahana berlomba meningkatkan sistem automasi mereka. Namun, di saat yang sama, perekonomian dunia yang tidak stabil turut menekan sumber pendapatan konvensional bagi negara. Akibatnya, penggerusan basis pajak menjadi ancaman nyata yang perlu dimitigasi oleh pemerintah.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, gagasan ide 'pajak atas robot' muncul sebagai sebuah penyelesaian yang berani. Konsep ini bertujuan untuk mengompensasi hilangnya pendapatan pajak dari tenaga manusia dengan mengenakan pajak pada robot dan mesin otomasi yang digunakan.
Ada beberapa model yang bisa dipakai pemerintah untuk memungut pajak atas robot.
Pertama, pajak atas modal teknologi, yaitu pajak yang dikenakan pada aset teknologi yang menggantikan pekerjaan. Kedua, pajak penggunaan robot, yaitu pajak langsung atas jumlah robot yang digunakan oleh sebuah perusahaan. Ketiga, pajak nilai tambah robot, yaitu pajak yang dikenakan pada nilai ekonomi yang dihasilkan oleh robot.
Argumen utama di balik pengenaan pajak robot adalah penciptaan sumber pendapatan yang berkelanjutan ketika pekerjaan-pekerjana tradisional mulai tergerus automasi.
Dana yang terkumpul dari pajak ini dapat digunakan untuk mendanai program pelatihan ulang bagi pekerja yang terdampak automatisasi, menciptakan jaring pengaman sosial, atau bahkan mendukung skema pendapatan dasar universal (universal basic income) yang makin sering didiskusikan. Gagasan ini telah diusulkan oleh tokoh-tokoh terkemuka seperti Bill Gates dan menjadi topik perdebatan serius di Parlemen Eropa (2017).
Tentu saja penerapan pajak robot bukanlah hal mudah. Ada beberapa tantangan yang harus diatasi. Pertama, kesulitan dalam mendefinisikan 'robot' secara teknis dan hukum. Apakah sebuah perangkat lunak berbasis AI yang mengautomatisasi pekerjaan juga termasuk 'robot' yang dikenakan pajak?
Kedua, ada risiko bahwa pajak ini dapat menghambat inovasi dan investasi. Perusahaan bisa saja ragu untuk berinvestasi dalam teknologi baru jika mereka dikenakan pajak yang tinggi. Hal ini akan merugikan daya saing nasional.
Ketiga, implementasi yang tidak seragam di tingkat global bisa mendorong perusahaan untuk memindahkan produksinya ke negara yang tidak mengenakan pajak serupa.
Pajak atas robot dan automasi adalah sebuah ide yang merefleksikan pergeseran paradigma dalam ekonomi global. Kebijakan ini bukanlah solusi instan tanpa cacat, melainkan sebuah jembatan yang harus dibangun dengan hati-hati untuk menghubungkan kondisi ekonomi masa lalu dengan masa depan.
Di tengah disrupsi teknologi, kebijakan pajak yang visioner dan adaptif adalah kunci untuk memastikan penerimaan negara tetap relevan dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, tantangan terbesar bukanlah apakah robot akan mengambil alih pekerjaan, melainkan apakah kita memiliki kemauan dan kecerdasan untuk merancang sistem fiskal yang mampu beradaptasi dengan perubahan?
*Tulisan ini merupakan salah satu artikel yang dinyatakan layak tayang dalam lomba menulis DDTCNews 2025. Lomba diselenggarakan sebagai bagian dari perayaan HUT ke-18 DDTC. Anda dapat membaca artikel lain yang berhak memperebutkan total hadiah Rp75 juta di sini.
